TintaSiyasi.com -- Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan mengkritisi pemindahan ibu kota negara (IKN) dan polemik lahan Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
"Masyarakat dan tokoh-tokoh menolak. Namun, sejauh ini pemerintah ternyata tetap ngotot untuk melanjutkan proses masing-masing proyek. Hal itu menunjukkan betapa amburadulnya tatanan sistem ekonomi kapitalisme liberal yang diterapkan di negeri ini," tegas Fajar dalam FGD ke-44 Pusat Kajian dan Analisis Data bertajuk IKN dan Wadas Tanda Bobroknya Demokrasi Liberal Dan Menguatnya Diskursus Khilafah, Sabtu (19/2/2022) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.
"Termasuk sistem politik yang katanya akan menjamin suara rakyat akan menjadi perhatian utama. Tapi yang terjadi suara rakyat hampir pasti diabaikan," katanya.
Ia mengungkapkan pertanyaan retoris, "Masihkah kita berharap pada sistem demokrasi liberal dan ekonomi kapitalisme liberal? Dua contoh (IKN dan Wadas) akan membuat siapa pun yang mencermati bertanya-tanya. Sesungguhnya pemerintah ini bekerja untuk siapa?" tanyanya.
Ia melihat, di dalam proyek IKN banyak sekali aspirasi untuk tidak melanjutkan proyek. "Mengingat proses persiapannya yang serampangan, tidak matang dan cenderung dipaksakan. Belum lagi kesulitan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut berpotensi menyedot habis keuangan negara. Sedangkan di Wadas, rakyat jelas menolak dengan alasan yang telah disampaikan ke berbagai pihak. Rakyat di Wadas menolak adanya penambangan di areanya," bebernya.
Analis senior PKAD ini pun menunjukkan bahwa sistem demokrasi dan ekonomi kapitalisme liberal hanya pepesan kosong. Karenanya, bisikan kaum oligarki sudah sejak awal mengalahkan suara rakyat. "Apa yang selama ini dipuja dan dipuji orang bahwa demokrasi liberal sebagai tatanan politik paling ideal ditambah kapitalisme sebagai tatanan ekonomi yang paling adil. Tapi, nyatanya hanya pepesan kosong belaka. Suara rakyat yang dirindukan saat pemilu ternyata mudah dipinggirkan pada saat mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidupnya sendiri. Suara rakyat kalah dengan bisikan kaum oligarki yang dari awal sejatinya telah membeli kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan uang, jaringan dan kuasa sesungguhnya di tangan oligarki," pungkasnya.[] HN/Ika Mawarningtyas
0 Comments