Tintasiyasi.com -- Ramai diperbincangkan terkait ungkapan Menag bahwa agama dituduh sebagai alat politik.
Dilansir dari situs Kementerian Agama Kemenag.co.id (3/9), jelang tahun politik 2024, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat.
"Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah-belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," ujar Menag Yaqut di Garut, Minggu (3/9/2023).
Ia juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.
"Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil Islami, tok," kata Gus Men panggilan akrabnya.
Karenanya, pemimpin yang ideal, menurut Gus Men, harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan. "Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih," tegasnya.
Gus Men hadir di Garut dalam rangka menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat. Di depan puluhan ribu peserta tablig akbar, Gus Men menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa.
Menyesatkan
Ungkapan Menag tersebut dinilai menyesatkan umat dan membahayakan kehidupan umat. Karena tempo dulu perjuangan rakyat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari agama, rakyat yang religius dalam memeluk agamanya dan sebagai identitas diri bahkan bangsa Indonesia. Semangat berjuang untuk berperang mengusir penjajah adalah nafas jihad bagi para pejuang-pejuang yang telah gugur membela bangsa ini.
Akan tetapi, saat ini nilai agama tersebut telah bergeser karena derasnya arus sekularisme di negeri ini. Pernyataan penguasa yang menyesatkan umat seperti diatas banyak ditemui di masa-masa pemilu.
Maka benar adanya negara ini telah tersusupi paham sekularisme, paham yang ingin memisahkan agama dari kehidupan. Menguatkan negeri kita saat ini adalah sekuler, karena memang agama tidak dijadikan sebagai ideologi negara.
Maka seharusnya pandangan atau pernyataan semacam ini harusnya jangan terus-terusan dibiarkan. Jangan sampai negara Indonesia di mata dunia menjadi buram karena kepentingan segelintir orang dalam meraih kekuasaan.
Sekularisme Sangat Berbahaya
Dampak Sekularisme sangat berbahaya bagi rakyat, karena kebijakan politik berdampak bagi masyarakat luas. Berikut beberapa dampak kerusakan jika diatur dengan sistem sekularisme:
Pertama, muncul penguasa zalim, sistem sekulerisme memunculkan pemimpin zalim, hal itu dikarenakan banyaknya kepentingan untuk memperkaya kelompoknya atau diri beserta keluarganya. Sehingga kepentingan rakyat dinomorduakan bahkan suara rakyat tidak dianggap sama sekali. Banyak kasus yang terjadi rakyat seperti orang asing di negeri sendiri, terbaru seperti kasus yang terjadi penggusuran di Rempang adalah bukti penguasa zalim.
Kedua, Korupsi merajalela, dalam sistem demokrasi biaya politik yang sangat mahal mampu merusak niat pemimpin atau pejabat yang berkuasa. Asalkan punya modal untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, entah itu dari sponsor para oligark atau dari dana pribadi tetap saja semuanya tidak sedikit.
Berangkat dari modal yang tidak sedikit itulah dana tersebut digelontorkan untuk kampanye dan keperluan politik lainnya. Mau tidak mau para pejabat harus untung selama berkuasa untuk menggantikan modal di awal tadi, korupsilah jalan ninja yang mereka gunakan.
Ketiga, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kasus-kasus besar pelaku kriminal yang harusnya mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya justru bisa ditawar. Hukuman mati bisa saja jadi hukuman penjara seumur hidup, artinya hukum bisa dibuat-buat sesuai keinginan dan pesanan.
Keempat, kerusakan sosial, berita kasus hamil diluar nikah berjamaah pada siswa sekolah berseliweran. Tidak hanya satu daerah saja, akan tetapi hampir merata ke seluruh daerah negeri ini. Selain itu, serangan LGBT makin meluas karena adanya kampanye yang makin masif. Negara gagal dan tidak mampu menjadi tameng bagi rusaknya generasi yang semakin meluas.
Kelima, pendidikan yang melahirkan generasi amoral, banyak siswa-siswi yang terlibat tawuran antarpelajar yang mengakibatkan nyawa melayang. Guru tidak dihormati dan hilangnya adab kepada guru. Lebih mengutamakan dan mengejar nilai akademik dibandingkan pendidikan karakter yang bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga segala cara dilakukan agar mendapatkan nilai yang bagus walaupun dengan cara yang salah.
Keenam, Biaya hidup makin tinggi, harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi, dari sembako, tarif listrik, tagihan air, bahan bakar, dan kebutuhan rumah tangga lainnya semuanya mengalami kenaikan yang sangat tajam.
Ketujuh, Biaya kesehatan yang mahal, walaupun pemerintah memberlakukan sistem BPJS tapi tidak bisa menutupi biaya yang seharusnya mendapatkan perawatan yang intensif. Biaya kesehatan yang harusnya gratis, tapi justru mahal dan mencekik. Masih banyak di daerah terpencil yang sulit sekali mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Dan masih banyak lagi kerusakan akibat dari sistem sekularisme yang rusak ini.
Politik Islam
Dalam Islam, politik tidak dapat dipisahkan dari agama. Karena agama menjadi landasan dalam menentukan arah politik negara. Hukum-hukum yang berlaku pun menggunakan hukum Islam berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas , dan Ijma sahabat.
Negara sebagai pelayan umat dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Pemimpin atau Khalifah harusnya yang paling baik agamanya, memahami hukum-hukum Islam sehingga dapat berijtihad untuk menyelesaikan permasalah yang dihadapi umat.
Politik Islam akan memperlakukan hukum yang adil sesuai perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan sunnah. Tidak pandang bulu, baik itu dari kalangan pejabat maupun rakyat biasa. Hukum qisas yang bikin jera bagi kriminal sehingga dapat membuat jera pelaku. Biaya politik diminimalisir sesuai kebutuhan, dan tidak menggunakan biaya kampanye yang besar.
Pintu perzinahan ditutup dan mempermudah bagi yang siap menikah. Sistem pendidikan Islam mencetak generasi muda yang mulia dan bertakwa kepada Allah SWT, sehingga generasi muda menjadi tonggak peradaban.
Oleh karenanya, umat Islam sudah saatnya kembali pada pada hukum Islam yang dulu pernah membawa Islam pada masa kejayaannya. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan di surah Al A'raf 96 yang artinya;
''Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya".
Pemimpin haruslah yang bertakwa, tidak cukup pemimpin saja yang bertakwa akan tetapi rakyatnya juga harus bertakwa kepada Allah SWT. Untuk itu sistem pemerintahan yang digunakan haruslah yang bersumber dari Allah SWT, sistem politik Islam yang menerapkan hukum-hukum Islam, sehingga pintu keberkahan akan dilimpahkan dari langit dan bumi.
Wallahu a'lam bishshawab.[]
Oleh: Munamah
(Aktivis Muslimah)
0 Comments