TintaSiyasi.com -- Aparatur Sipil Negara adalah abdi negara yang bertugas melayani masyarakat. Sesungguhnya sebuah negara tidak akan berjalan dengan baik dalam mengurusi rakyatnya tanpa adanya perpanjangan tangan dari para ASN tersebut. Namun bagaimana jika jerih payah mereka tidak dihargai malah dianggap membebani negara?
Dilansir dari finance.detik.com (28/08/2022), pemerintah mengganggap dana pensiun PNS menjadi beban APBN. Syarief Hasan sebagai wakil ketua MPR mengkritisi anggapan pemerintah yang menyebut
dana pensiunan PNS membebani negara.
PNS adalah penyelenggara negara yang melayani publik dengan baik. Mereka layak untuk mendapatkan gaji dan apresiasi di hari tua. Sehingga mereka sangat layak mendapatkan apresiasi di hari tuanya. Mereka bertugas sebagai gugus terdepan berhadapan dengan rakyat dalam mengurusi layanan publik.
Sebagai contoh dibidang pendidikan, di tahun 2021 dibutuhkan guru ASN sebanyak 1.090.678, di tahun 2022 dibutuhkan guru ASN sebanyak 970.410. Itu untuk guru di sekolah-sekolah negeri terutama SD dan SMP, belum di sekolah swasta dan perguruan tinggi. Tentunya lebih besar lagi. Sehingga keberadaan para guru ASN ini tidak bisa dipandang sebelah mata perannya dalam memajukan pendidikan bangsa.
Terlebih lagi mereka tidak semuanya ditempatkan di kota. Berapa banyak yang ditempatkan di daerah pedalaman?
Pengabdian para guru ASN di pedalaman belum mendapatkan penghargaan yang setimpal dari sisi kesejahteraan. Di daerah Mappi Papua, sarana infrastruktur sekolah sangat terbatas. Di tengah keterbatasan itu para abdi negara ini digaji Rp 4.000.000 per bulan. Itu pun dipotong pajak pendapatan lima persen dan untuk mengambilnya, mereka harus menyewa perahu kecil (katinting).
Berhubung harga minyak tanah dan BBM sangat tinggi, yaitu Rp 150.000 per 5 liter, ditambah kebutuhan air mineral gelas Rp 1.000.000 untuk sebulan, maka sebagian besar gaji mereka habis untuk membeli air. Kondisi Kabupaten Mappi kaya Asmat (rawa-rawa), tidak memungkinkan untuk
mengonsumsi air dari lokasi tersebut, airnya tidak bisa diminum sehingga kebutuhan air mineral sangat tinggi.
Belum bila air surut, tidak ada makanan. Maka mereka berjalan menyusuri rawa untuk mencari makanan. Kondisi di wilayah yang lain tidak jauh beda karena Indonesia negara kepulauan.
Bagaimana Solusinya?
Perlu adanya perubahan mindset dari pemerintah, bahwa ASN bukanlah beban tetapi tangan kanan pemerintah yang perlu dihargai pengabdiannya. Mereka telah banyak berkorban untuk kemajuan negara ini. Mereka layak mendapatkan kesejahteraan dan pensiunan di hari tuanya.
Pemerintah adalah ulil amri, penguasa dan setiap penguasa akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya. Penguasa harus berlaku adil, tidak boleh zalim, memberikan hak kepada rakyatnya, tidak semena-mena dengan dalih membebani APBN.
"Pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka" (HR Ahmad).
Allah mengancam orang yang semena-mena. Sesungguhnya dosa itu atas orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia dan melampaui batas di bumi.
Teladan dari khalifah Umar bin Khattab perlu ditiru. Beliau mengambilkan uang sebesar sepuluh dirham dari Baitul Mal kepada ahlu dimmah (orang kafir yang dilindungi Islam), setelah mengetahui orang ini meminta-minta makanan di hari tuanya.
Dalam kisah lainnya, Umar melihat ada seorang tua non-Muslim sedang meminta-minta di depan pintu masjid. Umar berkata kepadanya, "Kami berbuat lalai kepadamu. Selama ini kami mewajibkanmu membayar jizyah, setelah kamu lemah dan tidak berdaya lagi, kami menyia-nyiakanmu."
Umar bin Khattab, orang yang dijamin masuk surga, merasa bersalah telah menarik jizyah pada kafir dzimmi di masa mudanya, namun tidak memberikan santunan dihari tuanya. Apatah lagi penguasa sekarang yang tak ada jaminan surga?
Jadilah bangsa yang besar, yang menghargai pengabdian rakyatnya. Jangan habis manis sepah dibuang! []
Oleh: Yuliati Sugiono
Aktivis Muslimah
.jpg)
0 Comments