TintaSiyasi.com Menanggapi konflik yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo Jawa Tengah, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardhana angkat bicara. "Seharusnya negeri ini harus mulai sadar untuk siapa sebenarnya proyek itu dilakukan? Jikalau memang untuk masyarakat, seharusnya memperhatikan hak-hak rakyat, jangan sampai ruang hidup mereka terampas oleh kondisi yang ada," ungkapnya dalam Stop Tindakan Represif Aparat di Wadas! Senin (14/02/2022) di kanal YouTube Khilafah News.
Ia mengatakan, konflik lahan akan terus terjadi di tengah kebijakan yang tidak jelas. “Konflik lahan akan terus terjadi di tengah kebijakan yang tidak jelas,” katanya. Ia mempertanyakan sebenarnya siapa pemegang konsesi pengelola tambang di Andesit di Desa Wadas. "Yang sampai hari ini Pak Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) tidak pernah membuka itu siapa?” tanyanya.
Ia mengatakan, jikalau ternyata swasta, yaitu segelintir oligarki dan diduga kuat begitu, maka semakin membuktikan satu pola oligarki dan korporatokrasi di negeri ini yang akhirnya menyebabkan pembangunan itu bukan rakyat sentris, tetapi kapitalis sentris.
“Ketika ini dilakukan, maka tentu keberadaan negara hanya fasilitator
dari kepentingan para kapitalis dan pasti akan menimbulkan konflik
lahan, dan ketika konflik lahan terjadi pastinya juga akan diselesaikan
dengan kekerasan dan intimidasi,” tegasnya.
“Saya yakin kalau benefit aktivitas ini bermanfaat pada masyarakat, masyarakat akan menerima, tetapi ini ada dua ruang yang belum dipahami. Satu ruang terkait dengan kenyataan bahwa selama ini mereka hidup nyaman di tempat itu, ruang satu lagi ruang aman yang masih berbeda tentu ruang pemahaman yang berbeda tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.
“Termasuk logika kemarin, misalnya karena butuh buru-buru menyelesaikan proyek terus pengukuran lahan sempat dilakukan, ini kan menimbulkan ketegangan. Artinya, mereka tidak peduli terhadap suara-suara yang menolak,” pungkasnya. [] Alfia Purwanti
0 Comments