TintaSiyasi.com -- Kemiskinan memang menjadi momok mengerikan. Tak ada orang yang ingin berada di garis kemiskinan. Namun nyatanya, kemiskinan tetap ada dan menjangkiti warga Indonesia.
Di Indonesia khususnya, menurut data yang dirilis oleh BPS, kemiskinan mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia pada Maret 2022. Meskipun menurun dari tahun sebelumnya (2021: 10,14%), tetap saja angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi.
Paradoks kemiskinan semakin hari semakin nampak. Realitas di lapangan pasti menunjukkan angka kemiskinan yang lebih parah. Dilansir dari tempo.com (5/10/2022), 73 ribu warga Bogor mengalami kemiskinan ekstrem dengan pendapatan hanya Rp29.000 saja per hari. Itu baru satu wilayah, belum wilayah yang lain.
Tingginya angka kemiskinan di setiap tahunnya tidak terlepas dari sistem yang diterapkan. Sistem yang berjalan saat ini terbukti belum mampu menangani problem kehidupan dengan baik. Sistem yang mengunggulkan asas liberal dan sekulernya membuat masing-masing individu berbuat sesuka hatinya. Alhasil, tiap solusi yang ditawarkan belum dapat mengentaskan problematika masyarakat untuk mendapatkan keterjaminan dan kesejahteraan hidup.
Indonesia bukan miskin sumber daya alam, hanya saja salah pengelolaan. Bayangkan saja, gundukan emas, batu bara, kilang minyak, gas alam, dan sejumlah logam mulia yang bisa didapat dengan mudah di Indonesia. Hanya saja, pengelolanya adalah asing dan aseng. Ini menyebabkan Indonesia hanya bisa menikmati sepersekian persen saja dari sisa-sisanya.
Seharusnya dengan potensi besar ini, negara bisa bergerak cepat membantu dalam mensejahterakan rakyatnya. Mengambil alih pengelolaannya dan membagikan hasilnya kepada masyarakat secara gratis. Bukan malah mengembangkan infrastruktur yang megah hanya demi menyenangkan mata investor.
Padahal di sisi lain, dengan diteruskan proyek infrastruktur itu justru pajak makin besar. Beban pajak tetap dibebankan kepada rakyat hingga mencekik lehernya sendiri. Hingga mengakibatkan yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya.
Pembukaan lapangan pekerjaan memang makin luas, akan tetapi kompetensi yang tersedia justru dipenuhi oleh orang-orang asing. Kontrak outsourcing makin luas, tetapi wacana PHK juga makin kencang. Ditambah pula adanya ramalan Indonesia akan mengalami krisis di tahun 2023.
Tentu, dengan banyaknya kemungkinan ini pasti akan berdampak pada angka kemiskinan masyarakat Indonesia yang makin naik. Inilah bukti bahwa kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi, suara rakyat yang berusaha mengingatkan pemerintah justru dianggap sok tahu dan pembelot negara.
Di saat mayoritas rakyat mendambakan kemakmuran, keadilan, kelayakan hidup secara pekerjaan dan tempat tinggal yang layak, justru pemimpin negeri ini gencar membuat anggaran kemewahan. Naudzubillah min dzalik. Sungguh pemimpin negeri seperti ini akan mendapat balasan yang pedih karena akan ada banyak pengaduan rakyat kepada Allah di hari akhir nanti.
Kemewahan bukanlah ajaran Islam, tetapi memiliki kekayaan sangat dianjurkan. Kemewahan hanya akan membuat pelaku kikir dan sombong. Sementara orang yang memiliki kekayaan dan menyadari ada hak sesama muslim, pasti akan menjadikan kekayaannya sebagai ladang pahala sebagaimana yang dilakukan oleh Ustman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan banyak lagi.
Oleh karena itu, tiap-tiap jiwa yang diberikan nyawa, maka harus paham dengan amanah harta yang dtitipkan kepadanya. Karunia yang diberikan Allah harus bisa mencukupinya dalam beribadah kepadaNya. Kemiskinan dan kekayaan sama-sama ujian. Siapa saja yang mampu melewatinya, keberkahan akan meliputinya.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Lindawati
Aktivis Muslimah Jembrana
0 Comments