Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Sentilan Miring Logo Halal, Ustaz Felix Nilai karena Rakyat Tidak Melihat Idealisme Islam pada Pemerintah

TintaSiyasi.com -- Kontroversi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama yang mendapatkan sentilan miring karena menerbitkan logo halal baru dinilai Influencer Dakwah Islam Ustaz Felix Siauw (UFS) karena rakyat tidak melihat idealisme (penerapan Islam) pada pemerintah.

"Kenapa label halal yang awalnya diterbitkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) kemudian diambil oleh pemerintah (Menag) kemudian menjadi polemik, kemudian dibicarakan, dicurigai atau mendapatkan selentingan-selentingan miring? Ini karena sebenarnya rakyat tidak melihat idealisme (penerapan Islam) itu pada pemerintah," ungkap Ustaz Felix di kanal YouTube Tazdkirah Ustadz: Tegas! Reaksi Ustaz Felix Siauw tentang Logo Halal Mirip Wayang, Senin (14/4/2022).

Ustaz Felix membeberkan, ketika melihat idealnya Islam, misalnya negeri ini menerapkan aturan Allah, negeri ini menerapkan syariat idealnya pemerintah atau penguasalah yang mengurusi seluruh urusan umat, termasuk dalam urusan hal makanan halal dan haram.

"Dalam kepala saya ketika melihat dalil-dalil Islam itu, maka ketika idealisme itu terjadi bahwa syariat sudah diterapkan, maka negara lah yang meregulasi mana makanan yang boleh masuk ke negeri itu, dan mana yang tidak," ungkapnya.

Ustaz Felix menilai, pemerintah atau penguasa mamastikan harusnya seluruh makanan yang dijual bebas adalah makanan yang halal.

"Sehingga ketika kita melihat itu (makanan) tidak ada lebel, karena dalam pikiran kita, kalau pemerintah atau penguasa sudah meloloskan satu produk di negeri ini lalu dijual secara bebas pasti halal. Karena di dalam kaidah fiqih adalah bahwa sesungguhnya hukum asal dari benda itu harusnya mubah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya," terangnya.

Oleh sebab itu, kata Ustaz Felix kalau penguasanya benar idealnya, kalau menerapkan syariat, kemudian barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang halal.

"Sampai ada dalil yang mengharamkannya, jadi, pemerintah itu yang dilabel itu label haram. Ini haram, ini haram, ini haram, ini jangan sampai dimakan oleh seorang Muslim," jelasnya.

Kembali ia menegaskan, bukan label halal, karena dianggap seluruhnya adalah halal sampai kemudian ada label haramnya. Itu kemudian idealnya, itu yang diurusi pemerintah.

"Di sini kita melihat ada fungsi dari pemimpin, pemerintah, atau penguasa di antara umat, apa fungsinya? Riayah su'unil ummah (mengurusi urusan umat). Sehingga ketika kita melihat idealnya Islam," tandasnya.[] Munamah
Baca Juga

Post a Comment

0 Comments