TintaSiyasi.com -- Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kekayaan alamnya, mulai dari hasil tani sampai sumber daya alam lainnya. Namun Indonesia masuk 100 besar negara miskin. Data dari World Population Review: urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Sementara, mengutip gfmag.com, Indonesia menjadi negara termiskin urutan 91 di dunia pada 2022 (CNN Indonesia, 30/09/2022).
Tidak dapat dipungkiri negara kita masih harus berjuang melawan kemiskinan. Beberapa program dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dana desa, bansos dari pemerintahan daerah maupun bantuan modal UMKM. Pemerintah berharap dari program tersebut dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Berkaitan dengan persoalan ini, Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen di tahun 2024. Di lain sisi, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan ikut membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Karena sebanyak 47% masyarakat miskin di Indonesia telah mendapat bantuan modal usaha dari PNM.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan esktrem, PNM mengintegrasikan data dengan Kemenko PMK agar teridentifikasi masyarakat yang perlu diberikan bantuan modal usaha (Inspirasi.sigapnews.co.id, 03/06/2023).
Akar Permasalahan
Pada faktanya, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bukan lagi milik BUMN. PT PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Ini artinya pemberian bantuan modal ini bukanlah murni membantu masyarakat miskin. Namun, justru semakin menjerat masyarakat. PT PNM tidak akan memberikan modal cuma-cuma, dari sini bisa dilihat siapa yang lebih diuntungkan (Narasipost.com, 06/06/2023).
Program pemerintah yang seharusnya lebih mementingkan rakyat kecil justru lebih berpihak pada industry besar. Sri Mulyani menyuntikkan dana dengan mudahnya sebesar Rp106,8 triliun kepada empat BUMN pada awal 2023. Bukan rahasia pula kepemilikan BUMN besar juga ada di tangan swasta. Bandingkan dengan rencana suntikan dana untuk UMKM yang hanya Rp75 triliun untuk 16 juta nasabah. Jika dibagi rata, tiap orang hanya mendapatkan tidak lebih dari Rp5 juta yang dimana jumlah ini tidak dapat banyak membantu (muslimahnews.id, 31/05/2023).
Jika kita amati permasalahan negara kita secara keseluruhan bahwa berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak dapat mengatasi problem kemiskinan. Rakyat kecil diberi bantuan modal yang tidak seberapa namun tetap dikenai pajak atas tiap usahanya. Belum lagi pekerja asing yang sering mendominasi. Negara yang jauh dari kata mandiri masih bergantung pada negara lain mengakibatkan kita stagnan dan tidak berkembang.
Kita terus terikat pada sistem kapitalis yang dianut negara, padahal sudah jelas sistem bathil tersebut tidak mampu mensejahterakan seluruh rakyat. Buktinya negara terus terlilit hutang beserta bunganya yang membengkak. Ditambah dari sistem ini para elit yang mempunyai modal besarlah yang diuntungkan. Maka tidak heran yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin terpuruk.
Penyelesaian Masalah
Dalam sistem Islam telah memuat berbagai aturan dalam menjalani setiap aspek kehidupan beserta solusi dalam setiap permasalahan. Termasuk dalam mengatasi masalah kemiskinan pada sebuah negara. Disinilah letak perbedaan antara sistem Islam dan sistem kapitalis yang hanya mementingkan untung-rugi.
Sistem ekonomi Islam berbasis pada syariat, dimana aturannya datang dari Allah swt, manusia tinggal taat untuk menjalankannya, berbeda dengan sistem kapitalis yang dibuat sesuai hawa nafsu manusia, maka hanya segelintir kelompok saja yang sejahtera.
Kemiskinan yang terjadi saat ini adalah kemiskinan sistemis, yakni hilangnya peran negara sebagai pihak yang mengurusi urusan umat. Oleh karena itu, pemberian modal bantuan bukanlah solusi hakiki untuk mengentaskan kemiskinan. Penguasa yakni pihak yang mengurusi urusan rakyatnya seperti menjamin kebutuhan asasi (pangan, sandang, papan) setiap warga, menjamin pendidikan, kesehatan, dan keamanan termasuk juga melindungi rakyatnya dari gangguan dan ancaman.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”. (HR. Bukhari).
Maka jika ingin mengentaskan kemiskinan maka negara perlu beralih pada sistem Islam, karena dengan sistem Islam lah mampu menjalankan penguasa dan negara sesuai fungsinya dalam mensejahterakan rakyat tanpa campur tangan negara lain. Wallahu a’lam bishshowab.[]
Oleh: Rochie Jiffiani Willys
(Aktivis Muslimah)
0 Comments