TintaSiyasi.com -- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera drh. H. Slamet menilai impor sapi dari India salah satu langkah yang sangat ceroboh.
"Impor sapi dari India ini salah satu langkah yang sangat ceroboh," tuturnya di akun Twitter pribadinya @drh_slamet, Sabtu (11/06/2022), sembari melampirkan potongan video saat dirinya menyampaikan hal yang sama di Rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian bersama jajarannya bulan lalu.
Ia mengaku merasa terkejut dengan realita pemerintah Indonesia yang berani membuka keran impor dari negara yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).
"Ketika masuk ke Komisi IV DPR RI, saya kaget ketika mendapatkan realitas bahwa ternyata di periode kedua Pak Jokowi ini, Indonesia membuka keran impor dari negara yang belum dinyatakan bebas dari PMK, salah satunya India," sebutnya.
Ia mengungkapkan, dari sisi kematian manusia memang tidak terjadi, namun menurutnya, dari sisi kerugian ekonomi bisa membangkrutkan seluruh peternak di Indonesia.
"Memang penyakit ini tidak zoonosis kalau kita lihat dari sisi kematian manusia tidak akan ada, tetapi bahwa dari kerugian secara ekonomis ini akan bisa membangkrutkan seluruh peternak kita. Nah ini menjadi catatan kita, sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa atas nama kepentingan ekonomi pemerintah ceroboh," tegasnya.
Ia mengingatkan, data harus menjadi skala prioritas ketika terjadi wabah dan yang disampaikan ke Kementerian Peternakan tidak asal-asalan.
"Ketika terjadi wabah yang harus jadi prioritas adalah soal data. Jangan sampai data yang diterima atau disampaikan abal-abal. Dibuat bagus agar bos senang. Bosnya juga jangan asal percaya saja dengan data yang dibuat anak buahnya," ungkapnya.
Ia menilai, telah terjadi ketidakvalidan data yang disampaikan kepada Kementerian Peternakan.
"Penting saya katakan bahwa data yang hari ini disampaikan Kementan tidak valid dan pasti salah. Saya sengaja kemarin menurunkan tim dan datanya ada videonya ada bahwa dari empat sapi itu mati dua sapi. Tetapi saya cek di data Dinas Peternakan tidak ada satu pun data yang menunjukkan kematian. Sehingga bisa dipastikan bahwa data yang masuk Kementan pasti data butut," tegasnya.
Lebih lanjut ia berpesan, agar data PMK disampaikan dengan jelas tanpa harus ada yang ditutup-tutupi demi menjaga ragam hayati Nusantara.
"Jadi data PMK harus jelas, jangan bohong dan jangan bodong, kasihan peternak kita. Mari jaga juga ragam hayati Nusantara, karena PMK bisa menyebar ke berbagai hewan. Ongkos ekonominya juga bakal jauh lebih besar dari keuntungan yang diterima akibat salah impor," pungkasnya.[] Najwa Alifah
0 Comments