TintaSiyasi.com -- Semakin nyata berlepasnya negara dari tanggung jawab untuk mengurus rakyatnya. Dan tentu hal ini semakin menyakiti hati rakyat dan mengubur dalam-dalam harapan kesejahteraan.
Dan dari berbagai persoalan yang melanda negeri ini, salah satu masalah yang cukup serius adalah stunting. Padahal anak-anak saat ini merupakan generasi muda calon pemimpin bangsa tercinta ini. Namun faktanya masih banyak anak atau bayi di bawah usia 5 tahun (Balita) di Indonesia yang mengalami gizi buruk.
Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Balita Indonesia mencapai 24,4% pada 2021. Meski masuk kategori sedang berdasarkan standar WHO namun ternyata di beberapa daerah masih menunjukkan grafik yang tinggi, seperti yang terjadi Nusa Tenggara Timur/NTT dengan prevalensi stunting sebesar 37,8%, Aceh sebesar 33,2%, Nusa Tenggara Barat/NTB sebesar 31,4%, Sulawesi Tenggara sebesar 30,2%, serta Kalimantan Selatan sebesar 30%. (databoks.katadata.co.id).
Untuk mengatasi masalah stunting ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggalang kerja sama dengan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA). Dan kerja sama ini diwujudkan dengan kegiatan bertajuk "Gerakan Makan Telur Bersama" yang di adakan di Lapangan Desa Kebumen, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad (25/9/2022).
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, ST, MT mengatakan gerakan makan telur bersama dilakukan karena telur merupakan salah satu sumber protein yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat.
Di samping itu pemerintah juga mengajak pihak swasta untuk menurunkan angka stunting yang ingin dicapainya. Pemerintah beranggapan bahwa peran swasta diperlukan karena ada hal-hal yang tidak bisa di isi oleh pemerintah. Dan untuk mencapai hal tersebut pemerintah telah bermitra dengan pihak swasta, di antaranya adalah Tanoto Foundation, PT Sinarmas, PTTEP, PT Mayora TBK, Eka Tjipta Foundation, dan yayasan Institut Danone Indonesia.
Namun apakah langkah pemerintah di atas dalam menurunkan stunting akan efektif? Apalagi ketika harus menggandeng pihak swasta untuk mengatasi masalah ini.
Bukankah dengan kolaborasi dengan pihak swasta dan asing juga berpotensi masuknya program-program asing yang bisa mengeksploitasi potensi generasi dan mengarahkan pembangunan sumber daya manusia sesuai kepentingan asing. Jadi solusi yang ditempuh pemerintah justru membahayakan generasi di negeri ini.
Dan langkah pemerintah menggandeng swasta dan asing justru menunjukkan berlepas tangan negara terhadap tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya.
Tapi begitulah watak dari kapitalisme yang diterapkan di negeri ini. Urusan urgen masyarakat justru diserahkan kepada swasta dan asing dan dari program kerja sama tersebut negara hanya hanya berfungsi sebagai regulator saja dan dari sini sangat dimungkinkan untung rugi menjadi tolok ukur pelayanan terhadap rakyat karena yang bermain swasta atau asing.
Hal ini sangat berbeda dengan Islam. Islam di samping sebagai agama juga mempunyai seperangkat aturan kehidupan tentu mempunyai aturan yang komprehensif untuk mengatasi stunting.
Negara akan mengurai akar masalah terjadinya stunting yang sebenarnya ketika kita perhatikan mayoritas menimpa keluarga miskin yang akhirnya orang tua tidak mampu memenuhi gizi anak di samping pengetahuan orang tua terhadap kebutuhan gizi anak.
Maka dari itu negara di dalam Islam akan berusaha memenuhi kebutuhan pokok rakyat di samping juga mewajibkan suami bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga.
Negara juga akan melakukan edukasi terhadap warganya tumbuh kembang anak dan kebutuhan gizinya sehingga orang tua mempunyai pengetahuan untuk penuhi tumbuh kembang maupun kebutuhan gizi anak.
Jadi dengan jaminan kesejahteraan ekonominya dan juga kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak, angka stunting bisa diturunkan. Jadi harus kita sadari bahwa negeri ini tidak akan terlepas dari masalah stunting ketika kita belum keluar dari sistem saat ini dan berganti dengan sistem Islam.
Wallahu a'lam. []
Oleh: Zulia Adi K., S.E.
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments