TintaSiyasi.com -- Dikutip dari Kompas.com, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan program One Pesantren One Product (OPOP) dalam kunjungan kerjanya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) Kamis (11/8/2022). Peresmian itu di gelar di Lapangan Murjani Banjarbaru yang dirangkaikan dengan kegiatan Kalsel Expo 2022. Dalam sambutannya, Ma'ruf mengatakan bahwa pesantren harus menjadi pengambil alih atau off taker untuk mendorong perekonomian rakyat.
Upaya pemberdayaan ekonomi berbasiskan pesantren merupakan bentuk dari memenuhi tanggung jawab umat dalam memakmurkan bumi. Hal ini dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, seperti industri, pertambangan, perdagangan maupun pertanian, melalui program One Pesantren One Product (OPOP).
Terancamnya Fungsi Pesantren
Pesantren merupakan sebuah instansi pendidikan berbasis Islam, dengan visi dan misi keislaman yang dibawa bertujuan untuk membentuk generasi muslim berkarakter yang juga menyebarkan ajaran Islam ke tengah-tengah umat.
Berbagai disiplin ilmu Islam yang ditetapkan di bangku pendidikan pesantren kiranya masih belum cukup untuk dipelajari para santri, perlu adanya implementasi nyata yang dilakukan di tengah masyarakat sebagai penentu keberhasilan pendidikan Islam tersebut. Sebab ilmu adalah untuk amal dan dakwah.
Melihat dari aktivitas seorang santri yang disibukkan dengan belajar Islam dan potensinya yang besar untuk masa depan Islam, tentu tidak memiliki waktu untuk memikirkan masalah duniawi.
Namun tidak serta merta seorang santri hanya sibuk dengan urusan akhirat saja, tetap melakukan aktivitas keduniaan yang seperlunya dan sesuai kebutuhan.
Hanya saja yang menjadi poin dalam agenda One Pesantren One Product (OPOP) adalah bagaimana pesantren bisa menjadi pengambil alih atau off taker untuk mendorong perekonomian rakyat.
Lebih lanjut, Wapres, Ma'ruf Amin menyebutkan dalam laman Kominfo.go.id, “Off taker, membuat produk, membeli, menjual, sehingga proses produksi terus berjalan. Ini saya kira yang ingin kita bangun."
Selain menjadi off taker, pesantren juga harus menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan pasar sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Saya minta pesantren itu menjadi hamzah washl menjadi penghubung dari produk-produk pertanian, perkebunan, kemudian diolah, dihilirisasi setengah jadi, kemudian dijual baik untuk di dalam negeri maupun luar negeri,” tutur Wapres.
Salah Kelola dalam Sistem Kapitalis
Ironi sistem ketenagakerjaan di Indonesia, per tahun 2022 saja masih banyak penduduk usia kerja yang pengangguran, diantaranya merupakan lulusan dari sekolah tinggi.
Berdasarkan warta Unair News, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per Februari 2022, tingkat pengangguran Indonesia tercatat sebesar 5,83 persen dari total penduduk usia kerja sejumlah 208,54 juta orang. Yang mencengangkan, dari 5,83 persen tersebut hampir 14 persen adalah penduduk lulusan jenjang diploma dan sarjana (S1).
Adapun jumlah tenaga asing di Indonesia pada tahun 2022 ini semakin meningkat.
Dikutip dari databoks.katadata.co.id, memasuki tahun ini jumlah TKA di Indonesia bertambah 8,3 ribu orang (9,4%), sehingga totalnya menjadi 96,57 ribu pekerja pada akhir Mei 2022.
Kelola dalam sistem kapitalis yang lahir dari asas sekularisme adalah memusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Berlepasnya peran negara dalam mengelola penuh urusan umat menyebabkan masalah yang akhirnya ditanggung umat lagi.
Sebutlah kewajiban bayar pajak padahal Indonesia punya banyak sumber daya alam yang sejatinya mampu menghidupi negara ini tanpa campur tangan pihak asing. Dalam hal pendidikan, dengan generasi muda yang berpotensi sebagai masa depan umat juga diagendakan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa.
Maka satu-satunya sistem terbaik yang bisa mengembalikan fungsi pesantren dan negara secara utuh hanyalah sistem Islam. Sistem yang dasarnya adalah akidah Islam, penerapannya berlandaskan ketaatan kepada Allah SWT dan kemaslahatan umat pun akan tercapai.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Nuril Hafizhah
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments