TintaSiyasi.com - Kehidupan masyarakat makin hari bertambah sulit, semua dikarenakan naiknya harga kebutuhan pokok, kemudian mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Ditambah lagi lapangan pekerjaan yang makin sedikit. Semua menambah kompleks penderitaan yang dialami masyarakat saat ini. Sehingga hidup aman dan sejahtera di dalam sistem kapitalis saat ini tidak akan mungkin bisa kita dirasakan.
Namun, di tengah kesulitan rakyat ternyata ada angin segar bagi para ASN. Pasalnya, pemerintah pusat mengusulkan adanya kenaikkan gaji sebesar 8% bagi para ASN pusat maupun daerah, TNI atau Polri dan 12% bagi para pensiunan. Dinaikkannya gaji bagi para ASN diharapkan ikut meringankan beban PNS untuk menghadapi tekanan kenaikan harga tahun depan.
Perlu menjadi catatan bahwa pada akhir tahun 2022 ada kenaikan inflasi yang cukup tinggi yakni sebesar 5,51% menembus angka tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Belum lagi adanya ancaman perubahan iklim yang bakal melambungkan harga beras dan harga bahan pokok yang lainnya. Menurut data PIHPSN (Pusat Harga Pangan Strategis Nasional) mengatakan bahwa pada akhir Juli 2022 harga beras saat itu Rp.11.750/kg dan naik 16% dalam setahun menjadi Rp.13.650/kg. Jadi adanya kenaikan gaji sebesar 8% mungkin tidak akan mampu menutupi laju kenaikan harga-harga meskipun angka kenaikan sudah cukup tinggi. (CNBC Indonesia Research, 19/8/2023). Lalu apakah tepat adanya usulan kenaikan gaji bagi para ASN? Dan ada apa di balik kenaikan gaji ASN menjelang pemilu?
Dinaikkannya gaji bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) bukanlah suatu hal yang tepat di tengah kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan sulit ditambah lagi dengan tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga akan berdampak pada munculnya berbagai tindak kejahatan. Sementara masyarakat sering kali dipertontonkan dengan kinerja para pegawai pemerintahan yang sangat buruk. Belum lagi tindakan korupsi yang mereka lakukan serta gaya hidup hedonis yang mereka pamerkan. Tak sedikit dari mereka yang memanfaatkan kedudukan atau jabatannya hanya untuk memperkaya diri. Dari sini akan terlihat sangat jelas adanya kesenjangan sosial yang terjadi di antara masyarakat. Belum lagi kenaikan gaji tidak diiringi dengan peningkatan kulaitas kerja dan pelayanan di tengah masyarakat.
Sementara tradisi kenaikan gaji menjelang pemilu membuktikan bahwa adanya upaya dalam melanggengkan kekuasaan dengan memanfaatkan kedudukan terhadap pemilu yang akan diselenggarakan tahun depan. Dalam sistem kapitalis segala cara akan dilakukan tidak peduli apakah halal atau haram demi eksistensi kekuasaannya. Inilah bukti kerusakan sistem kapitalis di mana negara hanya sebagai regulator sehingga kesejahteraan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Jika gaji para ASN dinaikkan apakah akan berbarengan dengan memberikan kesejahteraan bagi para pengangguran dan masyarakat miskin?
Ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam yang diterapkan dalam naungan negara khilafah bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rakyatnya baik ASN ataupun rakyat biasa sehingga kesejahteraan itu akan dirasakan oleh seluruh individu rakyat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari).
Kesejahteraan bukan hanya dilakukan pada waktu tertentu (insidental) atau pencitraan apalagi ada maksud-maksud tertentu seperti dalam sistem kapitalis saat ini. Sejahtera adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok seperti sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan serta keamanan. Negara khilafah akan bertanggung jawab secara tidak langsung dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan biaya pendidikan serta kesehatan gratis karena semua biaya akan ditanggung oleh Baitul Mal. Di sisi lain khilafah akan menjaga stabilitas harga bahan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat dengan cara menghilangkan monopoli pasar dan para mafia pangan serta mengharamkan sektor ekonomi non riil.
Selain itu Islam memiliki mekanisme agar ASN memberikan kinerja yang terbaik sepanjang masa. Di lihat dari segi kualitas para pegawai haruslah memiliki kepribadian Islam serta pola pikir dan pola sikap yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka harus amanah dan profesional dalam bekerja. Dari segi kuantitas, khilafah akan merekrut pegawai sesuai kebutuhan administrasi negara agar menutup cela overlapping (tumpang tindih tugas) diantara departemen. Dari segi jaminan, khilafah akan memberikan gaji yang sangat layak bagi para pegawai sesuai dengan standar kemampuannya masing-masing, untuk mencegah para pegawai melakukan kecurangan seperti korupsi, menipu, dll.
Demikianlah Islam menawarkan solusi dalam kenaikan gaji agar seluruh rakyatnya sejahtera. Marilah ganti sistem kapitalis yang rusak ini dengan sistem Islam yang terbukti akan memberikan jaminan kesejahteraan kepada kita semuanya.
Wallahu a’lam bishshawab. []
Oleh: Mairawati
Aktivis Muslimah
0 Comments