Salah satu jamaah haji menuturkan,“Menu seadanya. Pernah lauknya daging itu entah digoreng atau direbus saja, nggak berbumbu, makannya nggak nafsu. Banyak yang akhirnya nggak menghabiskan makanannya. Saya juga merasa makanannya kurang layak dikonsumsi,” kata Dhea kepada BBC News Indonesia, Jumat (30/6).
Pada Kamis (29/6) malam atau 10 Dzulhijjah menurut kalender Islam, Dhea bahkan mengaku tidak mendapatkan makan malam sama sekali.
Padahal menurut informasi yang disampaikan oleh Kementerian Agama, hari ini semestinya bukan hari tanpa katering. Artinya, jemaah haji seharusnya tetap mendapatkan makanan.
“Malam itu kami cuma dikasih buah dan air. Harusnya ada makanan, tapi herannya nggak ada. Untungnya ada orang Arab yang sedekah, kami akhirnya dapat makanan dari situ,” kata dia.(BBC News Indonesia, Jumat (30/6).
Bahkan dikabarkan sarana transportasi bus penjemput jamaah haji pun telat selama 7 jam. Para jamaah terlunta-lunta menunggu bus tersebut selama 7 jam lamanya.
“Kami sudah siap sejak Magrib, kami tungguin, tapi baru jam 1 dini hari naik bus, jadi sampai di Musdalifah jam 2 dini hari,” kata Dhea.(BBC Indonesia 30/6).
Ketua PPIH Arab Saudi 1444 H/2023 M Subhan Cholid menjelaskan kebijakan penyediaan layanan katering mulai 2015 tidak terlepas juga dari perubahan kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi. Sejak 2015, katering menjadi salah satu syarat dalam pelaksanaan elektronik haji (e-hajj), selain akomodasi dan transportasi.
Subhan Cholid menjelaskan, terhitung sejak 2015, layanan katering bagi jemaah haji Indonesia di Makkah sudah berjalan dalam tujuh kali musim haji. Sebab, Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji pada dua tahun masa pandemi, 2020 dan 2021.“Dalam rentang tujuh tahun itu, jumlah layanan katering di Makkah tidak selalu sama setiap musimnya,” terang Subhan Cholid di Makkah, Minggu (18/6/2023). (Kemenag.go.id)
Islam menghormati Jemaah haji dan memberikan pelayanan terbaik karena mereka adalah tamu Allah. Kesungguhan Penguasa Muslim Era Khilafah Sistem pemerintahan Islam menjaga betul pelaksanaan syariat Islam setiap warga negaranya. Ibadah haji sebagai bagian dari rukun Islam tentu menjadi prioritas yang akan dijaga pelaksanaannya oleh negara.
Negara akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan terlaksananya kewajiban haji. Jika ada hambatan terkait pelayanan makanan jemaah haji, negara akan berusaha menghilangkan hambatan tersebut.
Selain urusan ibadah rakyat, sistem Islam mewajibkan pemimpin negara untuk sungguh-sungguh mengurusi hajat hidup rakyatnya (raa'in), mulai dari urusan pangan, sandang, dan papan. Negara menjamin kebutuhan pokok rakyat, karena itu adalah amanah besar pemimpin yang akan dihisab oleh Allah Swt. kelak di hari kiamat.
Di dalam hadis disebutkan, “Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari)
Pada masa negara Khilafah Islamiah, terdapat beragam sarana dan bantuan yang disiapkan negara agar sempurna kewajiban haji warga negaranya. Negara Khilafah membentuk departemen khusus yang menangani ibadah haji dan segala hal yang dibutuhkan.
Pelayanan Khalifah dilakukan tanpa unsur bisnis, investasi atau mengambil keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji. Semua merupakan kewajiban yang harus dijalankan negara.
Wallahu a'lam bish-showwab
Oleh: Cuci Setiawati, S.Ag.
Aktivis Muslimah
.jpg)
0 Comments