Baru-baru ini, PT pertamina (persero) kembali melakukan penyesuaian harga BBM jenis pertamax. Mengutip pengumuman resmi pertamina, jum'at 1/09/2023 harga pertamax untuk wilayah DKI Jakarta naik Rp 900 menjadi Rp 13.300 perliter, sebelumnya BBM dengan nilai oktan 92(RON 92) ini dibandrol seharga Rp 12.400 per liter juni 2023. Penyesuaian harga tersebut dilakukan dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri (KepMen) ESDM No.245k/MGDL/MEM.M/2020 tentang formula harga. (https://www.liputan6.com/1/09/2023)
Berbagai kebijakan ditentukan oleh pemerintah yang tujuannya untuk memperbaiki ekonomi rakyat tetapi semua kebijakan ternyat tidak efektif, tidak berjalan seperti yang ditargetkan, bahkan terkesan dzholim kepada rakyat karena kebijakan tersebut nyatanya sama sekali tidak berpihak kepada kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan para koorporasi. Ini menjadi sesuatu yang biasa didalam sistem kapitalisme demokrasi yang diterapkan dinegeri ini.
Sistem demokrasi kapitalisme adalah sistem yang rusak sehingga berbagai aturan yang lahir darinya juga aturan yang rusak jika diterapkan dalam kehidupan kita. Ironisnya, dinegeri Indonesia yang konon katanya gemah ripah loh jinawi ini, seharusnya rakyat bisa dengan mudah mendapatkan kesejahteraan dan kemudahan. Namun saat ini, itu semua hanya omong kosong. Justru sebaliknya, untuk mendapatkan BBM saja masyarakat harus merogoh kocek yang tidak sedikit, belum lagi untuk membeli dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sungguh miris. Kebijakkan- kebijakkan penguasa dalam sistem demokrasi ini semakin lama semakin dzholim, mempersulit dan memiskinkan rakyat.
Negara seharusnya bertanggungjawab dalam mengelola migas yang merupakan harta kepemilikan umum ini. Negara juga seharusnya memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat dengan menyediakan BBM dengan gratis atau dengan harga murah. Negara tidak menyerahkan pengelolaannya kepada swasta ataupun asing karena SDM ini adalah kepemilikan umum. Namun, sistem demokrasi kapitalisme tidak akan mampu mewujudkan hal itu. Karena demokrasi kapitalis menjadikan aturan manusia berupa undang-undang sebagai sumber hukum. Apalagi terbukti sampai saat ini, banyak SDA negeri kita yang diserahkan pengelolaan nya pada swasta ataupun asing. inilah yang mengakibatkan BBM dikapitalisasi dengan harga yang bisa berubah-ubah bahkan semakin mahal.
Islam memandang SDA adalah kepemilikan umum sebagaimana didalam hadist Rasulullah SAW bersabda, “Kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal yaitu air, padang rumput dan api”. (HR Abu Daud) Dalam penuturan Anas ra hadist tersebut ditambah redaksi wa tsamanuhu haram (mengambil harganya haram) artinya tidak boleh diambil keuntungan darinya bahkan haram.
Khilafah islam akan memposisikan BBM sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sebutkan didalam hadist nya. Khilafah islam akan menerapkan sistem ekonomi islam yang bersumber dari Alqur’an, sunnah, ijma’ shahabat dan qiyas. Tidak ada sumber lain apalagi hukum buatan manusia. Maka hukum syara’ jika diterapkan dalam kehidupan akan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi semesta alam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam QS.Al-Anbiya : 107.
Maka, selama sistem bathil demokrasi mencengkram negeri kita, harapan rakyat untuk sejahtera hanya fatamorgana. Hanya sistem islam kaffah yang mampu mewujudkan perubahan yang berpihak kepada rakyat dan mampu mensejahterakan rakyat. Hal ini telah terbukti penerapan nya selama 13 abad lamanya. Penerapan islam kaffah akan mengambil Kembali semua kekayaan negeri ini dari tangan swasta dan asing dan akan dikembalikan kepada umat karena SDA adalah hal umat. Wallahua'alam Bisshawab
Penulis : Ari suryani (Aktivis Dakwah)
0 Comments