TintaSiyasi.com -- Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memerintahkan agar komunitas motor gede (moge). Belasting Rijder DJP yang beranggotakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibubarkan. Perintah tersebut disampaikan oleh Menkeu melalui akun Instagram resmi pribadinya (@smindrawati) (CNBC Indonesia,26/2/2023).
Kasus gaya hidup mewah para pejabat negeri ini sering berseliweran di media dan terkesan dipertontonkan bahwa mereka memiliki kehidupan yang sangat hedon, tidak hanya para pejabatnya bahkan anak dan istri mereka seolah-olah berlomba-lomba menunjukan kelas kehidupan mereka. Mereka terkesan arogan menunjukan kekuasaan dan jabatan yang mereka miliki bahkan melanggar hukum pun mereka lakukan tanpa takut hukum yang berlaku.
Kesenjangan antara pejabat dan rakyat begitu terlihat nyata terjadi ditengah-tengah masyarakat dan seakan-akan masyarakat sudah memaklumi apa yang para pejabat itu lakukan. Kasus yang terjadi saat ini bukanlah yang pertama rakyat sering disuguhi betapa arogan dan mewahnya hidup para pejabat mulai dari rumah mewah, kendaraan mewah, liburan mewah dan lain sebagainya.
Apakah mereka sadar jika yang mereka lakukan itu melukai hati rakyat dimana rakyat harus taat dengan semua aturan yang pemerintah buat termasuk aturan membayar pajak yang notabene dipaksakan terhadap rakyat.
Kekecewaan masyarakat terhadap para pejabat berimbas terhadap kepercayaan akan kejujuran dan ketegasan pemerintah dalam menindak pelaku penyelewengan uang negara. Selama ini negara terkesan melindungi dan memberi sanksi yang cukup ringan bagi para pelaku koruptor sehingga mereka terus mengulang dan tidak jera karena hukuman yang bisa dimanipulasi hingga tidak menutup kemungkinan mereka divonis bebas seperti kasus korupsi taspen, jiwaswara dan bansos.
Hukum dalam sistem kapitalisme tidak membuat para pelaku koruptor takut bahkan membuat semakin subur aksi korupsi, di sisi lain karena hukuman yang ringan mudah dipermainkan, dan terkesan tebang pilih. Dengan sistem rusak ini secara otomatis melahirkan banyak pelaku korupsi dan pejabat tanpa amanah.
Berbeda dengan sistem Islam yang terbukti mampu menghasilkan orang-orang berakhlakul karimah, bertanggungjawab, amanah dan takut melakukan dosa karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan di awasi langsung oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, Maka dalam sistem Islam kecil kemungkinan orang akan melakukan korupsi.
Tidak ada pilihan lain jika ingin menghentikan kerusakan yang terjadi saat ini maka hanya dengan kembali kepada penerapan sistem Islam secara menyeluruh.
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (QS : Al-a'raf :96). Wallahu'alam bishshowab.[]
Oleh: Lutfiatul Khasanah
Pendidik
.jpg)
0 Comments