TintaSiyasi.com -- Ide feminis terus dirilis. Berbagai strategi menyamakan peran laki-laki dan perempuan. Kata-katanya membuat terpana seakan memberi keadilan. Nyatanya tak jauh dari upaya menggali cuan bahkan dimanfaatkan demi melanggengkan kekuasaan.
Ranah Minang menganut adat matrilineal yang sangat menjaga kehormatan dan kemuliaan para ibu. Bahkan Bundo kanduang memiliki peran strategis di rumah gadang. Namun perannya tetap sebagai pengatur rumah tangga, bukan pemimpin keluarga.
Baru-baru ini digelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Bundo Kanduang pada 14 sampai 16 Mei 2023 di Hotel Rocky, Bukittinggi. Akademisi Universitas Andalas, Dr. Indah Adi Putri, M.IP berpendapat bahwa partai politik di Sumatera Barat dinilai masih setengah hati memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengambil peran dalam kancah politik. Hal ini disebabkan masih adanya pelabelan dari masyarakat bahwa perempuan memiliki kapabilitas yang kurang untuk menjadi seorang pemimpin. (Harian Singgalang, 19/05/2023). Lantas apakah maksud dari pernyataan tersebut?
Memang tidak salah ketika perempuan berpolitik, bahkan harus mengerti tentang politik. Hanya saja politik yang seperti apa? Bagaimana juga peran perempuan di dalamnya? Untuk menjawab ini maka harus diletakkan pada asas yang benar.
Politik ala Kapitalis
Jika kita lihat politik saat ini cenderung kepada peralihan penguasa bahkan perebutan kekuasaan. Mereka berlomba mendapatkan suara untuk bisa membuat kebijakan. Berbagai cara ditempuh dan dihalalkan demi mewujudkan angan-angan.
Faktanya aturan yang dibuat hanya disandarkan pada akal manusia. Akal tanpa dibimbing wahyu hanya akan melanggengkan hawa nafsu. Akhirnya aturan agama ditinggalkan saat bertentangan dengan yang mereka inginkan. Demikianlah asas kehidupan saat ini yang membuat benteng pemisah antara aturan agama dan kehidupan.
Pembajakan Peran Bundo Kanduang
Para kapitalis menjadi pengawas dari segala sisi dan menjadi pengamat yang cermat. Mereka terus mengejar manfaat tanpa terlewat. Mencari potensi untuk meraih kursi. Mereka berikan janji untuk setia melayani. Namun kapitalis sekuler menjadikan pelayanan layaknya akad jual beli yang sudah pasti harus menguntungkan.
Kini banyak kalangan kehilangan peran. Pemuda sibuk menjadi pengusaha bahkan hidup hura-hura. Ulama mencari jalan tengah. Tulang punggung keluarga sibuk mencari kerja. Karyawan mengejar kesejahteraan yang selalu menjadi angan- angan. Kini para bunda jangan sampai kehilangan peran.
Kedudukan Bundo Kanduang di Ranah Minang sangat strategis dan di perhatikan di Rumah Gadang. Pendapatnya sangat didengar dan sangat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana pepatah “umbun puruak pegangan kunci, umbun puruak aluang bunian”. Maknanya bahwa selain sebagai penerus garis keturunan dan pembentukan kelompok keturunan, bundo kanduang juga memiliki kedudukan yang sangat penting di Rumah Gadang.
Sangat disayangkan posisi Bundo Kanduang justru dibajak oleh para kapitalis untuk memperoleh kursi. Para wanita terus didorong dan dicekoki ide-ide kesetaraan. Iming-iming pemberdayaan perempuan seakan menjanjikan. Dengan demikian perempuan harus masuk kepada sektor publik/ politik untuk memperjuangkan kesetaraan yang berangkat dari rasa ketidakadilan. Demikianlah yang selalu dihembuskan kepada pemikiran muslimah.
Menjadi sangat penting untuk menyadari bahwa ini adalah pemahaman yang rusak dan merusak. Terlebih lagi program ini termasuk kepada agenda global yaitu SDG PBB termasuk Unilever. “Kami percaya bahwa pemberdayaan perempuan adalah satu faktor pendorong terbesar bagi kemajuan manusia dan pertumbuhan ekonomi dan bahwa menciptakan kesempatan bagi perempuan di seluruh rantai nilai kami sangat penting bagi pertumbuhan bisnis kami”. (www.unilever.com).
Perempuan Berdaya dengan Islam
Sangatlah jelas bahwa ini adalah bentuk penjajahan yang dilakukan oleh negara pengusung ideologi kapitalisme berupa eksploitasi perempuan. Racun-racun pemikiran terus ditanamkan ke seluruh negeri-negeri Muslim.
Di Sumbar Bundo Kanduang nampaknya sedang diincar, karena termasuk tokoh berpengaruh di tengah masyarakat. Terbukti dari diadakannya bimtek di Bukittinggi dan isi pembicaraan didalamnya. Maka peran Bundo Kanduang terancam hilang atau terpalingkan.
Perempuan seharusnya menjadi pendidik generasi melahirkan seorang pejuang agama Allah yang Harisan Aminan Lil Islam. Kini kian masif posisi sentral perempuan sebagai pendidik generasi penakluk kota Roma dibajak oleh pihak kapitalis, di antaranya adalah dengan merayu dan membujuk agar terlibat aktif di dunia perpolitikan yang semu, membuat kebijakan yang salah pijakan.
Hakikatnya perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama persis dalam kiprah politik kecuali dalam hal pemerintahan atau hukum. Islam juga mengatur perempuan sedemikian rupa sesuai dengan pemikiran yang benar.
“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasulnya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al Ahzab:36).
Dalam Islam upaya pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan masyarakat. Karena perempuan termasuk ke dalamnya. Oleh karena itu harus digunakan sudut pandang yang bersifat universal dan khas menurut sudut pandang Islam. Yang mana Islam akan memberi jaminan secara pasti tidak akan ada pihak yang dirugikan karena Allah Maha Adil.
Peran politik perempuan jelas dalam rangka untuk mewujudkan kemuliaan sebagai umat terbaik. Pemberdayaan utama perempuan dalam Islam adalah optimasi perannya sebagai penjaga peradaban dan pendidik masa depan. Secara garis besar, Islam memberikan peran mulia kepada ibu yaitu sebagai umun wa rabbatul bait (ibu pengatur urusan rumah tangga) dan ummu ajjal (ibu pencetak generasi).
Bersama dengan itu, terdapat tiga misi Muslimah di balik perannya. Pertama menjadi intelektual peradaban kedua penggerak opini di tengah umat sehingga harus menjadi ibu yang cerdas untuk bekal mendidik anak yang ketiga menjadi ibu generasi penakluk yang harus memberikan cita-cita besar kepada anaknya demi terwujudnya Islam rahmatan lil alamin. (Fika M. Komara, 2018). Inilah perjuangan ibu sebenarnya, yang mampu memberi pengaruh besar terhadap peradaban dimasa depan.
Secara politis perempuan memiliki kewajiban untuk berdakwah dan mengoreksi penguasa. Sebagaimana pada masa sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah menerima usulan dari seorang wanita terkait pembatasan besarnya mahar. Jadi kata siapa tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk berpolitik. Jelas diperbolehkan dalam bingkai Islam dan diatur sesuai syariat-Nya.
Dalam kitab Ajhizah Dawlah al-Khilafah, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa perempuan dibolehkan menduduki berbagai jabatan, selama tidak termasuk dalam wilayah pemerintahan yaitu Khalifah, mu’awin (pembantu khalifah), wali (gubernur), qadhi qudhat (pemimpin para kadi), serta qadhi mazhalim (kadi yang berkewajiban menghilangkan kezaliman, termasuk memecat khalifah jika zalim terhadap rakyatnya atau menyalahi Al-Qur’an dan As-Sunnah).
Perempuan juga bisa menjadi pegawai dan pemimpin swasta maupun pemerintah yang tidak termasuk wilayah al-hukm, antara lain sebagai kepala baitulmal, majelis wilayah, anggota majelis umat, qadhi khushumat (kadi yang menyelesaikan perselisihan antarrakyat), serta qadhi hisbah (kadi yang langsung menyelesaikan pengurangan atas hak-hak rakyat). Selain itu dibolehkan juga menjadi kepala departemen kesehatan, pendidikan, perindustrian, perdagangan, rektor perguruan tinggi, kepala rumah sakit, direktur perusahaan, dll. Artinya semua posisi kepemimpinan yang berada di luar wilayah pemerintahan, bisa dijabat oleh perempuan.
Muslimah memang tidak boleh lemah dan lengah. Dengan syariat menjadikannya hamba yang taat. Sehingga semua peran dapat dijalankan dan mencetak generasi pencetak peradaban. Maka jadilah perempuan tangguh dan menjadi penolong agama Allah.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Ai Qurotul Ain
Pendidik dan Pengamat Kebijakan
0 Comments