TintaSiyasi.com -- Soal dana yang dialokasikan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai, pemerintah harus berhati-hati menggunakan dana tersebut.
"Dan inilah yang saya kira konsekuensi ditanggung. Kehati-hatian kita untuk jangan sampai anggaran ibu kota bisa jauh lebih besar. Itu justru menjarah porsi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang saat ini tentunya lagi kurang sehat di tengah situasi pandemi," katanya dalam Focus Group Discussion ke-43 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): IKN, Kenapa Harus Ditolak? Sabtu (29/01/2022) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Ia menyampaikan IKN ini didesain dengan awalnya sumber skema APBN dan sifatnya langsung sekitar 90,4 triliun. Skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha) adalah 252,5 triliun dan skema swasta 123,2 triliun.
Tauhid menyampaikan, melihat dari sisi APBN memang tampaknya dalam berbagai kesempatan ada keraguan banyak pihak bahwa KPBU dan skema swasta ini bisa diperoleh dalam waktu relatif cepat. Melihat laporan KPBU, katanya, inisiasi yang dilakukan oleh Bappenas. "Skema KPBU yang saat ini berlangsung dan katakanlah menjadi sebuah keberhasilan, itu kebanyakan adalah untuk jalan tol. Jalan tol sendiri tidak di banyak lokasi karena kalau secara finansial banyak yang juga kemungkinan tidak sanggup untuk membiayai dalam waktu yang relatif panjang," katanya.
"Dan ke depan saya kira memang akan banyak kemasuk skema penugasan kepada BUMN untuk memperluas objek-objek infrastruktur di IKN yang saya kira akan jauh lebih banyak dan basisnya tetap saja kembali kepada APBN," ungkapnya.
Karenanya Tauhid melihat pernyataan kemungkinan APBN bisa lebih dari 50 persen, itu sudah diperhitungkan. "Katakanlah kelayakan yang menunjukkan pada dua, yang pertama investor melakukan penawaran agar ada kompensasi yang cukup jelas. Yang kedua adalah di wilayah tersebut butuh waktu yang relatif panjang dan ini yang mungkin tidak banyak investor yang mau berinvestasi di atas 20 atau 30 tahun. Hingga akhirnya banyak investor yang mundur dan pemerintah mengajukan opsi lagi bahwa di atas 50 persen penggunaan dana APBN," jelasnya.
Kemudian Tauhid memaparkan, di lokasi IKN ini direncanakan akan ada investasi-investasi swasta dan itu belum dihitung dalam skema ini. Artinya, katanya, bahwa rencana anggaran 466 triliun tersebut baru bersifat inisial atau tahap awal. Sebenarnya yang dibutuhkan agar komplit sebagai ibukota baru jauh lebih besar. Tapi itu masih dalam perhitungan dan Tauhid mengira ke depan angka ini akan jauh lebih besar dari apa yang sudah disampaikan.[] HN
0 Comments