TintaSiyasi.com -- Kerusuhan di Papua yang terus terulang mengisahkan tanda tanya, mengapa pemerintah hingga sekarang ini belum juga dapat mengakhiri kerusuhan yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir yaitu Kerusuhan pecah di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Pemicunya lantaran peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang anak berinisial NG usia 5 tahun, Sabtu (12/11).
Buntut kecelakaan itu meluas, sekelompok warga membakar truk yang diduga menabrak korban. Aksi anarki berlanjut penyerangan dan pembakaran bangunan kantor pemerintahan dan indekos empat pintu di Kampung Mauwa. Selain itu, akibat peristiwa main hakim sendiri, empat warga hilang.
Esoknya, masih di Papua Tengah, kerusuhan kembali terjadi. Kali ini dipicu dengan penembakan seorang prajurit TNI oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Tragedi tersebut terjadi saat TNI tersebut sedang patroli gabungan di Gereja Golgota Gome. (Jawapos, 13/11/2022)
Ini adalah penembakan yang kesekian kalinya dari KKB yang makin merusuhkan suasana di Papua. Konflik horizontal maupun vertikal terus berulang, mulai dari konflik antar penduduk asli dan pendatang, konflik aparat dan milisi Papua Merdeka, hingga berbagai konflik yang disebabkan oleh KKB.
Sikap pemerintah yang dianggap lembek terhadap KKB. Bayangkan, sekelompok orang bersenjata yang melakukan pembakaran gedung-gedung, penembakan pada aparat juga sipil, bahkan pembakaran masjid-masjid di Papua. Bukannya ditindak tegas malah diundang makan ke istana dan menyebut mereka sebagai saudara yang tidak paham NKRI.
Jika sudah melabeli mereka dengan sebutan “saudara”, bukankah ini artinya memang sudah tidak ada niat untuk memberantas mereka? Lalu jika tidak diberantas, bagaimana kerusuhan bisa selesai? Sedangkan, dialog yang terus dipaksakan pemerintah pada KKB selalu mandul dalam menghentikan aksi teror mereka. Inilah wajah buruk sistem demokrasi. Konflik dipelihara untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi.
Sikap Pemerintah ini berbeda dengan penanganan terhadap terorisme yang sering dinyatakan dilakukan kelompok Islam. Dalam menangani kelompok teroris—yang diduga pelakunya kelompok Islam—Densus 88 tak sungkan melakukan tindakan extra judicial killing dan tutup mata dari tudingan pelanggaran HAM. Sebaliknya, terhadap kelompok teroris bersenjata Papua (OPM), jangankan melakukan tindakan represif, Pemerintah dan media massa tidak pernah sekalipun melabeli mereka sebagai kelompok teroris dan melakukan aksi terorisme. Sampai hari ini Pemerintah dan media massa mainstream selalu menyebut aksi militer kelompok separatis sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Pemerintah negeri ini tak akan pernah bersikap tegas dan cepat menghentikan aksi separatisme di Papua, termasuk oleh kelompok teroris OPM, karena ngeri bila digugat akibat isu pelanggaran HAM. Belum lagi ancaman hengkangnya para investor dari Tanah Papua dan pengurangan bahkan penghentian bantuan LN.
Mau sampai kapan persoalan ancaman disintegrasi Papua bisa dituntaskan? Tentu sampai negara ini benar-benar berdaulat, mandiri, tidak bergantung pada asing. Selama masih bergantung pada asing, maka ancaman separatisme di Papua akan terus berlangsung seperti saat ini.
Demokrasi telah nyata menyebabkan negara mandul dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Kesejahteraan, ketimpangan, ketidakamanan, dan ketidakadilan selalu menyelimuti kehidupan masyarakatnya. Berbeda dengan Islam yang telah terbukti mampu menyelesaikan konflik tersebut dengan paripurna. Sehingga berbagai kerusuhan yang terjadi di seluruh dunia saat ini dapat dihentikan secara sempurna.
Wallahu a'lam Bishshowab
Oleh: Wakini
Aktivis Muslimah
0 Comments