Rocky Gerung misalnya pernah ditolak di beberapa daerah, diantaranya daerah Tuban. Rocky Gerung kala itu mendapat penolakan saat akan menghadiri diskusi 'akal sehat' di Ponpes Yanbaul Ulum, Tuban. Ada 9 organisasi yang menolak diskusi ini. Di antaranya PAC Ansor Tuban, PMII, ada karang taruna, KNPI, Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP), Sarbumusi, Pemuda Pancasila hingga perwakilan masyarakat Tuban. Ini Pada tahun 2019 silam.
Said Didu pun pernah mengalami juga saat di Jember, 2019 silam. Ceramah Ustadz Felix Siauw pun pernah juga ditolak. Bahkan Ustadz Abdul Somad pun pernah mengalami demikian.
Juga penolakan pernah terjadi juga dilakukan pada pendakwah Milenial ustadz Hanan Attaki di sejumlah tempat di Jawa Timur. Tuduhannya adalah Hanan Attaki adalah eks simpatisan HTI dan disinyalir Radikal.
Terbaru juga kegiatan penyelenggaraan Hijrahfest di Surabaya. Padahal, aktivitas para tokoh, ulama dan aktivis itu bukanlah upaya mengangkat senjata seperti halnya KKB.
Jadi bagi saya, Demokrasi hanyalah lip services untuk melanggengkan Oligarki dan Kekuasaan pihak tertentu. Dan seringkali pelarangan, penolakan itu dikaitkan dengan Radikalisme, apalagi tentang Khilafah. Namun, ketika bicara tentang Sekulerisme, Sinkretisme, Kapitalisme, yang jelas membahayakan masyarakat justru didiamkan begitu saja.
Bahkan menurut saya, tak hanya Anies Baswedan saja, siapa pun yang sepertinya "dekat" dengan tokoh muslim yang dianggap radikal, ormas radikal sampai bergaya islami akan dianggap berbahaya karena membawa politik identitas. Jadi masih kita percaya bahwa Demokrasi itu adil dan sesuai dengan nurani masyarakat?
Oleh: Rizqi Awal
Pengamat Kebijakan Publik
0 Comments