TintaSiyasi.com -- Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi memerintahkan Perum Bulog untuk menjual cadangan beras pemerintah (CBP) ke pasar ritel dan perintah tersebut adalah arahan dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pelaksanaan SPHP lantaran harga beras di tingkat konsumen masih tinggi.
Parahnya Pemerintah beralasan karena kenaikan harga beras memasuki level tidak terkendali. Penyebabnya adalah naiknya harga gabah kering di tingkat produsen (petani), akibatnya, secara umum kondisi ketersediaan beras di pasar memang tidak banyak sehingga kecenderungan harganya menjadi tinggi.
Selain itu, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengimpor beras Bulog yang parahnya beras tersebut dioplos, lalu dikemas dengan merek lain
(CNN Indonesia, Rabu,08/02/2023).
Wajar jika permainan harga hingga langkanya beras di pasar menjadi problem tahunan. Petani dalam negeri pun ibarat jatuh tertimpa tangga pula. Setelah hasil panen mereka terjual murah, mereka pun harus menghadapi badai impor yang pemerintah sebut sebagai upaya untuk menstabilkan harga. Padahal, yang mempermainkan harga adalah para korporasi bahkan swasta. Bukan hanya petani, masyarakat pun meradang dengan harga beras yang terus bergejolak.
Skenario Lonjakan Harga karena Swasta
Di sisi lain Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso berpendapat bahwa perusahaan swasta menjadi penyebab masalah harga beras di lapangan karena mereka menentukan harga sesuai kehendaknya.
Sementara itu, para petani tidak mendapat harga yang sesuai sehingga petani sulit bersaing dengan swasta karena terikat dengan harga yang pemerintah patok, sedangkan pihak swasta hingga saat ini bergerak bebas tanpa batasan.
Hari ini kesalahan sistem kapitalisme di saat negara memberi peluang pihak swasta turut dalam melakukan pemenuhan kebutuhan rakyat. Karena orientasi profit (keuntungan) yang melekat pada aktivitas bisnis, muncullah gejolak harga, hingga lahir pula kebijakan-kebijakan yang hanya berfungsi sebagai obat penenang.
Jika masanya tiba, gejolak kenaikan harga dan kebijakan seperti impor beras akan tetap ada. Skenario antisipasi yang pemerintah jalankan pun sama dan harga di pasar tetap saja mengalami lonjakan.
Ini karena akar masalahnya adalah pada sistem ekonomi yang diterapkan dan lemahnya posisi negara dalam melakukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya. secara sadar adanya pemandulan peran negara dalam penyediaan beras di masyarakat.
Solusi Islam
Dalam sistem Islam, pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Kebutuhan dasar masyarakat merupakan hal fitrah yang menuntut adanya pemenuhan secara pasti. Atas dasar itu, negara menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan sebagai bagian dari pelayanannya terhadap rakyat.
Negara juga berkewajiban menjaga transaksi ekonomi rakyat agar jauh dari hal yang melanggar syariat. Oleh karenanya, terdapat sejumlah skenario yang berpijak pada syariat dalam memenuhi kebutuhan rakyat, bahkan saat kondisi permintaan sedang tinggi.
Pada dasarnya masalah tersebut adalah bersifat sistemis, maka butuh perubahan yang sistemis pula yang merombak paradigma kapitalisme dalam menjalankan pelayanan terhadap rakyat. Dalam hal ini, Islam adalah alternatif tunggal pengganti kapitalisme untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan rakyat secara hakiki dan komprehensif.
Dengan demikian Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok untuk semua rakyat dan tidak akan membuat kebijakan yang mengakibatkan sebagian rakyat susah untuk menjangkaunya. Wallahu’alam bishshowab.[]
Oleh: Zul'aiza, S.P.
Sahabat Tintasiyasi
0 Comments