Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Bintang Puspayoga dalam keterangannya, Jumat. Terkait pekerja migran Indonesia (PMI) yang meminta bantuan untuk dipulangkan dari Arab Saudi. Yakni “Negara memiliki peran besar dalam menyikapi pelanggaran HAM yang dialami oleh PMI. Dan Indonesia memiliki tanggung jawab penuh atas pemenuhan hak dan perlindungan terhadap warganya, tidak terkecuali para PMI“.
Faktanya, seorang PMI berinisial SK meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk dipulangkan dari Arab Saudi. Permintaan tersebut disampaikan-nya melalui video yang diunggah Menko Polhukum Mahfud MD diakun media sosialnya. (REPUBLIKA.com, Sabtu 28-01-2023).
Diketahui alasan keinginannya pulang dikarenakan ia kerap mendapatkan fitnah dari anak majikannya. Dalam hal ini, Bintang Puspayoga menanggapi bahwa “Kami telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendapatkan informasi lengkap. Dan ia berharap akan dapat segera menemukan titik terang dan informasi menyeluruh untuk menindaklanjuti dan memastikan perlindungan maupun pemenuhan hak PMI tersebut (inforepublik.id., 30-01-2023)
Pasalnya, perlindungan bagi pekerja migran telah diberikan sejak sebelum dan setelah keberangkatan. Yakni saat pendaftaran, hingga keberangkatannya. Pada saat bekerja, dan setelah bekerja. Mengingat pekerja migran memiliki kerentanan mengalami pelanggaran HAM.
Adapun Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang juga mengemban penuh atas segala perjanjian yang telah disepakati, salah satunya perlindungan mengenai HAM dalam konversi-konversinya.
Meski sejumlah peraturan dan aparat perlindungan telah ada, nyatanya hal ini tidak cukup mewujudkan keamanan dan kesejahteraan secara realistis. Sebab sistem yang berlaku didasari akal manusia yang lemah dan menafikan Sang pencipta. Akibatnya mereka rela menumbalkan kepentingan publik demi keuntungan para pemilik modal.
Begitulah Kapitalisme, faktor penguasaannya baik swasta maupun korporat menjadikan mereka sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan minimnya pengupahan, sehingga mendorong masyarakatnya lebih memilih bekerja menjadi buruh migran luar negeri, meski hal tersebut beresiko. Selain itu, kebijakan negara yang tetap mengirimkan buruh migran ke luar negeri hanya demi mendapatkan devisa yang besar salah satu faktor tidak ada jaminan kesejahteraan rakyatnya.
Islam Rakyat sejahtera, negara aman sentosa. Hal ini akan lebih baik jika sistem pemerintah menoleh kepada sistem Islam. Karena aturan yang diterapkannya berasal dari Sang Pencipta, yang akan memberikan maslahat bagi umat.
Seperti yang diketahui, sistem Islam tidak akan menumbalkan rakyatnya demi kepentingan segelintir orang. Sebab jaminan terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyatnya, termasuk kebutuhan sekunder, baik bagi individu maupun kelompok merupakan sesuatu yang wajib diwujudkan.
Dalam strategi dinamika Islam, memenuhi kebutuhan pokok individu merupakan kewajiban bagi negaranya, yakni :
Pertama, wajib bagi kepala keluarga untuk bekerja, demi memenuhi nafkah keluarganya. Kedua, wajib menciptakan lapangan kerja agar rakyatnya dapat produktif, entah bekerja atau berusaha. Ketiga, adanya kewajiban bagi kerabat atau mahram yang mampu menafkahi keluarga yang tidak mampu.
Keempat, wajib menafkahi jika tidak ada keluarga atau ahli waris yang mampu memenuhinya.
من ولاه الله شيئا من امورالمسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته و فقره يوم القيامة
Dalam haditsh yang diriwayatkan oleh Abi daud at-tirmidzi, menjelaskan apabila seseorang diwakilkan padanya sesuatu dari urusan-urusan kaum muslim, wajib atasnya untuk sentiasa memenuhi kebutuhan, dan hajatnya. Terutama bagi seorang pemimpin. Alhasil dibutuhkan pemimpin yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keamanan yang nyata bagi rakyatnya.
Wallahu a'lam bi ash showab.
Oleh: Tsabitah Dien Nadiyah
Aktivis Muslimah
0 Comments