TintaSiyasi.com - Seperti dalam pemberitaan, kelangkaan Liquified Petroleum Gas alias LPG ukuran 3 kg ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yaitu Magetan, Banyuwangi, dan beberapa wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (27/07/2023), Direktur Utama Pertamina (Persero), Nieke Widyawati menyebut bahwa kelangkaan ini terjadi disebabkan oleh peningkatan konsumen sebesar 2 persen. Maka demi menjaga stok LPG, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran. Selain itu, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran. Dengan adanya operasi pasar, diharapkan pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat.
Menyikapi kelangkaan LPG 3 kg kali ini, pemerintah mengambil langkah tegas. Salah satunya yaitu bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran. Bahkan menurut Dirut Pertamina, Nieke mengatakan bahwa untuk memperbaiki tata kelola distribusi Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK supaya bisa dijadikan dasar menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Juga menghimbau pada masyarakat agar memahami bahwa LPG 3 kg bersubsidi hanya untuk masyarakat yang kurang mampu, dilansir tirto.com, Selasa (25/07/2023).
Di tengah kelangkaan tabung gas melon ini, di media sosial malah ramai dengan kemunculan produk Bright Gas 3 kg berwarna pink dengan tulisan “LPG Non Subsidi” . Produk Bright Gas 3 kg ini belum diketahui oleh masyarakat banyak, padahal sudah diluncurkan sejak 2018 oleh Pertamina Patra Niaga. Hal ini terjadi karena pemasarannya terbatas di sekitar Jabodetabek dan Surabaya. Selain itu, produk Bright Gas 3 kg ini juga terbilang mahal karena Non-Subsidi dengan harga kisaran Rp56.000. Jadi walau sudah jalan 5 tahun dipasarkan, penjualannya sangat minim. Namun kelebihannya dibanding Gas melon 3 kg, tabung Bright Gas warna pink ini lebih aman karena dilengkapi Double Spindle Valve System (DSVS). Hal ini dikatakan Irto Gintings selaku Secretary Pertamina Patra Niaga, dilansir Kompas.com, Rabu (26/07/2023).
Sayangnya langkah pemerintah mengeluarkan produk Bright Gas 3 kg non-subsidi ini dinilai sebuah tindakan yang “super tega” pada masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Menurut Fraksi PKS ini, selama ini salah satu modus penyimpangan gas melon bersubsidi yang ditemukan aparat adalah pengoplosan. Maka adanya produk LPG Bright gas berwarna pink berukuran 3 kg non-subsidi ini akan semakin memudahkan modus tersebut, yaitu dengan memindahkan isi gas dari tabung warna hijau ke tabung warna pink yang berarti dari barang bersubsidi menjadi barang non-subsidi. Mau tidak mau karena keadaan, rakyat akan terpaksa membeli LPG non-subsidi. Otomatis keuntungan berlipat juga akan mudah didapatkan oleh para pelaku kecurangan itu, dikutip dpr.com, Kamis (27/07/2023).
Sedikit mencengangkan, di tengah harga gas LPG dunia yang terus merosot hampir setengahnya, harga LPG di Indonesia tetap bertahan. Kenyataan di lapangan malah justru muncul kelangkaan gas LPG 3 kg dengan harga yang melejit.
Di tengah berbagai kesulitan ekonomi, kini rakyat di beberapa wilayah dipusingkan dengan kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi. Antrean cukup panjang menjadi pemandangan yang biasa di tempat-tempat penjualan LPG. Operasi pasar yang dilakukan pemerintah untuk menindak kelangkaan tersebut ternyata belum mampu mengatasi persoalan tersebut.
Sebenarnya di beberapa wilayah lain, terpantau stok LPG dalam kondisi aman. Artinya, pendistribusian gas tidak merata di setiap wilayah. Belum lagi kasus penimbunan yang dilakukan oleh beberapa pihak demi mendapatkan keuntungan lebih saat harga gas naik. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan masyarakat.
Buruknya pola pendistribusian dan berulangnya berbagai kecurangan yang terjadi saat ini makin menguatkan fakta bahwa selama ini negara tidak mampu menindak tegas para pelaku. Juga telah gagal memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Semua itu terjadi karena saat ini pemerintah masih mengadopsi sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini hanya mengutamakan materi, tanpa mempedulikan aturan benar atau salahnya perbuatan yang dilakukan. Keserakahan akan materi berlimpah sukses menjadikan seseorang menjadi gelap mata akan penderitaan sesamanya. Selain itu, dengan beredarnya LPG non-subsidi dalam waktu yang bersamaan apalagi ada klaim lebih aman, jelas akan memberikan peluang bagi para korporat untuk menguasai “pasar”.
Fakta di atas menampakkan keberpihakan negara bukan pada rakyat. Rakyat seolah dipaksa untuk menerima dan pasrah pada keadaan. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan, satu-satunya solusi adalah diterapkannya Sistem Islam secara menyeluruh dalam kehidupan. Sistem yang berfondasikan aturan agama sehingga mampu melahirkan individu-individu yang jujur dan amanah. Tidak hanya itu Negara juga wajib menerapkan aturan agama dalam setiap kebijakan yang menyangkut urusan publik. Karena dalam Islam, negara berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok rakyatnya termasuk LPG. Rasulullah SAW bersabda, “Imam adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).
Sistem ekonomi Islam juga meniscayakan semua kebutuhan pokok tersedia merata untuk rakyat, baik itu dengan harga murah atau gratis. Semua itu akan terealisasi karena Islam mengharuskan pengelolaan sumber daya alam oleh negara bukan pihak manapun. Mengingat dalam sebuah Hadis Rasululullah bahwa, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Rita Yusnita
Aktivis Dakwah
0 Comments