TintaSiyasi.com -- Tidak bisa dipungkiri BBM telah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi semua rakyat. Karena banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan BBM. Ke manapun rakyat ingin pergi BBM selalu menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.
Namun bukan hal baru jika rakyat dibuat kaget dikarenakan naiknya harga BBM secara tiba-tiba. Kini kembali rakyat dipersulit dengan pembelian BBM, jenis pertalite dan solar yang mengharuskan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkannya. Dan kabarnya ini akan diberlakukan sejak 1 Juli 2022 (okezone, 1 Juli 2022).
Direktur utama pertamina Patra Niaga Alfian Nasution menyampaikan, masyarakat yang merasa berhak menggunakan pertalite dan solar dapat mendaftarkan datanya melalui website, kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Kebijakan ini diharapkan oleh pertamina, agar bisa menyalurkan subsidi BBM tepat pada sasaran. Sebab data di aplikasi itu akan bisa menunjukkan apakah pembeli berhak mendapatkan subsidi atau tidak.
Menurut direktur utama pertamina Patra Niaga Alfian Nasution yang terpenting adalah memastikan menjadi pengguna yang terdaftar di website MyPertamina. Jika semua data sudah cocok, maka konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital (CNN Indonesia, 29 Juni 2022).
Adapun Direktur Center of economics and law studies (Celios) Bima Yudistira memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat direktur Pertamina, Bima Yudhistira mengkritik keras kebijakan yang disusun oleh pemerintah dan pertamina ini. Sebab, ia menilai ini cara halus atau tidak langsung untuk memaksa masyarakat menggunakan pertamax (CNN Indonesia, 29 Juni 2022).
Menurutnya, pemerintah ingin membuat subsidi BBM hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja tanpa memperhatikan masyarakat menengah padahal ada 115 juta masyarakat menengah yang sangat rentan juga.
Pemerintah memberlakukan kebijakan yang makin mempersulit publik dalam memenuhi kebutuhan dan makin mencekik secara finansial. Alih-alih membuat kebijakan menyediakan BBM murah, yang ada kali ini pemerintah malah seolah memaksa publik untuk mengkonsumsi BBM pertamax.
Aplikasi yang ditetapkan untuk mendapat BBM subsidi inipun bisa juga menjadi keuntungan baru bagi penyedia aplikasi dan merugikan publik tentunya. Oleh karena itu rakyat harus menolak kebijakan ini.
Demikianlah yang diterapkan oleh negara yang menganut sistem kapitalisme, dalam pengaturan urusan rakyat hanya memikirkan keuntungan bagi negara tanpa peduli memikirkan urusan rakyat. Maka wajar jika negara mengambil untung dan hitung-hitungan untung rugi. Sebab wajar saja karena negara dalam sistem kapitalisme memang berperan sebagai penjual dan rakyat sebagai pembeli.
Berbeda dalam negara yang menerapkan syariah Islam, negara ini memiliki pendapat bahwa tugas negara atau penguasa adalah melakukan pengaturan urusan rakyat secara maksimal. Dan nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Terlebih BBM adalah diambil dari sumber energi atau sumber daya alam berupa tambang mineral dan lain-lain yang menjadi bahan baku BBM dan listrik.
Hal ini sangat berbeda dalam Islam, sumber daya alam adalah termasuk dalam kepemilikan umum yang dikelola oleh negara atau penguasa dan diberikan kepada rakyat secara umum dan tidak boleh diberikan kepada individu atau kelompok. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang gembalaan, dan api (tambang, mineral, batu bara dan lain lain yang merupakan bahan baku BBM dan listrik). Sehingga distribusinya harus betul betul diperhatikan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat.
Maka mekanisme pendistribusiannya adalah rakyat mendapatkan secara cuma-cuma alias gratis atau rakyat akan dipungut harga yang sesuai dalam memenuhi biaya produksi saja, sehingga rakyat hanya dibebani dengan harga yang sesuai dengan biaya produksi. Hingga betul-betul rakyat tidak terbebani dengan mahalnya harga BBM.
Sumber daya alam tambang mineral, batu bara dan lainnya, harus diberikan kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkannya karena itu semua adalah milik rakyat.
Negara yang bisa menerapkan hal yang demikian adalah negara yang menerapkan syariah Islam kaffah di bawah naungan Khilafah 'ala mjnhajin nubuwwah.
Allahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Dewi Asiya
Pemerhati Masalah Sosial
0 Comments