TintaSiyasi.com -- Kehidupan perekonomian yang makin sengkarut, dengan harga kebutuhan pokok yang membumbung tinggi meninggalkan banyak permasalahan bagi rakyat terutama kemiskinan, bahkan saat ini diberbagai daerah menyandang kemiskinan ekstrem. Di mana kemiskinan ekstrem tersebut untuk menggambarkan kondisi kemiskinan yang sudah sangat parah.
Seperti yang terjadi di Jawa Tengah, ada 5 daerah termiskin yang tentu ini patut kita merasa prihatin. Karena meski di daerah tersebut telah banyak mendapatkan investasi dari luar namun nampaknya belum bisa mengentaskan kemiskinan.
Daerah termiskin di Jawa Tengah tersebut antara lain, Banyumas, Cilacap, Magelang, Kebumen dan Klaten. Kelima daerah tersebut dari sisi ekonomi, penduduknya masih banyak yang pendapatan dan pengeluarannya jauh lebih besar pengeluarannya.
Seperti di daerah Banyumas terdapat 441.520 ribu mengalami kemiskinan sekitar 11,67%. Daerah Kebumen di tahun 2021 berjumlah 1.405.644 jiwa. Dan sayangnya, 416 ribu jiwa masyarakatnya masih miskin. Di daerah Klaten memiliki jumlah penduduk 1.174.986 jiwa pada tahun 2019 dan mayoritas penduduknya merupakan etnis Jawa. Namun sebanyak 458 ribu jiwa yang alami kemiskinan di tahun 2022. Sedangkan di Cilacap tingkat kemiskinan paling tinggi sebesar 11,79% di tahun 2021 atau sekitar 384 ribu jiwa. Dan di Magelang sebanyak 575 ribu jiwa masih miskin.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun optimis problem kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah akan tuntas pada 2024 dan melakukan berbagai langkah yang antara lain, penyerapan tenaga kerja dari keluarga miskin, menjembatani perusahaan dan pencari kerja dari keluarga miskin ekstrim. Dan langkah tersebut dinilai efektif untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah.
Sungguh ironis, Indonesia adalah negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) namun kemiskinan terjadi di berbagai daerah, bahkan terjadi kemiskinan ekstrem.
Dan kalau kita perhatikan, hal ini terjadi akibat salah kelola SDA dan juga pengelolaan SDA yang diserahkan kepada swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Dengan dalih kerjasama, negara lalu mengundang investor untuk mengelola SDA daerah meskipun pada faktanya masyarakat sekitar justru tidak mendapatkan apa-apa sehingga masyarakat sekitar SDA tetap saja mengalami kemiskinan. Dan negara pun ketika mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut juga tidak seberapa, belum lagi ketika ada korupsi. Pengelolaan seperti ini tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Alih-alih untuk mensejahterakan rakyat justru rakyatlah yang menjadi korban.
Apalagi saat ini negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Dengan fungsinya tersebut, negara tidak mampu menolak keinginan para pemilik modal dan akhirnya arah kebijakan yang dibuat menuruti kemauan para pemilik modal. Bahkan perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa bukan rahasia umum lagi.
Begitulah tabiat dari sistem kapitalis sekuler yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Dan liberalisme yang merupakan turunan dari kapitalisme juga menyasar dalam pengelolaan SDA, sehingga SDA dikuasai secara brutal oleh pemilik modal (kapital) dan mereka mampu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Alhasil ketika SDA tidak diatur oleh aturan Islam rakyat yang akan menderita.
Hal ini berbeda dengan Islam yang mewajibkan pengelolaan SDA oleh negara karena SDA adalah milik umum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Kaum Muslim berserikat yaitu padang rumput, air, dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Hadis di atas menyatakan bahwa kaum Muslim berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu.
Dengan pemahaman SDA milik umum maka negara tidak akan menyerahkan SDA tersebut kepada asing untuk mengelolanya tetapi negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola dan hasil akan dikembalikan kepada rakyat dengan bentuk berbagai fasilitas yang dibutuhkan rakyat, seperti untuk membiayai pendidikan, kesehatan dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi jelas banyaknya SDA akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun liberalisme yang dijadikan landasan pengelolaan SDA saat ini, yang merupakan turunan dari kapitalisme telah membuat kepemilikan dan pengelolaan SDA bisa dikuasai oleh individu atau swasta baik dari dalam negeri maupun asing.
Dari sinilah, umat harus menyadari, untuk menghentikan liberalisme terhadap pengelolaan SDA tidak lain dengan mencampakkan kapitalisme. Karena ide liberalisme hanya ada di dalam kapitalisme. Dan umat segera menerapkan Islam secara menyeluruh yang nyata mampu mensejahterakan rakyatnya.
Wallahu a'lam. []
Oleh: Zulia Adi K., S.E.
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments