Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Sistem Islam Mampu Selesaikan Masalah Polusi



TintaSiyasi.com -- Kualitas udara di Jakarta yang memburuk akibat polusi menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Sebagaimana yang diberitakan www.cnbcindonesia.com (21/08/2023), beberapa hari menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia. Berdasarkan data IQAir, Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta 156 pada 10 Agustus 2023, bahkan sampai menyentuh angka 164 sebelumnya pada 6 Agustus 2023 dengan kategori ‘tidak sehat’, dengan rata-rata tingkat PM (Particle Matter) 2,5. 

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sektor transportasi penyumbang emisi terbanyak di Indonesia. Sebanyak 44% emisi dihasilkan dari mobilitas kendaraan bermotor, disusul sektor industri yang menyumbang 31% polusi udara. Kawasan industri berupa PLTU dan pabrik lainnya, baik di Jakarta ataupun di sekitarnya, seperti Sentul, Bogor, Tangerang, dan sebagainya, kerap membuang limbah yang berujung pada pencemaran udara. Dari 16 PLTU Batubara (10 di Banten dan 6 di Jabar), semua mengepung Jakarta.

Oleh karenanya, penggunaan kendaraan listrik terus didengungkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai salah satu cara untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk. Namun, banyak pakar yang menilai pengalihan ke kendaraan listrik dinilai bukan solusi. Bahkan, Juru Bicara bidang Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, mengatakan ajakan untuk beralih ke kendaraan listrik adalah solusi palsu jika dilakukan tanpa mengganti sumber energi yang digunakan untuk mengisi ulang daya kendaraan. 

Meski sudah banyak yang menolak jadikan mobil listrik sebagai solusi alternatif untuk menanggulangi polusi, pemerintah malah mengeluarkan keputusan untuk impor mobil listrik Completely Build Up (CBU) berbasis baterai dengan fasilitas insentif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut nantinya akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). 

Pemerintah akan memberi waktu dua tahun lagi bagi para produsen mobil untuk memenuhi persyaratan agar mereka dapat menikmati insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di pasar mobil terbesar di Asia Tenggara. Gebrakan pemerintah tersebut berhasil memantik komitmen investasi dari sejumlah perusahaan, seperti Mitsubishi Motors dan produsen mobil listrik Cina Neta. Berdasarkan aturan investasi yang diumumkan pada Kamis (10/8), produsen mobil harus berkomitmen untuk memproduksi setidaknya 40 persen dari konten EV di Indonesia pada 2026 agar memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif, dua tahun lebih lambat dari target awal. Batas 40 persen telah ditetapkan untuk mendorong produksi baterai lokal (www.voaindonesia.com 13/08/2023).

Jika dilihat, sangat terlihat keberpihakan pemerintah terhadap impor mobil listrik tidak lepas dari pandangan ekonomi neoliberal yang digunakan penguasa negeri ini. Derasnya investasi dianggap sebagai indikator kesuksesan pembangunan ekonomi. Bahkan tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp900 triliun. Investasi tersebut tidak sebanding dengan penyediaan lapangan kerja yang ujung-ujungnya angka pengangguran tetap tinggi.

Investasi ini justru berbahaya karena melegalkan perusahaan asing mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dengan makin longgarnya regulasi Amdal pascapengesahan UU Cipta Kerja, kerusakan lingkungan pun makin parah dan dampaknya ditanggung rakyat Indonesia selama beberapa generasi. 

Pandangan Islam
Sistem Islam menjadikan penguasa sebagai pihak sentral dalam mengurusi umat, termasuk masalah polusi. Negara memiliki regulasi yang pro rakyat dengan melarang penguasaan harta milik umum oleh swasta karena harta tersebut milik rakyat dan dengan tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar. Kebijakan yang pro rakyat ini ditandai negaralah yang akan mengelolanya dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Negara akan memastikan industri menggunakan sistem produksi yang bersih dan ramah lingkungan. Selain itu, negara akan mendorong industri untuk memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, bukan dengan orientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi untuk terealisasinya kemaslahatan umum.

Negara juga akan mendorong riset-riset pengolahan limbah, pengembangan material ramah lingkungan, dan teknologi hijau yang didukung oleh sistem keuangan APBN berbasis syariat. Negara tidak akan kehabisan dana dalam menghasilkan teknologi ramah lingkungan yang membutuhkan investasi dan biaya yang sangat mahal. Hasil riset dari para ahli, kemudian diintegrasikan dengan kebijakan dan aturan teknis untuk meminimalisir polusi udara dan menjaga lingkungan. Negara juga mengambil peran aktif untuk mencegah negara-negara tetangga dari mencemari udara dan membuang limbah industri di wilayahnya serta menjadi pelopor terdepan memimpin dunia dalam upaya penyelamatan lingkungan.

Sistem kapitalisme telah menjadikan persoalan transportasi tidak kunjung selesai. Subsidi yang salah sasaran pun merupakan konsekuensi logis dari adanya korporatokrasi yang selalu saja menciptakan kebijakan yang pro korporasi. Sistem Islam telah terbukti mampu menyelesaikan persoalan. Kebijakan dalam sistem Islam akan senantiasa berputar pada kemaslahatan umat, karena pemerintahannya independen dan bebas dari arahan pengusaha. Dalam APBN, pos pemasukan dan pengeluaran baitul mal akan sesuai syariat. Prioritas anggaran adalah untuk kemaslahatan umat. 

Tidak akan ditemui subsidi untuk mobil listrik di saat banyak jalanan masih rusak dan transportasi umum masih belum memadai. Hal ini menjadikan warga lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Sistem Islam, sangat memperhatikan transportasi umum, karena itu adalah kebutuhan hidup manusia. Transportasi umum mampu diakses oleh seluruh kalangan, siapa pun bisa menikmatinya. Dana yang besar akan dialokasikan baitul mal untuk transportasi umum. 

Seperti pada masa Khalifah Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid II pada 1900 M, memerintahkan untuk membangun jalur kereta api Hijaz untuk memudahkan perjalanan jamaah haji. Sebelumnya, dari Damaskus ke Madinah membutuhkan waktu 40 hari dengan menunggang unta. Dengan adanya jalur kereta api tersebut, perjalanan menjadi hanya 5 hari.  

Keuntungan dari pembangunan jalur kereta api tersebut antara lain: Menghubungkan antar wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah yang letaknya berjauhan, memaksa wilayah-wilayah di bawah Khilafah Utsmaniyah untuk kembali masuk ke bawah naungan pemerintahan. Mempermudah tugas keamanan dan pertahanan pemerintah pusat Khilafah Utsmaniyah. Mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Mempermudah perjalanan jamaah haji.[]

Oleh: Finny Ibrahim (Aktivis Dakwah di Kota Depok)

Baca Juga

Post a Comment

0 Comments