TintaSiyasi.com -- Ironi yang begitu memilukan ketika negeri yang 'rempah loh jinawi' akan SDA termasuk minyak bumi justru rakyat yang menjadi korban dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Diperparah dengan menggemanya suara nyanyian 'Selamat Ulang Tahun' di ruang Rapat Paripurna DPR, padahal di depan gerbang DPR rakyat melakukan demo memprotes kenaikan harga BBM.
Kejutan ini memantik kritik keras Peneliti Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Lucius mengungkapkan bahwa lakon para anggota DPR tersebut sangat jelas memperlihatkan seberapa serius komitmen mereka dalam mewakili kepentingan rakyat. Jangankan berkomitmen memperjuangkan aspirasi, sekedar menghargai kehadiran rakyat dengan menemui massa aksi saja tidak bisa diperlihatkan DPR.[1]
Rakyat Bukanlah Prioritas Penguasa Kapitalis
Sungguh mengherankan, pemerintah mengaku bahwa APBN sudah terlalu berat menanggung biaya subsidi yang mencapai Rp502,4 triliun maka pengalihan subsidi BBM dianggap sebagai pilihan terakhir. Namun disisi lain, pemerintah justru tidak merasa terbebani dengan proyek IKN dan kereta cepat yang dananya terus membengkak.
Pembangunan IKN sendiri ditargetkan memiliki anggaran sebesar Rp466 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN menanggung sekitar 20% atau Rp89,4 triliun. Lalu, ada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang juga didanai APBN sebesar Rp4,3 triliun. Selain itu, kenaikan anggaran Mahkamah Konstitusi pada 2023 yang naik tiga kali lipat dari Rp344 miliar menjadi Rp1,2 triliun tentu menambah luka rakyat.[2]
BBM adalah kebutuhan vital masyarakat. Kenaikan BBM bukan sekadar kenaikan energi dan biaya transportasi kendaraan pribadi, tapi dampaknya juga merambah ke semua sektor baik ekonomi, sosial, hingga politik. Tak cukup hanya diatasi dengan memberikan bantuan tunai langsung yang sebenarnya jauh dari standar cukup dan bisa memenuhi kebutuhan yang layak.
Solusi klasik yang digunakan pemerintah ini tidak pernah menyelesaikan permasalahan bahan bakar energi. Hal ini menjadi bukti bahwa negara hanya berperan sebagai fasilitator yang minim dalam tanggung jawab bahkan zalim. Terbukti, saat rakyat mengadu tentang keberatannya akan kenaikan BBM, perwakilan rakyat justru tertawa dan berhura-hura untuk hal yang tidak penting seolah menunjukkan bahwa rakyat bukanlah prioritas. Fakta ini semakin membuktikan akan ketidakseriusan dan lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus umat.
Begitulah tabiat sistem kapitalis, dari pemerintah yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan migas hingga liberalisasi migas sebagai ladang bisnis yang boleh dikelola siapa pun termasuk swasta. Akibatnya, ada kesalahan dalam pengelolaan –dari eksplorasi, produksi, hingga distribusi BBM; yang harusnya dikelola negara, tetapi justru diserahkan kepada Pertamina dan perusahaan swasta yang hanya profit oriented.
Solusi dalam Islam
Pemimpin dalam sistem Islam sangat berbeda dalam sistem kapitalis, karena seorang pemimpin adalah pelaksana syariat Allah SWT, maka dia harus bertakwa dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Orientasinya bukan untuk materi dan kepentingan pribadi tapi ridha Allah dan demi kemaslahatan rakyat.
Ruwetnya solusi yang ditawarkan sistem kapitalis dikarenakan tidak adanya spesifikasi tentang kepemilikan harta; ada kesalahan dalam status kepemilikan migas, pengelolaan, hingga pendistribusian.
Di dalam Islam migas adalah termasuk harta kepemilikan umum (milik rakyat), sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW:
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Maka haram hukumnya minyak dan gas dimiliki oleh individu (privatisasi), baik oleh swasta asing maupun dalam negeri. Maka dari itu sumber daya minyak dan gas harus dikembalikan kepada rakyat, menjadi milik rakyat.
Negara hanya sebagai pengelola untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi, menyediakan pembiayaan dalam mengelola migas seperti biaya untuk membangun industri BBM, membeli alat penyulingan dan pengeboran minyak dan gas, destilator, dan pembersih, haji pegawai, dan untuk penelitian.
Hasil pengelolaan BBM tersebut dikembalikan kepada rakyat, dengan tiga pilihan pendistribusian, yaitu: Pertama, mendistribusikan BBM secara gratis kepada seluruh rakyat. Kedua, menjual BBM dengan harga semurah-murahnya tanpa asas keuntungan semata; dengan kata lain harga jual kepada rakyat sebatas harga produksi. Ketiga, membagikan hasil penjualan BBM kepada rakyat dalam bentuk uang.
Bahkan jika persediaan masih ada, BBM bisa diekspor ke luar negeri dan keuntungannya untuk rakyat dalam bentuk biaya pendidikan atau kesehatan secara gratis. Begitulah pemerintahan dalam Islam yang bertugas menjaga kesejahteraan rakyat dan menjaga kestabilan harga pangan
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Wahidah
Sahabat TintaSiyasi
Referensi:
[1] https://www.suara.com/news/2022/09/07/143815/drama-kejutan-ultah-puan-maharani-saat-demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-mereka-mengolok-olok-rakyat
[2] https://m.facebook.com/MuslimahNewsCom/posts/2256434074534395
.jpg)
0 Comments