Hal ini bersamaan dengan pengumuman pencabutan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, oleh Presiden Joko Widodo. (news.detik.com)
Karena seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1, artinya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia berada di bawah standar WHO. Masih kata Presiden.
Standar Keberhasilan Indonesia Melawan Pandemi
Setidaknya, ada dua hal yang digadang-gadang sebagai standar keberhasilan Indonesia melawan pandemi COVID-19, yaitu rendahnya angka kasus pandemi dan ekonomi.
Pertama, Pemerintah telah melakukan pemantauan kasus COVID-19 selama 10 bulan terakhir menunjukan rendahnya penularan. Bahkan di tanggal 27 Desember 2022, kasus COVID-19 harian mencapai 1,7 kasus per 1000.000 penduduk, positivity mencapai 3,35%, tingkat perawatan rumah sakit mencapai 4,79% dan angka kematian mencapai 2,39%. (kemenkes.go.id)
Kedua, Pemerintah telah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan data beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). (keminfo.go.id)
Meski pemerintah meminta masyarakat tetap waspada, tak perlu sampai euforia menyambut pencabutan PPKM, mengingat COVID-19 masih ada di sekitar kita. Kebiasaan selama PPKM harus diteruskan. Menkes, Budi Hartanto menyebut, jika sehat, masyarakat tak wajib memakai masker di ruangan terbuka. (www.pelitakarawang.com)
Pernyataan Menkes terkait pembolehan tidak menggunakan masker, direspon berbeda oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Beliau meminta adanya pengevaluasian terkait kebijakan pencabutan PPKM, dikarenakan ada kekhawatiran ketika masker tidak digunakan oleh anak-anak didik di lingkungan sekolah. (teropongnews.com)
Keberhasil ini disampaikan oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2022). (kominfo.go.id)
Belum Siap Cabut PPKM
Sudah dua tahun aktivitas dibatasi. Dengan pencabutan PPKM, dianggap sebagai kebijakan positif. Banyak yang gembira. Terutama pengusaha di industri pariwisata. Berlomba-lomba tancap gas mendatangkan pengunjung wisata. (jpnn.com)
Ditambah lagi akan kedatangan para pelancong Cina, yang bisa jadi membawa atau menambah penyebaran mutasi virus SARS-CoV-2Omicron ke Indonesia, sedang negara tidak melarangnya. (fokus.tempo.co)
Mendagri, Tito Karnavian mengatakan pemerintah dapat kembali memberlakukan PPKM jika terjadi kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan. (cnnindonesia.com)
Paparan di atas lebih dari cukup untuk menjelaskan, saat ini Indonesia belum siap mencabut PPKM. Sebagaimana pendapat seorang pakar Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman, bahwa langkah pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak tepat. Indonesia masih mencatat kasus Covid. (kompas.com)
Dia menilai, pencabutan kebijakan pengendalian Covid-19 ini lebih mempertimbangkan faktor politik dan ekonomi. Lanjutnya.
Negara Kapitalis Menghadapi Pandemi
Pernyataan Dicky Budiman, bahwa pencabutan PPKM lebih karena faktor politik dan ekonomi, sejalan dengan penjelasan di kanal YouTube Muslimah Media Center, dengan judul "Penghapusan PPKM, Negara Lepas Tangan atas Nasib Rakyatnya?".
Dalam tayangan tersebut menyoroti kebijakan pemerintah yang tetap memerintahkan masyarakat melakukan vaksinasi dan menggunakan masker sarat dengan upaya menggerakkan ekonomi. Sebab, melihat risiko yang masih ada dan berbagai kebijakan yang menyertai. Pemerintah seharusnya semakin mandiri mencegah penularan, mendeteksi gejala dan mencari pengobatan. Namun faktanya, pemerintah justeru lepas tangannya dari nasib rakyatnya.
Pandemi Covid-19 tidak akan pernah selesai, jika dunia dan pemerintah tidak fokus pada penyelamatan nyawa manusia. Ini yang terjadi pada sistem Kapitalis. Dimana meletakkan kepentingan ekonomi di atas kepentingan nyawa manusia.
Tidak aneh, jika menjadikan vaksin terus menjadi bisnis negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang dan miskin, yang tidak bisa memproduksi vaksin harus rela "diperas" dengan dijadikan objek pasar. Negara miskin yang tidak mampu membeli vaksin, tidak dapat keluar dari infeksi virus. Padahal dunia benar-benar membutuhkan kondisi steril dari virus di setiap tempat. Agar virus tak berkembang biak dan mutasi.
Ditambah lagi sistem Kapitalis menjerat negara miskin untuk menggantungkan keuangan negaranya pada utang dan pajak. Sementara pada saat yang sama, SDA dan kekayaan lainnya dikeruk habis oleh korporasi asing. Hal ini menambah tersendatnya penyelesaian pandemi.
Khilafah Satu-Satunya Sistem yang Bisa Menyelesaikan Pandemi
Sistem Khilafah berasal dari Al Khaliq. Pencipta manusia dan alam semesta. Upaya penyelesaian pandemi dengan meletakkan nyawa manusia di atas kepentingan segalanya, termasuk ekonomi. Berikut ini gambaran penyelesaian pandemi dalam sistem Khilafah:
1. Pengambilan keputusan berdasarkan syariat Islam, dengan tetap mempertimbangkan pendapat para pakar, sebab kebangkitan sektor ekonomi akan terwujud dengan terselamatkannya nyawa manusia. Dan salah satu dari tujuan diterapkannya syariat Islam adalah menjaga nyawa manusia.
Karena itu, kebijakan Khilafah Islam akan tetap fokus pada penyelamatan nyawa manusia. Khalifah beserta para pejabatnya dalam Khilafah adalah orang-orang yang paham cara mengurus umat dan menerapkan syariat Islam secara sempurna. Sebab itu tugas mereka saat diba'iat.
2. Khilafah akan menjadi role model dalam menghadapi pandemi. Tidak akan melakukan pelonggaran-pelonggaran karena faktor ekonomi. Hal ini didukung oleh keuangan negara dari Baitul Mal.
3. Khilafah akan melakukan lockdown tempat-tempat bersarangnya virus sehingga tidak terjadi penyebaran virus ke luar daerah. Dengan demikian, daerah yang tidak terkena virus masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, termasuk kegiatan ekonomi.
4. Kekuatan keuangan Khilafah akan mampu memenuhi kebutuhan selama karantina.
5. Khilafah akan berupaya menemukan vaksin dan memproduksi secara masif, kemudian mendistribusikannya ke seluruh dunia secara gratis.
6. Semua kebijakan Khalifah dalam menghadapi pandemi didukung oleh sistem kepemilikan yang berdasar syariat Islam. Dimana haram bagi swasta atau asing menguasai kepemilikan umum. Sehingga menjadikan keuangan negara melimpah ruah.
Gambaran Khilafah menyelesaikan pandemi ini, tidak ada dalam sistem Kapitalis yang sedang menguasai dunia saat ini. Wallahu'alam.
Oleh: Sri Ratna Puri
Penggerak Opini Islam
0 Comments