TintaSiyasi.com -- Light Rail Transit (LRT) Palembang merupakan salah satu Mega proyek pemerintah yang mendapatkan sorotan, bahkan mendapatkan kritikan dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Beliau menyebut bahwasanya LRT Palembang sebagai proyek gagal yang telah mengeluarkan biaya yang sangat besar Rp. 9 triliun, namun kondisi dari LRT saat ini sepi dari penumpang.
Menurut beliau, kegagalan pengambilan keputusan pembangunan LRT Palembang terjadi karena dasar perencanaan dilakukan secara politis serta berdasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.
"Saya kasih tau kegagalan decision Rp 9 triliun itu LRT Palembang. Decision based-nya political decision, not planning decision. Ini karena mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ujarnya di Fablab Correctio Jababeka, Cikarang (Gelora media, 23/10/2022).
Akibat kritikan yang terlontar dari Gubernur Ridwan Kamil menyebabkan respon dari warga Palembang dan netizen yang berujung permohonan maaf dari beliau. Sebagai respon balasan terhadap beliau, netizen banyak yang berkomentar terkait proyek KCJB di Jabar yang mendapatkan julukan "Proyek Gagal".
Memang benar, pembangunan tiga mega proyek bahkan yang lainnya sebenarnya telah dianggap gagal dalam pembangunannya. Bahkan dari proyek tersebut dianggap gagal dalam menyelesaikan permasalahan rakyat banyak. Gelontoran dana yang begitu fantastis sejatinya tak dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. LRT Palembang misalnya, penggunanya hanya kalangan tertentu saja, sebagian penduduk Palembang itu sendiri justru tidak perlu membutuhkannya. Namun disayangkan, kebutuhan rakyat banyak nampaknya diabaikan. Kita lihat saja, banyak sekolah yang rusak memerlukan perbaikan, jalan-jalan utama yang berlubang, listrik rakyat pedesaan yang belum teraliri seluruhnya dan pembangunan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak minim diperhatikan.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan sejatinya merupakan rangkaian proyek kapitalisme yang terfokus pada sentra. Sehingga infrastruktur untuk kemaslahatan umat dan terselesaikannya problematika kehidupan masyarakat tidak dijadikan prioritas.
Pola pikir kapitalisme yang mengerahkan seluruh urusan publik pada swasta menjadikan kepedulian penguasa pada rakyat hanya bulan saja. Dengan dalih pertumbuhan ekonomi rakyat dan negara yang mengantarkan pada kesejahteraan rakyat sehingga pembangunan mega proyek penunjang investasi terus digenjot di tengah kebutuhan rakyat lainnya tak dijadikan prioritas bahkan terabaikan.
Sistem ekonomi kapitalisme menjadikan kegiatan ekonomi berputar pada tercapainya keuntungan yang maksimal sehingga korporasi menekan biaya produksi seminimal mungkin. Oleh karena itu korporasi membutuhkan pasar untuk memaksa produknya terserap pasar-pasar. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur baik LRT, KCJB bahkan proyek yang lainnya adalah salah satu cara agar produksi mereka bisa mudah dipasarkan di negeri ini.
Namun bila kita melihat dari perspektif Islam, infrastruktur adalah prasarana yang dibuat demi kemaslahatan umat. Sehingga pembangunannya tak berpusat pada sentra ekonomi, tapi menyebar merata pada setiap pemukiman warga. Maka, pembangunan di kota dan di desa tidak akan timpang seperti kondisi saat ini, yang hanya fokus pada perkotaan dan mengabaikan pedesaan. Sistem ekonomi Islam menjadikan Baitul Mal yang dikelola negara sebagai jantung peredaran perekonomian.
Berbeda halnya dengan kapitalisme yang menjadikan jantung perekonomiannya pada perbankan dan pasar modal, dari sini saja sudah terlihat minimnya peran negara. Sedangkan dalam Islam justru negara sebagai pihak sentral yang mengatur pembangunan demi tercapainya keadilan dan pemerataan.
Adapun pembiayaan infrastruktur yang besar itu bukan berasal dari investasi asing atau utang, tapi dari Baitul Mal. Aturan pembatasan kepemilikan menjadikan sumber APBN khilafah tidak bertumpu pada pajak dan utang. Keharaman swasta apalagi asing dalam menguasai SDA yang melimpah menjadikan negara mandiri dalam proses pembangunannya, sehingga tak akan ada intervensi dalam setiap kebijakannya.
Oleh karena itu, jangan pernah berharap dalam sistem ekonomi kapitalisme, pembangunan infrastruktur semata untuk kemaslahatan umat. Hanya dalam sistem ekonomi Islam, pembangunan infrastruktur ditujukan untuk kemaslahatan umat, dan sistem pemerintahan khilafah yang akan menerapkannya secara kaffah.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Anggraini Arifiyah
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments