TintaSiyasi.com -- Ketimpangan sosial saat ini begitu tinggi, yang miskin semakin miskin, yang kaya bisa menjadi miskin hingga menambah jumlah penduduk miskin, adapula yang semakin meningkat kekayaannya. Dan ini terus menerus terjadi tanpa ada solusi berarti. Apa penyebabnya?
Kita ketahui bahwa kebutuhan dasar seperti listrik, BBM, dan LPG harganya semakin mahal. Hal ini disebabkan oleh kesalahan kelola SDA di mana negara menyerahkan kepemilikan umum kepada pengusaha atau swasta, kalaupun ada SDA yang dikelola negara, itu jumlahnya sangat sedikit. Tambang batu bara, minyak bumi, dan gas alam merupakan SDA yang terkategori harta kepemilikan umum yang seharusnya dikelola oleh negara dan manfaatnya dapat dinikmati rakyat dengan mudah dan gratis. Namun, SDA saat ini dikuasai oleh pengusaha dan swasta.
Kesalahan ini akhirnya membuat para pengusaha dan swasta menguasai pasar, apalagi ada kebijakan internasional yang mengharuskan harga minyak mengikuti harga dunia. Harga pun tidak stabil dan cenderung merangkak naik. Negara yang melihat rakyatnya menjadi miskin hingga perlu mendapat subsidi, kalau tidak mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, menurut Menkeu Sri Mulyani, subsidi itu ternyata dinikmati oleh orang kaya juga. Akhirnya, akan ada penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal orang kaya juga bagian yang terkena imbas dari naiknya harga sehingga mereka juga terbantu.
Awalnya negara berpikir bahwa subsidi adalah solusi yang dapat membantu rakyat miskin, namun ternyata tidak tepat sasaran, negara pun menganggap subsidi melahirkan masalah baru kemudian negara melakukan pencocokan data untuk penerima subsidi. Dari sini kita melihat bahwa negara tidak serius bertanggung jawab, seharusnya negara melihat bahwa subsidi bersifat layaknya pereda nyeri yang tidak mengobati sumber penyakitnya, yang ada malah terpeliharanya sebuah kemiskinan terstruktur yang terus bertambah.
Sebenarnya adanya ketimpangan yang dalam antara orang kaya dan orang miskin merupakan sesuatu yang pasti dalam sistem kapitalisme. Sehingga, agar sistem ini tetap berjalan, maka muncullah solusi tambal sulam untuk orang miskin agar mereka bisa tetap bertahan hidup, seperti bantuan tunai dan sejenisnya. Namun, perlahan tapi pasti subsidi nantinya kian diperketat, dikurangi bahkan bisa dicabut. Karena sesungguhnya, negara ini telah menandatangani kesepakatan sebelum mengambil utang ke IMF, World Bank, dan lain-lain dengan isi kesepakatan yang meminimalkan hingga penghapusan subsidi kepada rakyat.
Dalam Islam, tidak ada pembeda antara orang kaya dan orang miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Semua berhak mendapatkan layanan dan fasilitas umum yang merupakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, keamanan, keadilan, dan yang berkaitan dengan kepemilikan umum. Artinya, baik kaya maupun miskin, mereka mendapatkan jaminan yang sama atas pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.
Pengelolaan kepemilikan umum termasuk di sini adalah SDA merupakan kewajiban negara memastikan rakyat mendapatkan haknya. Tidak dibenarkan harta milik umum dimiliki oleh segelintir orang, jelas ini adalah kepemilikan yang batil, dan haram hukumnya dalam Islam, “Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud).
Dengan demikian, pemasukan negara melalui SDA yang dikelola secara mandiri akan mampu memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tanpa harus berutang padahal memiliki banyak potensi kekayaan alam. Sudah saatnya negara ini mencampakkan sistem kapitalisme dan menggantinya dengan sistem Khilafah Islam. []
Oleh: Agustina, S.Pd.
Praktisi Pendidikan
0 Comments