TintaSiyasi.com -- Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak penting dan tidak mendesak.
“Menurut saya rencana perpindahan ibu kota baru ini masuk kategori tidak penting dan tidak mendesak, tapi hari ini didesakkan, (contohnya) tidak mendesak (dan) tidak harus ke rumah sakit, tapi disuruh ke rumah sakit,” tuturnya dalam Temu Tokoh Jawa Tengah: IKN Untuk Kepentingan Rakyat atau Kepentingan Oligarki? di kanal YouTube Dakwah Jateng, Sabtu (29/1/2022).
Dia mengatakan, dalam pemgesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)
Yang hanya berlangsung empat puluh tiga hari proses sampai selesai di kerjakan mengesankq disahkan dalam keadaan buru-buru karena yang mengesahkan tidak memegang drafnya.
“Jadi, acara pengesahan undang-undang yang begini ini merupakan cara-cara saya sendiri tidak tahu apa yang kayak begini nih, bahkan setelah disahkan pun masih berubah jumlah halaman dan pasalnya seperti undang-undang cipta kerja,” ujarnya.
Bahkan menurutnya, setelah ditandatangani presiden pun masih berubah undang-undangnya. Ia pun mencontohkan pada rapat di tingkat RT sebelum diputuskan, dibacakan ulang poin-poin yang disepakati.
“Ini negara loh kok bisa-bisanya meyepakati, yang disebut wakil rakyat menyepakati sesuatu yang dia tidak tahu apa di sepakati, akhirnya tidak ada di tangan,” tuturnya.
“Maka, jelaslah bahwa negara ini sedang berada pada titik yang sangat berbahaya, itu semua terjadi oleh karena negara ini makin masuk dalam cengkraman apa yang disebut dengan oligarki,” tambahnya.
UIY menjelaskan bahwa oligarki ada dua, oligarki pemilik modal dan oligarki politik. Ia menjabarkan bahwa oligarki pemilik modal tujuannya ingin mendapatkan keuntungan, seperti mereka yang memiliki lahan di Ibu kota negara baru. Ia melanjutkan, ada oligarki politik tujuanya untuk meraih kekusaan dan untuk kepentingan ideologi sekuler radikal.
Karena itulah menurut UIY, pemindahan IKN itu bukan hanya berbahaya secara ekonomi tetapi juga dapat menimbulkan beban yang luar biasa bagi ekonom. Juga, bagi persoalan-persoalan sosial politik dan kelanjutan bagi negara. Dalam kerangka bahwa negara mestinya dikelola secara benar.
"Dipimpin dengan benar, bukan di bawah kekuasaan, tekanan para pemilik modal dan oligarki politik yang dia berorientasi pada kekuasaan semata-mata,” pungkasnya.[] Aslan La Asamu
0 Comments