TintaSiyasi.com -- Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi Al Maroky, M.Si menyatakan bahwa pertimbangan kenegaraan dan pemerintahan harus menjadi acuan utama sebuah ibu kota negara (IKN).
"Karena namanya ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan mestinya pertimbangan kenegaraan dan pertimbangan pemerintahan harus menjadi acuan utama bukan faktor pertimbangan ekonomi dan lainnya," tuturnya dalam diskusi tokoh: 'IKN untuk Kepentingan Rakyat atau Oligarki', Sabtu (29/1/2022) di kanal YouTube Dakwah Jateng.
Menurutnya, kalau pindah ibu kota negara pertimbangannya faktor ekonomi, yang paling diuntungkan adalah yang punya prespektif ekonomi atau persektif bisnis. Sementara rakyat justru tertinggal atau kepentingan rakyat tidak terlayani dengan baik.
"Nanti orang mau pingin ke ibu kota aksesnya lebih jauh, lebih mahal. Itu menunjukan bahwa, pemerintah tidak memikirkan perspektif kepentingan rakyat," imbuhnya
Ia mempertanyakan pentingnya pemindahan IKN dengan dana mencapai 500 triliun. Sementara ada sekitar 26 juta rakyat yang miskin. Yang seharusnya dana sebanyak itu bisa digunakan untuk kepentingan mensejahterakan rakyat.
"Dengan pindah ibu kota dengan proyek hampir 500 triliun kira-kira siapa yang diuntungkan? Apakah rakyat 26 juta sekian tadi bisa jadi sejahtera atau para pengusaha yang mengerjakan proyek itu bisa tambah sejahtera dibanding rakyat yang 26 juta tadi?," tanyanya
Ia membeberkan pusat pemerintahan itu harusnya didekatkan kepada publik atau kepada rakyat. Oleh karena itu, menurutnya, semestinya pemerintah memang dari awal dibentuk karena ada manusia atau rakyat ditempat tersebut.
Ia juga menyampaikan semestinya ibu kota tidak boleh jauh-jauh dari pusat keberadaan rakyat. memandang pindah ibu kota sesuka-sukanya saja tanpa pertimbangan etis-etis yang lain.
"Siapa yang paling diuntungkan dengan pindah ibu kota kearah yang jauh dari pusat keramaian atau pusat masyarakatnya. Sehingga masyarakat kalau pengen apa, mendapatkan layanan lebih jauh lagi," retorisnya
Ia menyampaikan kalau tidak ada masyarakat di daerah tersebut, sebenarnya tidak perlu dibentuk pusat pemerintahan. Karena menurutnya, pusat pemerintahan itu ada untuk melayani rakyat. Bukan untuk menjauhkan rakyat.
"Justru adanya sebuah pemerintahan itu faktor terpenting adalah adanya masyarakat. Jadi kalau tidak ada masyarakat disitu sebenarnya tidak perlu dibentuk pusat pemerintahan," pungkasnya.[] Fadhilah Fitri
0 Comments