Menurut Jokowi upaya penurunan kemiskinan ekstrem sempat terkendala karena pandemi Covid-19 selama dua tahun. Sebagaimana yang dilakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase penduduk miskin ekstrem sejak 2014 polanya menurun secara perlahan hingga 3,7 persen pada 2019. Angka ini naik mencapai 4,0 persen pada 2021 di kala Covid-19.
Sementara angka nasional kemiskinan ekstrem, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022 sudah berada di 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa. Jokowi pun mengaku punya strategi yang bisa memenuhi target nol persen tersebut karena sudah mengantongi data masyarakat yang terkategori miskin ekstrem.
Sebenarnya ocehan menargetkan angka kemiskinan ektrim turun menjadi nol persen sudah muak terdengar di telinga masyarakat apalagi targetnya begitu mencengangkan dengan percaya dirinya akan tuntas pada 2024. Menurut orang awam target itu terlalu enak. Tapi kalau menurut orang yang memiliki pemikiran yang cemerlang seperti para intelektual, akademisi target itu merupakan sebagai mimpi di siang bolong bahkan menjadi kontroversi. Pernyataan ini sungguh menggelitik. Betapa tidak secara ekonomi saja semerawut, utang menggunung, politik dan elemen lainnya tidak siap sama sekali.
Program penuntasan kemiskinan ekstrim yang digadang-gadang pemerintah selalu saja mandul dan tidak berefek sama sekali. Kemiskinan ektrem ini permasalahan yang sangat besar perlu perbaikan yang mendasar dan mustahil tertangani dengan baik dalam sistem kapitalis. Realitanya di sistem kapitalis, kehidupan masyarakat semaikn hari terasa semakin berat dan mencekik. Biaya bahan pokok semakin mahal, sementara upah dari hasil kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pokok. Ironisnya lagi, permasalahan ini selalu bahan jual politik menjelang pilkada dengan iming-iming penuntasan kemiskinan. Tidak ada rasa simpati dan serius dari pemerintah untuk menuntas kemiskinan yang kian hari semakin menjadi-jadi.
Katanya Indonesia kaya sumber daya alam, subur, bahkan tongkat dilempar tumbuh sendiri. Namun nyarisnya semua hasil sumber kekayaan alama dikuasai asing dan aseng. Adapun APBN dan dana BUMN dari pajak itu juga diembat oleh penguasa. Jadi wajar saja kemiskinan tidak akan tertuntaskan jika masih dalam sistem bobrok ini. Bahkan penguasa kerja sama dengan asing dan aseng saling berkongsi mengambil untung dari rakyatnya. Sungguh sangat miris nasib rakyat digrogoti dari semua arah.
Sesungguhnya, pangkal dari masalah kemiskinan karena buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Maka, hanya dapat diselesaikan dengan tuntas dengan cara menciptakan pola distribusi yang adil, yakni setiap warga negara dijamin pemenuhan kebutuhan pokoknya dan diberi kesempatan yang luas untuk memenuhi kebutuhan sekundernya.
Kesalahan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan saat ini karena upaya penghapusan kemiskinan difokuskan hanya pada peningkatan produksi bukan pada distribusi. Akibatnya, pemerintahan yang datang silih berganti, termasuk di Indonesia, selalu mengarahkan pandangan mereka pada pertumbuhan produksi serta peningkatan pendapatan rata-rata penduduk, namun tidak pernah memberi perhatian pada persoalan bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan dengan adil di tengah masyarakat.
Padahal, seiring dengan meningkatnya produksi, telah terjadi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Pihak yang kuat meraih kekayaan lebih banyak. Sedangkan yang lemah semakin kekurangan dan tak ayal semakin menambah angka kemiskinan.
Sementara dalam sistem Islam menjamin kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan bagi semua orang bukan sekadar teori atau wacana saja sehingga menghasilkan mimpi di siang bolong yang mengawang-awang yang tak ada arah dan tujuan.
Negara atau penguasa dalam sistem Islam benar-benar akan memungsikan dirinya sebagai pengurus umat sekaligus perisai bagi rakyatnya. Paradigma politik ekonomi Islam mewajibkan negara atau penguasa memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya setiap perindividu. Mengeluarkan segala modal kekayaan alam yang ada hanya diperuntukkan memenuhi kebutuhan rakyatnya. tidak hanya kebutuhan ekonomi saja bahkan pendidikan, kesehatan dan keamanan ditanggung oleh negara. Ini bukan mimpi di siang bolong tapi sudah pernah diterapkan dan teralisasikan pada masa kejayaan Islam berabad-abad lamanya.[]
Oleh: Siti Hajar Ramli
Aktivis Dakwah
0 Comments