TintaSiyasi.com - Pengamat Politik Kemal Idris, S.H.I. mengatakan bahwa demokrasi adalah produk gagal sebuah pemerintahan. "Sistem pemerintahan kapitalisme adalah demokrasi. Saya ingin mengatakan bahwa demokrasi merupakan produk gagal dari sebuah pemerintahan," ungkapnya dalam acara Ekspo Rajab 1443 H Collaboration Talkshow bertajuk Ambruknya Kapitalisme, Tegaknya Peradaban Islam via daring di EkspoRajab.com, Ahad (27/02/2022).
Ia mencontohkan, pemikir Barat seperti Bareto dan yang lainnya sangat mengkritik demokrasi, karena demokrasi telah melahirkan kekuasaan tirani yang dikuasi oleh elit.
"Para pemikir juga mengatakan bahwa keburukan demokrasi melahirkan tirani olirgaki atau tangan besi daripada olirgaki. Kekuasaan dan pengaturan politik dikuasi oleh sekelompok kecil masyarakat," terangnya.
Oleh karena itu, Ia menegaskan bahwa kerusakan sistem demokrasi itu sangat mendasar. “Karena asasnya adalah kompromi, tidak ada ketetapan. Termasuk demokrasi yang didefinisikan oleh Abraham Lincoln sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Justru titik kritiknya di situ," tambahnya.
Pengamat politik tersebut mengungkapkan, ilmuwan politik Perancis mengusulkan agar mengganti istilah 'pemerintahan rakyat, oleh rakyat' menjadi sesuai fakta. "Faktanya adalah pemerintahan rakyat oleh kelompok elit dari rakyat. Oleh karena itu, istilah mereka tentang kedaulatan rakyat adalah tipuan dan realitasnya tidak terjadi," paparnya.
“Ketika mereka mengatakan ini adalah kedaulatan rakyat dengan makna bahwa rakyatlah yang menentukan nasibnya sendiri, memilih pemimpin, termasuk menentukan hukum yang akan diterapkan oleh pemimpin, maka ini tidak terjadi," terangnya.
Ia menegaskan, karena sesungguhnya yang menentukan semua itu adalah para oligarki dan para kapitalis. "Wakil-wakil tersebut tidak akan pernah bisa duduk pada satu jabatan eksekutif atau lesgilatif, kecuali mendapatkan dukungan dari partai politik yang dikuasi oleh para olirgaki," tuturnya.
Lanjut Ia menuturkan, konsekuensinya ada kontrak politik dengan para oligarki. Sehingga, ketika mereka duduk berkuasa bukannya menjadi wakil rakyat, tetapi justru menjadi wakil para kapitalis atau oligarki.
"Wajarlah misalnya, Eva Kusuma Sundari pada tahun 2010 ada 72 undang-undang (UU) yang drafnya dibuat oleh asing," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, hal itu senada yang dikutip oleh Kemenkumham bahwa BIN mensinyalir ada 72 UU yang dibuat oleh asing. “Di antaranya UU Sumber Daya Alam (SDA), UU Energi, UU kelistrikan, UU Keuangan, Perbankan, dan lain sebagainya. Lebih hebatnya lagi, UU Cipta kerja termasik UU Ibu Kota Negara (IKN) yang syarat kepentingan oligarki," tambahnya.
Pengamat politik tersebut mengatakan, kerusakan yang ditimbulkan di bidang pemerintahan, ekonomi, termasuk sosial budaya, sangat nyata sehingga mendapatkan kritikan dari Barat sendiri.
"Tetapi, kenapa negeri-negeri berkembang seperti negeri Islam menerima? Kita umpamakan demokrasi seperti bangunan pemerintahan yang roboh sebetulnya. Tetapi karena kepandaian mereka melakukan kamuflase atau mereka mempromosikan dengan baik, sehingga orang-orang mau menyokong," jelasnya.
Ia menghimbau, agar mereka kembali ke agamanya, lalu meninggalkan bangunan itu. Bangunan itu roboh dengan sendirinya tidak perlu diserang, karena secara fondasi sudah rapuh.
"Saatnya umat Islam meninggalkan sistem demokrasi yang rusak ini. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada sistem pemerintahan Islam yang sejak berdirinya penuh dengan keagungan dan menebarkan cahaya di berbagai pelosok bumi," pungkasnya.[] Lanhy Hafa
0 Comments