Tintasiyasi.com -- Hiruk pikuk transportasi di sejumlah perkotaan makin padat merayap. Jalanan dipenuhi berbagi macam transportasi, baik itu transportasi dari kendaraan motor, bus, mobil, dan yang lainnya. Banyaknya kendaraan lalu-lalang bukanlah penyebab banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2019 hingga 2021, Indonesia mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas. Bahkan Indonesia termasuk negara ASEAN yang memiliki tingkat kematian tinggi akibat kecelakaan berkendara di jalan. Ada banyak penyebab kecelakaan lalu lintas, di antaranya ketaatan pengendara, kelayakan kendaraan (uji KIR) dan kondisi jalan.
Jumlah kecelakaan lalu lintas (Laka lantas) selama Operasi Patuh Pallawa 2023 digelar mengalami penurunan, meskipun untuk korban meninggal dunia terdapat kenaikan. Operasi sendiri berlangsung selama dua pekan, mulai dari 10 Juli sampai dengan 23 Juli 2023 (Rakyat Sulsel.co 24/07/23).
Sangat disayangkan meski ada penurunan jumlah kecelakaan namun jumlah yang meninggal justru bertambah. Padahal tujuan meminimalisir kecelakaan bukan hanya melihat kerugian sarana prasarana namun lebih kepada keselamatan pengguna jalan.
Dari data yang dihimpun selama periode 2020-2023, tampak angka kecelakaan di Indonesia terus mengalami kenaikan. Angka kecelakaan di jalan pada 2020 mencapai 100.028 kasus. Dari angka tersebut, 73% kecelakaan melibatkan sepeda motor. Usia pelajar, khususnya tingkat SMA menjadi kasus kecelakaan sepeda motor terbanyak, yakni lebih dari 80 ribu orang (goodstats.id 01/09/23).
Data tersebut dari rentang waktu hampir tiga tahun, kecelakaan terjadi sangat besar dan korban remaja dengan kendaraan yang digunakan adalah motor. Penyebab kecelakaan bisa dikategorikan dari ketaatan pengendara serta kondisi jalanan yang tidak layak untuk dilalui kendaraan.
Dambaan untuk memiliki kendaraan secara aman dan nyaman sebagai pengguna jalan secara nyata jauh bisa dirasakan rakyat. Meskipun telah diadakan berbagai program untuk taat berlalu lintas, namun pada faktanya rakyat tidak mampu nurut akibat segelintir pembuat aturan itu justru tidak menunjukkan ketaatan pada aturan. Banyaknya pungli hingga koruspi ditemukan dalam administrasi pengurusan memiliki kendaraan.
Titik permasalahan yang harus diselesaikan adalah:
Pertama, memperbaiki tata kota jalur jalanan serta konstruksi jalan yang kokoh hingga tidak lagi ditemukan jalanan yang rusak atau tidak layak dilalui oleh kendaraan.
Kedua, tidak memudahkan kepemilikan kendaraan terkhusus motor dengan jalan leasing atau jalan riba lainnya, sehingga membeludak kendaraan bermotor menguasai jalan serta yang mampu dengan mudah dimiliki semua kalangan.
Ketiga, butuhnya tata aturan yang mengikat dari suatu sistem yang kokoh dan terpusat. Dimana negara yang memiliki aturan tegas melingkupi semua aspek kehidupan tanpa terkecuali. Sehingga mampu menggunakan peran negara dengan mudah menyelesaikan problem rakyat mengenai transportasi.
Ketiga penyelesaian masalah tersebut mampu ditemukan dalam Sistem Islam, dicontohkan di masa ketika Umar bin Khattab RA menjabat sebagai Khalifah suatu kali pernah bertutur, "Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, ‘Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?’."
Demikian berat cakupan definisi tanggung jawab seorang pemimpin bagi Umar bin Khattab. Ia yang berada di Madinah dengan segala keterbatasan komunikasi dan transportasi saat itu masih memikirkan tanggung jawabnya akan apa yang terjadi ribuan mil di Kota Baghdad.
Islam sangat mengutamakan keselamatan rakyat. Negara memberikan layanan terbaik untuk rakyat, baik dari sisi penyediaan moda transportasi dan kondisi jalan. Islam membina rakyat memiliki kesadaran untuk taat aturan termasuk dalam hal aturan lalu lintas, tentunya memiliki petugas yang amanah dalam menjalankan tugasnya. Untuk mendapatkan transportasi aman dan nyaman bukan lagi dambaan semata namun sudah menjadi kenyataan dimiliki rakyat. Wallahua'lam bishshawab.[]
Oleh : Sri Rahmayani S. Kom
(Aktivis Pemerhati Rakyat)
0 Comments