TintaSiyasi.com - Asian Development Bank (ADB) belakangan melaporkan data bahwa sebanyak 155,2 juta orang atau sekitar 3,9% populasi di negara berkembang se-Asia Pasifik berada dalam kemiskinan yang ekstrem. ADB sendiri mengkategorikan mereka sebagai seseorang yang berpendapatan sebesar 32 ribu perhari, atau kurang dari 1 juta rupiah dalam satu bulan. Hal ini disebut-sebut sebagai dampak dari lonjakan inflasi dan pandemi covid 19 lalu.
Kepala ADB, Albet Park turut menyatakan keprihatinannya terhadap fakta ini, "Asia dan Pasifik sebenarnya terus pulih dari pandemi covid-19, namun peningkatan biaya hidup menghambat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan". Albert juga menyebut jumlah kemiskinan ekstrem diatas 67,8 juta lebih tinggi jika dibandingkan sebelum pandemi dan inflasi bertambah tinggi (CNN Indonesia, 24/8/2023).
Berbanding terbalik dengan fakta di atas, The Wealth Report dari Knight Frank justru mengabarkan bahwa Singapura, Malaysia, dan Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan Ultra High Network tercepat di Asia sebanyak 7-9%. UHNW adalah pertumbuhan jumlah individu yang memiliki kekayaan/aset di atas US$ 30 juta. Artinya, pertambahan populasi orang kaya di negara-negara tersebut termasuk tinggi. Bahkan Knight Frank sendiri menyebut bahwa wilayah tersebut merupakan tempatnya para konglomerat (Kontan.id, 24/5/2023).
Dua fakta di atas dapat mengantarkan kita pada satu kesimpulan, bahwa di antara masyarakat kaya dan miskin, terdapat perbedaan gap yang sangat jauh. Yang berpendapatan di bawah rata-rata makin miskin, sedangkan yang berkecukupan seringkali semakin rakus dan ingin mendapatkan materi yang lebih banyak lagi setiap harinya.
Dapat dipastikan bahwa peredaran uang di masyarakat sangatlah tidak stabil. Inflasi naik, harga barang pokok makin mahal, lapangan kerja kian sempit, dan kesejahteraan makin menurun. Jika demikian, butuh cara seperti apa untuk mengentaskan kemiskinan, sementara perekonomian terus dikuasai oleh para pemilik modal dan konglomerat?
Kita semua yakin bahwa pemerintah setempat—termasuk Indonesia—sudah melakukan sedemikian upaya untuk mengurangi populasi kemiskinan di negara mereka masing-masing. Hasilnya? Tentu ada, walaupun belum signifikan. Progresnya? Mungkin berjalan, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun begitulah, sampai hari ini, belum ada satu solusi yang terbukti ampuh dalam membasmi kemiskinan. Maksudnya, dalam sistem ekonomi yang dianut oleh mayoritas negara saat ini, yakni kapitalisme.
Lalu di luar kapitalisme, sudahkah ada solusi yang terbukti mampu menyelesaikan problem akut kemiskinan seperti hari ini? Tentu. Jawabannya adalah Islam.
Jika kita telusuri, upaya-upaya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), beasiswa KIP, BOS, dan banyak bantuan dana lainnya bagi warga kurang mampu, mungkin mampu untuk mengatasi masalah. Namun, sifatnya hanya sementara. Ketika dananya habis, belum tentu populasi miskinnya juga habis. Dan itu realita yang terjadi di banyak negara di dunia.
Lonjakan inflasi menyebabkan harga barang pokok naik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhambat, yang akhirnya akan berdampak pada masalah lain seperti stunting, minimnya tingkat pendidikan, dan lain-lain. Ini merupakan efek domino, tidak bisa diselesaikan dengan solusi yang sifatnya temporal semata.
Oleh karena itu, kemiskinan ekstrem di sini merupakan permasalahan yang sifatnya sistemik dan kompleks. Maka dibutuhkan solusi yang mendasar dan sifatnya kontinyu. Islam sebagai ideologi memiliki seridaknya tiga langkah global dalam mengentaskan kemiskinan.
Pertama, Islam akan menyediakan kebutuhan pokok rakyatnya terpenuhi secara total dan menyeluruh. Namun, bukan berarti negara akan memberikan pangan, sandang, dan papan secara cuma-cuma. Melainkan, negara akan memastikan seluruh rakyatnya dapat mengakses kebutuhannya dengan mudah. Negara akan menyediakan lapangan kerja yang luas, supaya para kepala keluarga dapat mencukupi nafkah istri dan anaknya. Negara juga akan membuat harga barang se-stabil mungkin, supaya rakyat tidak lagi kesusahan memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.
Kedua, Islam akan memastikan kebutuhan dasar publik terpenuhi secara menyeluruh. Negara akan menyediakan fasilitas publik, pendidikan, dan kesehatan yang layak secara cuma-cuma. Dananya? Tentu berasal dari kas milik rakyat di Baitul Mal.
Ketiga, Islam akan mengatur kepemilikan rakyatnya terhadap harta. Islam akan membatasi harta mana yang boleh dimiliki secara individu, harta mana yang akan menjadi milik umum, dan harta mana yang akan menjadi milik negara. Dengan demikian, Islam akan melarang sumber daya alam dikuasai oleh korporasi, entah secara individu maupun kelompok. Karena SDA merupakan kepemilikan umum yang nantinya akan dikelola oleh negara, untuk kemudian dikembalikan keuntungannya kepada masyarakat.
Solusi ini sudah terbukti ampuh dalam mengentaskan kemiskinan, bisa kita telusuri dalam sejarah kepempinan Islam selama di dunia. Itu merupakan sesuatu yang lazim, karena solusi Islam datang dari Pencipta dunia ini sendiri, yang mengetahui seluk beluk manusia dan segala permasalahnnya. Islam adalah ideologi yang sesuai dengan fitrah manusia, yang jika diimplementasikan akan menimbulkan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Ketika diterapkab secara sempurna, Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam bishshawab. []
Oleh: Zahira Farasya
Aktivis Muslimah
0 Comments