Tintasiyasi.com -- Presiden RI Joko Widodo optimis menargetkan pengentasan kemiskinan hingga 0% pada 20204 mendatang. Selaras dengan tujuan pertama Sustainable Development Goals (SDGs) PBB alias Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan strategi dan berbekal data dan alamat masyarakat miskin, Jokowi yakin mampu mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan.
Dalam sebuah wawancara usai Rakernas PDIP III (6/6) Jokowi megatakan bahwa menghapuskan kemiskinan tahun 2024 merupakan salah satu target yang sudah diatur semenjak periode kedua kepemimpinannya. Namun realisasinya terhambat oleh pandemi Covid-19 sehingga tidak berjalan mulus. Meski begitu, Ia tetap optimis mampu mewujudkan target besar tersebut (tirto.id 9/6).
Namun, banyak peneliti dan pengamat meragukan ambisi tersebut. Merujuk pada keadaan ekonomi nasional masih dalam kondisi pemulihan dan anggaran yang terbatas. Ditambah kurangnya perlindungan sosial bagi para pekerja dan kurangnya kontribusi dari berbagai pihak untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menimbang target penurunan angka kemiskinan ekstrem tersebut terlalu ambisius sehingga sulit untu direalisasikan dalam waktu yang singkat.
Senada dengan Piter, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudistira menyatakan bahwa menghapus kemisikinan ekstrem dalam waktu pendek cukup sulit. Terlebih kemiskinan yang dihadapi saat ini struktural dan mendasar. Diperparah dengan korupsi jor-joran yang dilakukan oleh para pejabat serta perangkat negara.
Sehingga, pemerintah masih banyak tugas yang harus diselesaikan untuk mewujudkan 0% kemiskinan ekstrem.
Kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di Indonesia dan negeri-negeri Muslim lainnya berupa tingginya angka kemiskinan, sesungguhnya adalah akumulasi hasil dari kecacatan sistem ekonomi kapitalisme.
Sistem ekonomi kapitalisme tegak dengan salah satu asasnya berupa kebebasan kepemilikan. Objek apapun yang bisa dimanfaatkan boleh dimiliki oleh siapapun tanpa batas. Kebebasan kepemilikan ini menyuburkan hawa nafsu dan manusia, sehingga kekayaan menumpuk pada pemilik modal yang mampu membeli dan menguasai. Negara hanya mengatur bidang dan situasi tertentu, seperti menyediakan pelayanan sosial atau melarang monopoli untuk menyeimbangkan.
Selain itu, kapitalisme memiliki pandangan bahwa kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan barang dan jasa. Barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dianggap baik bagi masyarakat. Sehingga, apapun barang ataupun jasa yang disenangi oleh suatu masyarakat maka boleh diperdagangkan.
Tidak ada batas baik dan buruk dari suatu barang dan jasa. Melainkan mengikuti selera masyarakat yang berkecimpung dalam kegiatan ekonomi.
Ekonomi kapitalisme pula mengabaikan distribusi harta di tengah masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pokok individu.
Sehingga harta hanya berputar pada pemilik modal dan orang-orang kaya. Sementara orang-orang miskin hanya mampu menyaksikan pamer kekayaan di sosial media sembari menahan lapar. Tanpa ada yang menjamin kebutuhan di hari esok. Untuk mengakses pendidikan serta kesehatan cukup sulit, bagaimana bisa taraf kehidupan mereka membaik?
Solusi Sistem
Kemiskinan ekstrim yang cukup problematik di negeri khatulistiwa ini menjadi bukti kecacatan sistem kapitalisme. Bagaimana bisa sebuah negara yang memiliki bonus demografi besar serta kekayaan SDA melimpah memiliki angka kemiskinan yang tinggi?
Maka, solusi terbaik untuk mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan hanyalah dengan mengganti sistem cacat yang ada dengan sistem Islam. Sistem yang bersumber dari Sang Pencipta Semesta dan Manusia, dan yang mengatur seluruh alam semesta. Bukan solusi setengah-setengah ataupun tambal sulam.
Dengan sistem Islam, bukan hal yang mustahil kemiskinan dapat dientaskan hingga 0%. Sejarah mencatat sepanjang 13 abad peradaban islam memimpin dunia, pencapaian spektakuler Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi bukti konkrit bagaimana sistem islam mampu menghapus kemiskinan dalam negeri.
Perpaduan antara kepribadian hebat titisan Umar bin Kathob dan sistem brilian yang menjadi asas kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kemisikinan dapat dihapus dalam kurun waktu 2 tahun. Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan khalifah yang zuhud serta wara’ dan sangat mengayomi masyarakat. Daulah saat itu mampu mengayomi kebutuhan dan menstimulus ekonomi sehingga rakyat yang miskin semakin lama semakin berkurang.
Harta tersebar dengan baik dalam masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan sosial. Pendidikan, kesehatan, keamanan dapat diakses oleh seluruh warga menjadikan taraf kehidupan warga terus membaik. Jumlah muzakki (orang yang wajib membayar zakat) terus bertambah diiringi pengelolaan potensi alam yang baik dan pos pemasukan lainnya, menyebabkan Baitulmal tidak pernah kekosongan pemasukan.
Bahkan, Baitul maal kekurangan pos pengeluaran karena kondisi warga telah sejahtera dan tidak adanya orang yang berhak menerima zakat. Akhirnya, kas negara dialokasikan untuk memerdekakan budak-budak wanita yang dijual di Eropa. Wallahu'alam bishshawab.[]
Oleh: Qathratun
(Member @geosantri.id)
0 Comments