TintaSiyasi.com -- Forum Ulama Tokoh dan Advokat Jawa Barat merilis pernyataan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik karena akan berdampak menambah kemiskinan, merosotnya daya beli masyarakat, dan inflasi meninggi.
“Jika kebijakan ini (kenaikan BBM, gas, dan listril) kemudian dipaksakan, maka hampir dipastikan jumlah orang miskin akan bertambah, daya beli masyarakat merosot, dan pasti inflasi juga akan tinggi,” lontar Ketua Umum Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) Dr. Julian, Senin (30/05/2022) di kanal YouTube Rayah TV.
Penolakan serupa juga disampaikan oleh Ketua LBH Pelita Umat Jawa Barat Agus Gundara bahwa presiden dan menteri keuangan dapat dipidanakan atas pernyataan tidak ada kenaikan BBM sebelumnya.
“Penyataan presiden dan Menteri Keuangan yang memastikan tidak ada kenaikan harga BBM dapat berpotensi dipidana, jika nantinya ternyata BBM dinaikkan” tegasnya.
Kritik
Pembina Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) Dr. Arim Nasim, SE., M.Si., Ak., CA memberikan kritik pedas terkait kenaikan harga BBM, gas, dan tarif dasar listrik (TDL). Menurutnya hal tersebut dapat mengokohkan liberalisasi dalam sektor hulu maupun hilir dalam pengelolaannya.
“Dalam prespektif Islam, kenaikan BBM, gas, dan TDL itu akan semakin mengokohkan liberalisasi dalam sektor hulu maupun hilir dalam pengelolaan BBM, gas, maupun listrik,” tegasnya.
Arim menambahkan bahwa dampak liberalisasi akibat kenaikan tersebut adalah diuntungkannya pihak kapitalis asing.
“Yang akan diuntungkan salah satunya adalah para kapitalis asing yang sekarang diizinkan untuk menjual BBM setara Pertamax,” pungkasnya.[] Nurichsan
0 Comments