TintaSiyasi.com -- Tidak dapat kita pungkiri saat ini bahwa keberhasilan dalam pelaksaanan event olahraga dianggap sebagai sarana yang dapat meningkatkan prestise negara di mata dunia. Karenanya negara berlomba-lomba dengan totalitas dalam mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan tak terkecuali menyediakan dana yang diketahui bukan main fantastisnya. Contohnya sebagaimana pada event olahraga SEA Games Kamboja 2023 yang baru-baru ini usai.
Untuk event olahraga ini, ternyata Pemerintah RI telah menggelontorkan dana yang cukup besar yakni mencapai Rp852,2 miliar. Terkait pendistribusiannya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di instagram @smindrawati pada Rabu (17/5), pemaparannya sebagai berikut "Rp522 miliar untuk pembinaan atlet-atlet sebelum berlaga di multi-event internasional, Rp55,2 miliar untuk bantuan pengiriman kontingen menuju Kamboja, dan Rp275 miliar untuk pemberian bonus bagi peraih medali (atlet/pelatih/asisten pelatih) SEA Games ke-32."
Mengutip dari CNN Indonesia (17 Mei 2023), diketahui Menteri Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa dana Rp852,2 miliar untuk keperluan pentas di SEA Games Kamboja 2023 itu digelontorkan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Lanjut MenKeu Sri Mulyani juga menyatakan dukungan pemerintah pada sektor olahraga. “Saya pastikan, APBN #UangKita akan terus hadir untuk mendukung sektor olahraga Indonesia,” ungkapnya.
Adanya pendanaan yang digelontorkan pemerintah untuk SEA Games menunjukkan besarnya perhatian negara terhadap olahraga. Buktinya, ternyata ini adalah pengorbanan pemerintah atas event olahraga yang ke sekian. Pada Olimpiade Tokyo 2020 lalu, pemerintah memberikan bonus yang juga cukup besar. Bagi pemain yang meraih medali emas akan mendapatkan bonus Rp5,5 miliar per orang, sedangkan pelatihnya mendapatkan bonus Rp2,5 miliar. (Situs Kemenpora, 13-8-2021).
Kok bisa? Sangat bisa, sebab dalam pandangan yang orientasinya manfaat dunia semata, olahraga dipandang sebagai even mengharumkan nama bangsa. Untuk itu mendapatkan prestasi pada berbagai cabang olahraganya dianggap sebagai prestise negara. Makanya jadilah pemerintah kita begitu memprioritaskan dengan berbagai dukungan salah satunya dukungan anggaran.
Harusnya kita sadar bahwa olahraga bukanlah sektor yang menentukan hidup dan matinya manusia. Memang betul, berolahraga penting untuk kesehatan masyarakat. Namun, mengikuti event internasional hingga menghabiskan anggaran ratusan miliar tidak akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, tetapi lebih pada meraih kebanggaan.
Persoalan sesungguhnya yang seharusnya lebih diprioritaskan adalah terkait nyawa manusia. Salah satu contohnya adalah terkait kekurangan gizi. Menurut laporan The State of Food Security and Nutrition in the World yang dirilis Food and Agriculture Organization (FAO), pada 2021, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk kurang gizi tertinggi di Asia Tenggara. Jumlah penduduk Indonesia yang kekurangan gizi mencapai 17,7 juta jiwa. Ini merupakan jumlah yang besar.
Sedihnya penyakit ini tidak hanya menjangkit orang dewasa, balita juga mengalami kurang gizi. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2018, sebanyak 17,7% balita di Indonesia masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri dari balita yang menderita gizi buruk sebesar 3,9% dan yang mengalami gizi kurang sebesar 13,8%. (Katadata, 25-1-2019).
Belum lagi masalah stunting dan kemiskinan di negeri ini yang cukup krusial. Diketahui Bank Pembangunan Asia (ADB) melaporkan bahwa prevalensi anak penderita stunting usia di bawah lima tahun di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara (Goodstats, 25-3-2023). Berikut berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 4% atau 10,86 juta jiwa.
Begitu pun pada sektor infrastruktur salah satunya terkait jalan rusak yang merupakan sektor penting karena terkait keselamatan masyarakat. Berdasarkan laporan Statistik Transportasi Darat 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 87.454 km jalan di Indonesia rusak (16,01%) dan 86.844 km lainnya rusak berat (15,9%). Secara kumulatif, panjang jalan yang rusak mencapai 174.298 km (31,91%) pada 2021. (Katadata, 17-4-2023).
Data-data tersebut menunjukan bahwa di negeri ini ada banyak sektor yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk dianggarkan dananya dan diusahakan khusus penuh perhatian oleh pemerintah karena berkaitan langsung dengan keselamatan hidup warganya. Bukan justru nomor sekian, sedangkan pemerintah sibuk mengejar prestise. Sedihnya jika selama ini dana yang dikucurkan sudah triliunan rupiah, tetapi karena di tangan pemerintah yang tidak amanah, akhirnya berakhir tidak membawa solusi bagi kesejahteraan rakyat.
Beginilah yang terjadi hari ini di dalam sistem sekuler kapitalisme, dunia olahraga diformat menjadi industri untuk mewujudkan ambisi materi, duniawi, dan popularitas. Jadilah ajang olahraga secara tidak langsung menjadi permainan yang melalaikan hingga umat terlena dan abai terhadap masalah krusial negara seperti kemiskinan, kurang gizi, dan sebagainya. Bagi penguasa dalam sistem batil kapitalisme ini, segala kebijakan hanya akan diputuskan dan dilaksanakan jika ada manfaat secara materi karena memang asasnya untung rugi.
Tentu saja akan berbeda dengan kehidupan dalam sistem Islam yang disebut khilafah. Sistem yang berasaskan syariat Islam, orientasinya bukan materi melainkan ridha Ilahi. Sehingga segala kebijakan yang ditetapkan senantiasa merujuk pada hukum-hukum Islam. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan menjadi yang diprioritaskan untuk warganya.
Berkaitan dengan urusan olahraga, sebagaimana dalam kisahnya tatkala Nabi memerintahkan umat Islam belajar berenang, berkuda, dan memanah, tujuannya hanya dua, yaitu menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat dan melatih kekuatan fisik untuk persiapan berjihad di jalan Allah. Hanya itu, tidak ada yang lain. Dasarnya adalah firman Allah SWT, “Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang mampu kalian upayakan.” (TQS. Al-Anfal: 60).
Juga sabda Rasulullah, “Orang Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, daripada orang mukmin yang lemah.”
Dengan demikian, olahraga tidak diposisikan sebagai ajang untuk meraih popularitas di dunia internasional. Olahraga bukan untuk mendapatkan medali, harta, gengsi, prestise, atau alasan klise mengharumkan nama bangsa di mata dunia melainkan dalam rangka ibadah.
Khilafah akan memosisikan olahraga sebagai cara mewujudkan kebugaran tubuh dan persiapan berjihad. Jenis olahraga yang dilakukan adalah yang terkait keduanya, misalnya berenang, berkuda, memanah, jalan kaki, lari, dan bela diri. Artinya, olahraga tersebut dilakukan bukan untuk olahraga itu sendiri sehingga tidak untuk diperlombakan ataupun menjadi ajang pertunjukan, tontonan, bahkan bisnis semata.
Dalam keberlanjutannya menjaga kesejahteraan rakyat, negara memfasilitasi rakyat untuk memenuhi semua itu dengan membuat lapangan kerja seluas-luasnya dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Negara juga menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis dan berkualitas. Dengan demikian, rakyat akan sejahtera secara nyata.
Untuk itu, solusi tepat yang bisa diambil tiada lain adalah perjuangkan tegaknya khilafah dengan bekal ngaji bersama kelompok dakwah Islam ideologis. Sebagaimana pepatah pahami Islam, bangga menjadi Muslim. Semoga Allah meridhai.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Aisyah Humaira
Aktivis Muslimah
0 Comments