TintaSiyasi.com -- Telur selalu ada dalam menu makanan sehari-hari. Dalam piring anak-anak, telur menjadi makanan wajib dan pelengkap. Seolah tidak nikmat tanpa telur yang menemani. Pun dengan ibu-ibu yang sehari-hari berkutat di dapur, tak kan lengkap isi dapur tanpa telur. Begitulah kiranya, telur sudah menjadi pelengkap dari semua makanan, praktis, dan mudah didapatkan. Namun bagaimana jika saat ini telur tidak mudah didapatkan oleh karena harga telur menjadi naik? Bagaimana nasib peternak ayam dan pedagang telur akankah mereka 'babak belur' karena tak mampu membeli? Lantas karena ulah siapa?
Dalam laman kumparan.com (18/5/2023), Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) menyebut harga telur di wilayah Jabodetabek berada di kisaran Rp 31.000 hingga Rp 34.000 per kg, sedangkan di luar Pulau Jawa atau wilayah Timur Indonesia tembus Rp 38.000 per kg, bahkan lebih dari Rp 40.000 per kg. IKAPPI sendiri menemukan ada dua hal yang menjadi fokus perhatian pihaknya. Pertama adalah karena faktor produksi, yang disebabkan oleh harga pakan yang tinggi. Kedua adalah akibat proses distribusi yang tidak sesuai dengan kebiasaan, yang biasanya di distribusikan ke pasar.
Produksi Pakan Ayam Menyebabkan Harga Telur Naik
Ayam merupakan sumber gizi protein hewani yang tidak lepas dari faktor pakan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pakan ayam memegang peranan penting dalam usaha atau produksi ternak ayam. Jika kualitas produksi pakan ayam tidak mengalami peningkatan akan berpengaruh pada kualitas ternak, demikian seterusnya. Sebaliknya produksi pakan ayam yang meningkat, namun biaya pakan ayam mahal maka berpengaruh pada harga telur. Pakan ayam mahal sebab selama ini negara masih bergantung pada negara luar seperti jagung diperoleh dari impor. Padahal jika negara ini mengelola sektor pertaniannya dengan bijak, kebutuhan pakan ayam akan dapat terpenuhi tanpa harus impor. Sehingga petani dan peternak ayam tak akan kebingungan mengelolanya.
Semua ini karena dampak dari kebijakan pangan di sistem kapitalis menyebabkan pengelolaannya bergantung pada kapitalis. Hal ini bukti pengalihan tanggung jawab negara mengelola pertanian dan peternakan tidak sesuai dengan kemampuannya memanfaatkan tenaga yang dimiliki negaranya sendiri. Seperti keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya yang melimpah. Namun sayang tidak dikelola dengan benar. Justru diserahkan pengelolaannya pada korporasi besar menguasai berbagai sektor tak terkecuali pangan. Alhasil petani, peternak ayam, pedagang telur semua menjadi 'babak belur'.
Miris hidup dalam sistem kapitalis yang serba meraih keuntungan materi tanpa memikirkan rakyat kecil. Padahal sejatinya impor bahan baku hanyalah solusi tambal sulam. Ketika terus digalakkan maka bisa jadi kebijakan pangan makin tidak mandiri terlebih kebijakan apapun lebih mudah disetir negara luar. Maka, berkaitan dengan kebijakan harga telur naik, jika negara tidak segera mengantisipasinya bisa dipastikan rakyat akan kehilangan sumber protein hewani. Pangan menjadi tidak aman, rakyat tidak kunjung sejahtera, dan rakyat miskin makin bertambah. Tak dimungkiri masalah ini kemudian merembet pada masalah kelaparan dan stunting yang masih tinggi angkanya dan masih belum tertuntaskan. Maka menuntaskannya tidak bisa dengan sistem Kapitalisme.
Kendalikan Kenaikan Harga dengan Islam
Penyebab pangan menjadi naik oleh karena adanya liberalisasi pangan yang terjadi. Keterlibatan korporasi asing menjadi salah satu masalah yang selama ini tak bisa dihindarkan. Apalagi korporasi telah masuk ke semua sektor yang menyebabkan kerugian. Ditambah kapitalisme memberi peluang bagi negara untuk bebas berekonomi dalam hal apapun. Berkaitan dengan kenaikan harga juga tidak solutif ditengah kasus kelaparan, kemiskinan, bahkan stunting. Perkara ini termasuk perbuatan zalim yang harus dihentikan.
Islam sesuai dengan fitrah manusia sebab semua problem manusia diatur Islam tanpa kecuali. Dalam hal ini seorang pemimpin (khalifah) memiliki tanggung jawab mengatur dan mengurusi urusan rakyatnya hingga tak ada seorangpun yang mengalami kelaparan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Khalifah wajib memenuhi kebutuhan pokok salah satunya pangan. Jika memang bahan baku naik karena impor dan distribusi yang tak merata, harusnya negara mengambil tindakan sedini mungkin untuk mengantisipasi agar tidak terjadi impor. Serta mengawasi berbagai tindakan kejahatan dengan menegakkan hukum yang tegas terhadap distribusi barang yang tidak tepat sasaran. Pun memberi sanksi pada praktik penimbunan terlebih permainan harga yang dapat merusak harga di pasaran.
Oleh karena itu, seorang khalifah harus berperan penuh untuk mengendalikan harga telur dan menjamin distribusi yang paling didahulukan untuk kebutuhan masyarakat. Khalifah memantau secara teliti terhadap kebutuhan pangan dan gizi setiap rumah, sehingga manakala ada kasus stunting dan kelaparan mampu diatasi dengan cepat. Tidak seperti saat ini, kasus kemiskinan, kelaparan dan stunting masih belum tertuntaskan, tetapi muncul kebijakan kenaikan harga yang justru menambah jumlah kasus sebelumnya.
Demikian dengan pertanian, negara khilafah mengelolanya dengan kemampuan teknologi canggih dan mumpuni yang dimiliki negara agar dapat menghasilkan jagung melimpah. Negara secara mandiri akan memfasilitasi para peternak dengan fasilitas baik berupa alat dan pengobatan secara gratis dan praktis dengan begitu akan menutup celah oknum yang melakukan praktik monopoli oleh korporasi. Dengan demikian siapa pun takkan berani berulah. Dari itu, semua pengaturan pangan oleh negara tersebut sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Demikian pula penegakan hukum yang tegas ditengah rakyat diperlukan agar keamanan tetap terjamin. Semua ini dapat diraih dengan menerapkan Islam kaffah dalam seluruh kehidupan.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Punky Purboyowati
(Pena Ngopi)
0 Comments