TintaSiyasi.com -- Pemerintah berencana untuk mengkonversi penggunaan alat transportasi menggunakan motor listrik dan bagi-bagi rice cooker. Konversi ke motor listrik dianggap lebih menguntungkan keuangan negara dan masyarakat serta pro lingkungan karena mampu memperbaiki kualitas udara. Sementara penggunaan rice cooker diharapkan mampu mengurangi penggunaan gas elpiji 3 kg. Tidak tanggung-tanggung, untuk rencana ini pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 340 miliar untuk rice cooker (Kompas.TV, 3/12/22). Serta menggelontorkan dana hinga Rp. 7,8 trilliun untuk konversi ke motor listrik atau berupa subsidi Rp. 6,5 juta untuk setiap motornya.
Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menyebut bagi-bagi rice cooker gratis sebagai program mubazir dan tidak efektif sama sekali. Menurutnya, alasan memeberikan kontribusi energi bersih tidak signifikan. Ia ingin harus ada perhitungan yang matang sebelum Kementrian ESDM melakukan uji coba. Terkait konversi motor listrik, anggota DPR Komisi VII bidang energi melihat rencana tersebut terlalu mengada-ada dan hanya menguntungkan pengusaha. Pengamat transportasi dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai pemberian subsidi ke motor kurag tepat. Menurutnya anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum agar mampu mengurangi kemacetan, polusi dan menekan inflasi.
Kebijakan bagi-bagi rice cooker dan motor listrik sejauh ini memang diprediksi lebih ramah lingkungan. Namun, kondisi di lapangan masih belum sesuai, misalnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang sangat tidak memadai, termasuk bengkel motor listrik yang sangat sulit dicari saat ini. Di samping itu, pergantian memasak nasi menggunakan rice cooker dianggap tidak signifikan karena rakyat tetap memerlukan elpiji untuk memasak yang lain selain nasi. Walaupun motor listrik diprediksi dapat meningkatkan konsumsi listrik agar mengatasi over supply yang terus terjadi selama sembilan tahun terakhir, termasuk juga dalam penggunaan rice cooker.
Namun begitulah dalam kapitalisme yang tidak pernah mandiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Negara bergantung dan berbagi keuntungan dengan industri-industri dalam menetapkan regulasi, setiap kebijakan hampir tidak akan pernah lepas dari kepentingan oligarki. Sementara rakyat harus menanggung beban dari kebijakan tersebut. Seperti halnya dalam kasus ini yang awalnya tahun 2015 lalu dengan penuh keyakinan pemerintah melakukan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW agar mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi, pada akhirnya tetap akan bergantung pada swasta agar penggunaan listrik sesuai dengan yang ditargetkan.
Berbeda dengan sistem Islam yang memang memiliki misi memenuhi segala keperluan rakyat, bukan menjadi objek pasar industri kapitalistik. Negara wajib berpegang pada syariat Islam dalam menetapkan kebijakan, bukan karena kepertingan swasta atau industri.
Pertama, dalam pengelolaan sumber daya alam yang pada dasarnya memang milik umum. Maka negara akan mengelolanya secara mandiri, bukan diserahkan keapada pihak swasta atau asing, sehingga sektor stategis seperti energi tidak dimiliki asing seperti saat ini yang membuat negara harus membeli batu bara kepada swasta untuk menyuplai listrik kepada rakyat. Termasuk juga pada minyak bumi yang akhirnya bisa dengan mudah memproduksi elpiji jika itu memang masih sangat diperlukan rakyat.
Kedua, dalam menetapkan kebijakan selalu ditimbang dari aspek hukum syarak, bukan permintaan industri yang akhirnya hanya jadi ladang bisnis. Negara menetapkan kebijakan jika itu memang memberikan maslahat bagi rakyat dan mampu menunjang kehidupan rakyat agar mereka bisa lebih fokus untuk taat kepada Allah, bukan mencari materi kesana kemari karena kebijakan negara selalu menyulitkan dan menambah beban mereka.
Jika dua hal itu saja dapat dilaksanakan oleh negara secara benar, maka atas izin Allah akan tercipta kesejahteraaan di muka bumi. Dan kebijakan tersebut hanya bisa terwujud dalam Daulah Islam yang menerapkan sistem Islam. []
Oleh: Dhiya
Aktivis Mahasiswa
0 Comments