TintaSiyasi.com -- Beberapa waktu lalu, pemerintah mewacanakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Hal ini pun disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pekan depan Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi. Beliau juga mengatakan bahwa Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan demikian karena harga BBM kita termurah se-kawasan dan itu beban untuk APBN.
Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa hingga saat ini piihan terbaik untuk menentukan harga bahan bakar minyak masih terus dikaji (SINDOnews.com, 21/8/2022). Adapun alasan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi adalah untuk mengurangi beban APBN yang sudah jeblok ke angka 503 T hingga agustus 2022 (Pos-Kupang.com, 21/8/2022).
Wacana ini pun menuai banyak tanggapan dari masyarakat. Baik tokoh masyarakat apalagi masyarakat kalangan bawah. Anggota DPRD NTT, Kasmirus Kolo, menyebutkan kenaikan harga akan menggangu ekonomi masyarakat. Ia mengatakan, kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat. Apalagi bagi masyarakat kecil tentu kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan sangat memberatkan dan menyulitkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan BBM. Bila kebijakan itu diterapkan, Baginya akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat kecil. Karena itu, Pemerintah perlu memikirkan skema lain (Pos-Kupang.com, 21/8/2022).
Sungguh sangat memilukan hati kita jika pelayanan pemerintah dengan memberi subsidi kepada masyarakat dianggap dapat membebani APBN. Bukankah dana APBN itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat? jika dikatakan APBN sudah jeblok, lalu kita layak untuk bertanya mengapa bisa jeblok? Bukankah selama ini rakyat tidak pernah utang ketika membeli BBM?
Jika kita pahami secara mendalam maka bisa kita simpulkan bahwa ada tata kelola yang salah pada sistem kapitalis liberal yang diterapkan di negeri kita hari ini. Dalam gonjang ganjing kenaikan harga BBM bersubsidi bukan hanya sebatas pada beban APBN semata. Namun tercium aroma kapitalisasi untuk melepaskan harga BBM bersubsidi ini sesuai harga pasar. Jika diserahkan kepada harga pasar maka para investor akan beramai-ramai ikut dalam investasi. Jika sudah para investor yang memegang kendali, maka harga BBM pun sudah tak terkendali.
Inilah buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal yang membebaskan siapa saja yang mempunyai capital dapat menguasai apa saja. Tak perduli apakah itu sumber daya alam milik umum sekalipun. Kenaikan harga BBM ini bukan pertama kalinya. Di tengah kehidupan masyarakat yang sempit. Pemerintah tega menambah beban kehidupan rakyatnya dengan menaikkan harga BBM. Padahal harga kebutuhan pokok juga tengah melambung. Jika pemerintah tetap melanjutkan rencana kenaikan BBM ini tentunya akan semakin menambah derita rakyat dan akan berdampak pada naiknya jumlah angka kemiskinan di Indonesia.
Sudah saatnya masyarakat memahami dan mencari solusi bahwa biang dari kerusakan di negeri ini adalah penerapan sistem kapitalis liberal. Hendaknya kita mencari solusi yang bisa menuntaskan segala problem kehidupan yang tengah kita hadapi. Sudah saatnya pula kita menjadikan syariat islam kaffah menjadi solusinya.
Islam memandang bahwa sumber daya alam yang Allah ciptakan di bumi ini adalah kepemilikan umum. Minyak bumi dengan segala jenisnya, listrik, gas semuanya adalah milik umum. Tidak diperbolehkan untuk dinikmati individu saja, sekelompok orang saja apalagi pihak asing. Rasulullah SAW besabda, “Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal yaitu, air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Daud).
Maka di dalam Islam, negara hadir sebagai wakil dari masyarakat untuk mengelolanya. Setelah negara mengelolanya maka manfaatnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat agar dapat mereka nikmati secara cuma-cuma baik kaya ataupun miskin. Dalam hal ini pemerintah tidak dibenarkan untuk mempertimbangkan untung rugi. Akan tetapi pertimbangan bagaimana cara agar BBM murah bahkan gratis serta mudah di akses oleh seluruh masyarakat.
Pengaturan seperti ini hanya akan terwujud ketika sistem Islam kaffah dalam naungan khilafah diterapkan dalam kehidupan kita. Hanya dengan penerapan khilafah, umat ini akan terlepas dari belenggu ekonomi kapitalis liberal. Islam pula yang bisa mengembalikan kekayaan alam ini pada masyarakat untuk dinikmati sebagai pemberian nikmat dari Allah SWT.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Pipit Ayu
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments