TintaSiyasi.com -- Papua, sebuah provinsi paling Timur Republik Indonesia ini memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang belum seluruhnya terjamah tangan manusia. Dengan populasi penduduk hampir 3,379 juta (sumber: Wikipedia). Terdiri dari berbagai suku sehingga mempunyai kebudayaan dan adat istiadat yang beragam. Namun ternyata juga mempunyai berbagai permasalahan kompleks yang belum terselesaikan.
CNN Indonesia melansir, baru-baru ini diguncang gempa dengan magnitudo 5,2 tepatnya di sekitar Jayapura pada Kamis (9/2) pukul 13.28 WIB. Namun bukan kali ini saja terjadi, menurut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati setidaknya 1079 gempa terjadi pada periode 2 Januari hingga Februari dan 132 kali di antaranya dirasakan masyarakat. Kejadian gempa yang begitu sering akibat dari kondisi batuan yang ada di wilayah tersebut tipe batuan rapuh, sehingga mengakibatkan sangat sensitif bergetar. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menjelaskan kawasan gempa di Jayapura merupakan wilayah yang rawan pergeseran akibat kondisi batuan rapuh. "Kedalaman gempa bumi ini relatif dangkal, di mana pembentukan batuan itu tidak sekompak pada kedalaman puluhan hingga ratusan km. Sehingga sangat mudah mengalami getaran-getaran tadi," ujar Daryanto. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan warga yang terdampak mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Belum reda kepanikan warga atas musibah gempa yang terjadi, kembali muncul konflik yang disebabkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sejumlah warga berhasil dievakuasi oleh Tim gabungan TNI dan Polri dari Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua pegunungan pada hari Jum'at (10/2/2023). Warga yang berjumlah 25 orang ini dievakuasi ke Distrik Kenyam, Ibu kota Kabupaten Nduga. Dalam keterangan resminya di Jakarta, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan total warga yang dievakuasi berjumlah 25 orang dan 11 di antaranya anak-anak. "Dengan keterangan, 12 orang (8 dewasa, 4 anak-anak) dengan menggunakan Bell Polisi sementara 13 orang (6 dewasa, 7 anak-anak) dengan menggunakan Bell milik TNI AD," tutur Ignatius, dikutip Liputan6.com, Jum'at (10/2/2023). Evakuasi ini merupakan kedua pasca penyelamatan terhadap 15 pekerja puskesmas yang sempat disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Warga yang dievakuasi kali ini merupakan korban intimidasi dari KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Teror dan penyerangan yang dilakukan oleh KKB makin tidak terkendali. Sudah banyak warga yang menjadi korban. Bentrokan yang terjadi baik antar warga maupun suku memperparah keadaan. Sehingga Provinsi Papua makin tidak kondusif. Selain menelan korban jiwa, konflik tersebut juga meninggalkan banyak kerusakan pada beberapa fasilitas publik. Berdasarkan catatan kepolisian, pada September 2022 terjadi penyerangan pada pekerja proyek Trans Papua di Kampung Mayerga, Distrik Maskona Utara, Papua Barat yang menelan korban sebanyak empat orang, dikutip CNN Indonesia, Kamis (09/2/2023). Kemudian kejadian serupa terjadi pekerja PT. Puncak Tukup Naul, para pekerja yang sedang membangun puskesmas diserang KKB di Boega Barat pada November lalu. Dari 4 korban, satu orang meninggal dan satu lagi mengalami luka tembak.
Saat ini Provinsi Papua makin terpuruk. Berbagai masalah terus terjadi di bumi yang bergelar Pulau Cenderawasih ini. Kondisi yang porak poranda di berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, hingga bandara penerbangan mengakibatkan kerugian pada negara juga masyarakat. Bagaimana mereka bisa maju dan berkembang ketika sarana yang menunjang semua aktivitas itu mengalami kerusakan yang parah. Padahal perbaikan atas semua kerusakan semua fasilitas tersebut memerlukan waktu yang lama juga biaya yang tak sedikit. Begitupun pemulihan mental para pekerja menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Sungguh miris melihat kondisi Papua saat ini. Jika dibandingkan dengan provinsi lain sangatlah jauh berbeda. Baik dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga teknologi. Adanya gunung emas pun tak mempunyai dampak pada masyarakat sekitar. Malah yang menikmati adalah pihak asing beserta kroninya. Akses transportasi yang sulit menghambat laju perekonomian di provinsi ini. Masyarakat hidup mengandalkan hasil panen dan kebun yang mereka jual maupun hasil dari barter (tukar menukar dengan barang). Begitu pun dalam segi pendidikan, beberapa media menayangkan anak-anak sekolah yang berjalan tanpa alas kaki bahkan tidak memakai seragam menuju sekolah dengan bangunan sangat sederhana dengan fasilitas yang terbatas. Dari segi kesehatan pun hampir sama. Mereka lebih mengandalkan obat-obatan alami dari alam ketika sakit karena puskesmas atau balai pengobatan yang ada berada jauh dari tempat tinggal mereka.
Persoalan di Papua begitu kompleks, masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Kepala BPS Morgo Yuwono, presentasi penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57%, naik dibandingkan dengan Maret 2022 yang berada di 9,54%. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Papua memimpin provinsi dengan presentase penduduk miskin tertinggi pada September 2022 yakni sebesar 26,80% meningkat 0,24% poin terhadap Maret 2022, dilansir CNBCIndonesia.com, Selasa (17/01/2023). Meski demikian negara seolah abai dan tutup mata atas kondisi Papua saat ini.
Sikap seperti itu sangat lumrah terjadi dalam kapitalisme. Karena penganut sistem ini hanya akan mengurusi hal yang dianggap menguntungkan saja. Semua tindakan dan solusi hanya bersifat pragmatis, hukum dan undang-undang dengan mudah dibuat dan diubah. Sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah sampai pada akarnya. Sangat berbanding jauh dengan sistem Islam. Dalam Islam, semua permasalahan akan dapat terselesaikan secara menyeluruh karena merujuk pada sumber hukum yang pasti yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sejak diturunkannya hingga saat ini, tidak ada perbedaan di dalamnya, semua untuk kemaslahatan umat. “Dan hendaklah kamu (pemimpin) memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Alloh kepadamu." (QS. Al-Maidah: 49).
Kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama negara. Pun sumber daya alam (SDA) akan dikelola dan dialokasikan untuk kepentingan umat. Seorang pemimpin akan bertanggung jawab penuh karena ketundukan mereka pada Sang Pencipta. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Shahih Bukhari).
Begitu pun dengan jaminan keamanan yang sepenuhnya tanggung jawab negara. Siapa pun yang berniat melakukan teror maupun tindak kejahatan maka akan langsung ditindak tegas sampai akarnya. Mereka akan diadili atas kejahatan yang telah dilakukan lalu diberi hukuman setimpal hingga menimbulkan efek jera.
Islam menuntun para pemimpin agar bersikap adil dalam memutuskan setiap perkara. Seperti tercantum dalam salah satu surat, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu pemimpin) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Alloh melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Rita Yusnita
Aktivis Dakwah
0 Comments