TintaSiyasi.com -- Belum hilang euforia peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat kembali dibuat geram oleh kebijakan pemerintah, bagaimana tidak? Pemerintah resmi menaikan lagi harga BBM pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. Tentunya kebijakan ini akan berdampak pada naiknya kebutuhan lain masyarakat. Sebelum BBM naik saja harga kebutuhan pokok sudah melonjak tinggi, bagaimana setelah BBM naik?
"Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022). Jokowi juga mengatakan sebenarnya dia ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan ini akan terus meningkat.
Jokowi mengatakan saat ini subsidi BBM tidak tepat sasaran, karena lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu yakni sebanyak 70%, maka dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah. Kemudian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
"Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," tambahnya.
Situasi Sulit yang Seperti Apa?
Menjadi penguasa memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti rakyat terus yang menjadi objek penderitaan. Sementara kita lihat infrastruktur yang tidak urgent seperti IKN, jalur kereta cepat, dan pembangunan lainya yang jelas memakan triliunan uang negara masih terus berjalan, bahkan terkesan dipaksakan, padahal belum tentu rakyat membutuhkannya. Belum lagi tunjangan para menteri, anggota dewan, dan pejabat lainnya yang tidak sedikit anggaranya. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah, sebenarnya siapa yang mereka prioritaskan, kenapa rakyat terus ditekan? Sementara pejabat negara tidak pernah diusik masih aman-aman saja di singgah sana kekuasaannya. Jelaslah bagi mereka yang gajinya puluhan bahkan ratusan juta, 10.000 /liter pun bukan suatu yang berarti.
Meski ada dalih pengalihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT). Faktanya selama ini di masyarakat BLT juga tidak tepat sasaran, jadi kurang tepat jika alasannya adalah subsidi yg tidak tepat sasaran. Lagipula jumlah dana yg diperoleh dari kenaikan harga BBM jauh lebih besar dari bansos yg direncanakan akan dibagi. Karena kenaikan harga BBM akan menghasilkan tambahan dana yg seandainya dibagi ke rakyat miskin akan mendapatkan 1.5 juta rupiah/bulan/orang sangat tidak seimbang bukan?
Padahal Indonesia adalah negeri yang melimpah akan sumber saya alam, termasuk migas. Dengan melimpahnya sumber daya migas, semestinya negara mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dengan harga BBM yang terjangkau oleh masyarakat bahkan gratis. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kekayaan migas ternyata tidak mampu menjadikan masyarakat sejahtera. Ini menunjukan bahwa pemerintah telah gagal mengurus rakyatnya, penguasa hanya memikirkan nasib dan kepentingan mereka tanpa memikirkan rakyat kecil yang makin hari makin tercekik dengan kebijakan kebijakan yang ada.
Semua ini adalah buah sistem ekonomi kapitalis yang tumbuh subur di Indonesia, di mana negara memberikan ijin kepada investor lokal maupun asing untuk menanamkan investasinya. Dengan perjanjian kontrak dengan pemerintah,mereka bisa mengeruk semua sumberdaya alam di Indonesia termasuk pengelolaan sumber daya alam migas di Indonesia yang kini telah banyak dikuasai oleh para investor (pemilik modal). Akibatnya, kebijakan yang diambil pemerintah tidak akan lepas dari kepentingan para pemilik modal, lebih ngerinya lagi pengelolaan negara akan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan asing.
Masyarakat hanya menjadi penonton, seperti tamu di rumah sendiri. Mereka tidak bisa menikmati kekayaan alam di negerinya sendiri, yang tersisa hanya penderitaan dan penderitaan. Dalam sistem kapitalis ini, hubungan negara dengan rakyat bak penjual dan pembeli, rakyat harus membeli kepada negara dan perusahaan perusahaan swasta yang menguasai sumber daya alam negara.
Sistem ekonomi kapitalis sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem Islam tidak akan memberi ruang sedikit pun untuk swasta/asing untuk menguasai sumber daya alam negara. Islam telah menetapkan kekayaan sumber daya alam adalah harta kepemilikan rakyat
Rasulullah SAW bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal yakni air air padang rumput, dan api. Dan harganya adalah haram" (HR. Ibnu Majah).
Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah energi, seperti: listrik, BBM, gas, batu bara, nuklir merupakan kepemilikan rakyat. Maka jelaslah sesungguhnya sumber daya migas di Indonesia yang jumlahnya melimpah adalah milik seluruh rakyat bukan milik segelintir orang (pemilik modal). Kepemilikan ini tidak bisa berpindah lagi, baik berpindah kepada negara, kepada swasta, apalagi asing. Negara hanyalah mengelola, bukan memiliki dan nantinya akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat secara adil.
Islam menempatkan negara sebagai periayah (pengatur urusan rakyat) negara akan mengayomi dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, tidak memikirkan untung dan rugi. Negara akan menjamin kebutuhan rakyatnya tanpa pandang bulu, dengan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, tidak mustahil negara mampu mencukupi seluruh kebutuhan rakyat secara cuma cuma. Hak-hak rakyat pun akan terpenuhi secara adil dan merata.
Sangat berbeda dengan sistem pemerintahan kita hari ini bukan? Inilah saatnya beralih dari sistem kapitalis kepada sistem Islam. Sistem yang akan menghantarkan kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. []
Oleh: Ummu Qonita
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments