TintaSiyasi.com -- Direktur Pamong Institute Wahyudi Al-Maroky menilai, kongkalikong politis dan oligarki terbentuk dari pesta demokrasi. "Oligarki ini terbentuk dari proses pesta demokrasi. Jadi, dalam proses pesta demokrasi itu siapa pun politisi yang ingin mengikuti kontestasi pemilu dan mendapatkan jabatan publik, dia harus memiliki biaya yang besar. Nah, dari sinilah bertemunya para oligarki dengan para politisi," ujarnya dalam Insight ke-144 Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD): Tunda Pemilu dan 3 Periode Lanjutkan Pak Dhe? Rabu (2/02/22) di YouTube Pusat Kajian dan Analisa Data.
Ia melanjutkan, karena adanya kepentingan yang sama antara para politisi yang menginginkan jabatan publik dan para investor politik yang menginginkan bisnisnya berkembang, maka mereka bertemu pada saat terjadi pesta demokrasi ini. Kemudian ia melanjutkan, pada faktanya demokrasi itu yang berpeluang besar membuat aturan dan kebijakan bukanlah rakyat, tetapi segelintir elit yang disebut sebagai kelompok oligarki.
"Dari sinilah kemudian terjadi kelompok yang saling bekerjasama untuk meraih kursi kekuasaan, sehingga ketika orang-orang itu sudah duduk di kursi kekuasaan, maka mereka akan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Yaitu, pertama, akan menguntungkan para politisi itu sendiri. Kedua, akan menguntungkan para investor yang mendukungnya," jelasnya.
Maka, kedua kelompok ini, ia nilai akan terus mempertahankan kekuasaannya. Para politisi akan berusaha untuk mencapai puncak jabatan tertinggi sebagai presiden dan para investor ingin terus mengembangkan bisnisnya agar semakin besar keuntungan yang diperoleh.
"Ketika seorang politisi sudah mencapai puncak kekuasaannya yaitu menjadi seorang presiden, maka tidak bisa memperbesar lagi minimal diperpanjang. Nah, upaya untuk memperpanjang masa jabatan ini perlu adanya dukungan dari para oligarki," ujarnya.
Oleh karena itu menurutnya, isu atau dorongan para politisi untuk menunda pemilu ini adalah sesuai dengan teori politik yang ingin memperpanjang kekuasaan karena kalau mau memperbesar lagi sudah tidak mungkin.
"Di sinilah terdapat benefit politik, ekonomi dan sosial sehingga sangat mungkin para politisi itu akan mengambil kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Inilah korelasinya dengan penundaan pemilu," tukasnya.
Mencermati wacana penundaan pemilu, ia nilai, hal itu merupakan keniscayaan dari sistem demokrasi, karena sistem ini memberikan kewenangan pada manusia untuk membuat aturan.
"Sistem demokrasi meniscayakan diberikan kewenangan pada manusia untuk mengatur dirinya sendiri baik itu dikeluarkan oleh rakyat ataupun sekelompok elite politik," tandasnya.[] HN/Ika Mawarningtyas
0 Comments