TintaSiyasi.com -- Nasib pilu dialami oleh salah satu warga Garut bernama Undang (42). Pasalnya, rumah Undang dirobohkan oleh renternir ketika ia dan istrinya tengah keluar rumah. Tak mampu membayar utang sejumlah Rp1,3 juta adalah alasan perobohan rumah tersebut.
Dikutip dari detikjabar.com, pembongkaran rumah Undang yang terletak di Kampung Haur Seah, Babakan Sirna, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi tersebut terjadi hari Sabtu (10/9) lalu. Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Undang. "Saya kebetulan enggak ada pas dibongkarnya, lagi di Bandung. Pas ke sini rumah sudah ambruk," kata Undang.
Kasus Undang adalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus serupa yang menimpa masyarakat kecil. Saat ini begitu marak kasus terjerat utang, kelaparan yang mengancam nyawa, bahkan banyak kasus bunuh diri yang dipicu oleh persoalan ekonomi. Kemiskinan menjadi faktor utama yang membuat rakyat terpaksa harus berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Dari angka tersebut, persentase penduduk miskin terbanyak ada di Pulau Jawa yaitu dengan angka 52,96%.
Dalam sistem kapitalisme sekarang ini, kondisi ekonomi masyarakat mengalami tekanan bertubi-tubi. Mahalnya biaya kebutuhan pokok, belum lagi biaya kesehatan dan pendidikan, menjadikan kehidupan rakyat kian tercekik. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, tentu akan memicu mengguritanya tragedi seperti yang dialami Undang. Masih tingginya angka kemiskinan menjadi bukti bahwa pemerintah rupanya belum serius dalam menangani problem ini. Alih-alih menyejahterakan rakyat, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah justru semakin membuat rakyat sengsara dan menderita. Sebut saja kebijakan kenaikan BBM yang baru disahkan pemerintah baru-baru ini, yang sontak membuat seluruh harga kebutuhan pokok meningkat tajam.
Sudah berulang kali rezim berganti, tetapi kesejahteraan rakyat tak juga teraih. Inilah bukti nyata, bahwa yang salah bukan hanya rezim atau penguasanya, tapi juga sistem yang selama ini diterapkan negara, yaitu kapitalisme. Di negeri-negeri Barat yang juga menerapkan kapitalisme, keadaannya pun serupa. Baru-baru ini di London, Inggris, dilaporkan terjadi krisis ekonomi parah hingga penduduknya kesulitan mendapatkan makanan karena mahalnya harga pangan. Warga London harus berebut mencari makanan sisa, bahkan anak sekolah ada yang terpaksa memakan karet penghapus (detik.com).
Sementara rakyatnya berjuang, para penguasa Inggris justru menghamburkan dana hanya untuk acara pemakaman Ratu Elizabeth II (detik.com).
Padahal sejatinya, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyatnya, bukan justru sebaliknya. Allah swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata, ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?’ Tuhan berfirman, ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”
Allah swt juga berfirman,
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf: 96).
Rasulullah saw pun menjelaskan dalam sabdanya, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Dalam sistem Islam, mengentaskan kemiskinan bukanlah mimpi semata. Sistem Islam mengharuskan penguasa mengurusi kebutuhan rakyatnya sehingga kesejahteraan tidak lagi sekadar ilusi, melainkan memang ada jaminan pemberian hak dari negara kepada rakyat. Penguasa akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk para laki-laki baligh yang wajib memberi nafkah keluarganya. Jika ada yang tidak mampu bekerja karena sakit, cacat, atau udzur lain, serta tidak ada wali yang bisa menafkahinya, maka negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan kesehatan, pendidikan, dan keamanan merupakan kebutuhan pokok komunal yang harus disediakan negara secara gratis kepada seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim. Dana untuk membiayai kebutuhan komunal ini bisa didapat dari pengelolaan sumber daya alam yang melimpah di negeri-negeri muslim.
Sejarah telah membuktikan, penerapan Islam kaffah dalam naungan Khilafah mampu memberikan kesejahteraan yang nyata terhadap seluruh rakyat. Sebagaimana pada masa Umar bin Abdul Aziz, saat itu sampai tak ada seorang pun yang berhak menerima zakat, karena semua penduduk telah tergolong mampu dan sejahtera. Pada masa Abbasiyah dan Utsmaniyah pun, Khilafah menjadi mercu suar peradaban yang disegani oleh seluruh dunia.
Sungguh, ini sangat berbeda dengan kondisi kaum muslim saat ini yang terpuruk dan tak berdaya. Selama kita menggunakan sistem kapitalisme yang telah nyata kebobrokannya, selama itu jugalah kita menunda terwujudnya kesejahteraan hakiki bagi rakyat. Sebab hanya Islamlah satu-satunya solusi yang mampu mengentaskan angka kemiskinan dan menjamin rakyatnya hidup sejahtera.
Mau berapa lama lagi kita bertahan dalam sistem batil yang menjauhkan kita dari penerapan hukum-hukum Allah? Untuk itulah, wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk taat kepada Allah serta melaksanakan seluruh syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan ini, serta memperjuangkan tegaknya kembali hukum Islam. Sebab bukan hanya kesejahteraan saja yang akan kita raih, melainkan kebahagiaan pun akan membersamai. Sebab bahagianya seorang muslim adalah tatkala mendapatkan rida Allah SWT. Dan mustahil rida Allah kita raih jika sistem kapitalisme masih kita terapkan.
Oleh: Ummu Al Marouki
Pemerhati Sosial
0 Comments