TintaSiyasi.com -- Peneliti di Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia Delia Wildianti, M.IP, mengatakan, wacana penundaan pemilu adalah bentuk inkonsistensi.
"Saya sepakat kalau ini menunjukkan inkonsistensi," kata Delia dalam Insight ke-144 Pusat Kajian Dan Analisis Data bertajuk Tunda PEMILU Dan 3 Periode : Lanjutkan Pak Dhe? Rabu (2/3/2022) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Menurut dia, pemerintah juga semestinya memang bisa menyakinkan publik apa yang sudah direncanakan. "Menunda pemilu bentuk inkonsistensi dari pemerintah dan partai politik yang ikut," tegasnya.
Terkait hubungan penundaan dengan syahwat kepemimpinan, Delia menjelaskan, ketika mereka berkuasa memiliki kecenderungan untuk mempertahankan. Menurutnya, hal itu adalah sebuah keniscayaan, bukan hanya di Indonesia.
"Penundaan pemilu bisa menyebabkan kekacauan tidak hanya dari rakyat tetapi elite-elite lain," katanya.
Delia menambahkan, "Betul ada kaitanya dengan pengusaha karena politik ini butuh pendanan yang sangat besar."
Ia menduga, ada aspirasi yang lebih kuat dari aspirasi rakyat, sehingga rakyat sering kehilangan. Hal itu menggambarkan ada kepentingat elite yang mempengaruhi kebijakan selama ini.
Ia menyampaikan usulan penundaan pemilu 2024 melanggar konatitusi dan sistem demokrasi Indonesia. Ia juga mengeluarkan rilis media dari perwakilan Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu 2024 di antaranya, "Menuntut partai politik yang setuju untuk mencabutnya. Mengajak seluruh partai politik, seluruh elemen masyarakat, Presiden Jokowi untuk menolak dengan tegas penundaan pemilu 2024," tutupnya.[]HN/Ika Mawarningtyas
0 Comments