LPG melon Bisa Langka, Ada Apa?
Oleh : Siti Hajar (Mufakkir Siyasi, Mahasiswa)
Tintasiyasi.com -- Baru-baru ini terlihat di media bahwa terjadi kelangkaan LPG 3 Kg, sehingga PT Pertamina (Persero) menjamin bahwa ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram (kg) dalam kondisi aman, meskipun saat ini terjadi peningkatan konsumsi di berbagai daerah.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, demi menjaga stok LPG, perusahaan akan melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” ungkap Nicke dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).
Nicke menambahkan, menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya. “Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen, jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” ungkap Nicke.
Begitulah fakta dari masyarakat menjalani kehidupan di sistem kapitalisme sekarang. Saat ini pun pemerintah hanya menganggap untuk memperbaiki tata kelola distribusinya aja, dan mengatakan Pertamina tengah melakukan upaya dengan dilakukannya pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK supaya bisa dijadikan dasar menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
Dan juga mengimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 Kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Sehingga dengan peran aktif masyarakat diharapkan dapat membantu peran Pertamina dalam menjaga kestabilan pasokan LPG di seluruh wilayah Indonesia.
Namun itu bukanlah solusi yang paripurna untuk menuntaskan permasalahan kelangkaan tersebut di masyarakat. Pengalaman selama ini juga, peraturan yang telah diterapkan pada pembelian BBM bersubsidi menjadikan rakyat makin sulit mendapatkannya.
Untuk mendapatkan pertalite saja pengguna harus antre panjang, bahkan ada yang harus pakai aplikasi. Itu kalau BBM masih ada, kalau kehabisan, maka diperlukan kesabaran menunggu kiriman selanjutnya. Ditambah lagi kasus LPG lemon yang langka.
Permasalahan ini tidak lain dikarenakan perpermasalahan sistematis cara kerja pemerintah dalam mengatur kebijakan memenuhi hajat rakyatnya memperlihatkan bahwa mereka hanya berperan sebagai regulator. Pemerintah melakukan regulasi, yaitu pengaturan pada distribusi “si melon” dan kebutuhan masyarakat yang lain.
Pada akhirnya Islamlah ideologi yang dapat menyelesaikan permasalahan umat yang semakin banyak disaat ini. Karena Islam adalah agama yang mengatur kehidupan masyarakat baik dari bangun tidur hingga bangun negara, dan juga satunya ideologi yang memberikan problem solving kepada umat secara manusiawi. Yaitu memanusiakan manusia.
Dengan peraturan Islam, menunjukkan kebenaran pengurusan umat. Dalam hadis diriwayatkan;
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Sehingga SDA (rumput, air, dan api) adalah harta milik umum. Haram diprivatisasi, apalagi membiarkan asing mengelolanya. Negara wajib mengelola sendiri dan hasilnya untuk kepentingan rakyat. Baik diserahkan berupa barang olahan ataupun berupa fasilitas lainnya.
seperti halnya gas, karena rakyat butuh gas untuk memenuhi kebutuhannya (memasak), maka negara memberikan hasil olahan gas (LPG) ke rakyat dengan gratis atau murah dan mudah. Tidak perlu administrasi yang ribet untuk mendapatkan. Dan menjadi hak setiap warga negara, tanpa kecuali.
Dan secara filosofi kepemilikan dalam Islam dibagi tiga, yakni :
1. kepemilikan individu
2. kepemilikan umum,
3. dan kepemilikan negara.
Kepemilikan umum, termasuk di dalamnya gas bumi, minyak bumi, tidak boleh dimiliki oleh negara kemudian dijual kepada rakyat karena pemerintah hanya mengelola saja sementara kepemilikannya milik rakyat.
Pada akhirnya jika dikelola berdasar Islam, rakyat hanya dibebani biaya operasional saja sehingga bisa lebih murah. Tidak seperti sekarang menggunakan berbagai aturan yang menguntungkan pemerintah saja. Dengan terterapkan negar Islam yaitu Khilafah Islamiyah sehingga dapat menuntaskan problematika umat. Wallahua'lam bishshawab.[]
LPG Lemon Bisa Langka, Ada Apa?
Oleh : Siti Hajar (Mufakkir Siyasi, Mahasiswa)
Baru-baru ini terlihat di media bahwa terjadi kelangkaan LPG 3 Kg, sehingga PT Pertamina (Persero) menjamin bahwa ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram (kg) dalam kondisi aman, meskipun saat ini terjadi peningkatan konsumsi di berbagai daerah.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, demi menjaga stok LPG, perusahaan akan melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” ungkap Nicke dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).
Nicke menambahkan, menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya. “Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen, jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” ungkap Nicke.
Begitulah fakta dari masyarakat menjalani kehidupan di sistem kapitalisme sekarang. Saat ini pun pemerintah hanya menganggap untuk memperbaiki tata kelola distribusinya aja, dan mengatakan Pertamina tengah melakukan upaya dengan dilakukannya pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK supaya bisa dijadikan dasar menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
Dan juga mengimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 Kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Sehingga dengan peran aktif masyarakat diharapkan dapat membantu peran Pertamina dalam menjaga kestabilan pasokan LPG di seluruh wilayah Indonesia.
Namun itu bukanlah solusi yang paripurna untuk menuntaskan permasalahan kelangkaan tersebut di masyarakat. Pengalaman selama ini juga, peraturan yang telah diterapkan pada pembelian BBM bersubsidi menjadikan rakyat makin sulit mendapatkannya.
Untuk mendapatkan pertalite saja pengguna harus antre panjang, bahkan ada yang harus pakai aplikasi. Itu kalau BBM masih ada, kalau kehabisan, maka diperlukan kesabaran menunggu kiriman selanjutnya. Ditambah lagi kasus LPG lemon yang langka.
Permasalahan ini tidak lain dikarenakan perpermasalahan sistematis cara kerja pemerintah dalam mengatur kebijakan memenuhi hajat rakyatnya memperlihatkan bahwa mereka hanya berperan sebagai regulator. Pemerintah melakukan regulasi, yaitu pengaturan pada distribusi “si melon” dan kebutuhan masyarakat yang lain.
Pada akhirnya Islamlah ideologi yang dapat menyelesaikan permasalahan umat yang semakin banyak disaat ini. Karena Islam adalah agama yang mengatur kehidupan masyarakat baik dari bangun tidur hingga bangun negara, dan juga satunya ideologi yang memberikan problem solving kepada umat secara manusiawi. Yaitu memanusiakan manusia.
Dengan peraturan Islam, menunjukkan kebenaran pengurusan umat. Dalam hadis diriwayatkan,
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Sehingga SDA (rumput, air, dan api) adalah harta milik umum. Haram diprivatisasi, apalagi membiarkan asing mengelolanya. Negara wajib mengelola sendiri dan hasilnya untuk kepentingan rakyat. Baik diserahkan berupa barang olahan ataupun berupa fasilitas lainnya.
seperti halnya gas, karena rakyat butuh gas untuk memenuhi kebutuhannya (memasak), maka negara memberikan hasil olahan gas (LPG) ke rakyat dengan gratis atau murah dan mudah. Tidak perlu administrasi yang ribet untuk mendapatkan. Dan menjadi hak setiap warga negara, tanpa kecuali.
Dan secara filosofi kepemilikan dalam Islam dibagi tiga, yakni :
1. kepemilikan individu
2. kepemilikan umum,
3. dan kepemilikan negara.
Kepemilikan umum, termasuk di dalamnya gas bumi, minyak bumi, tidak boleh dimiliki oleh negara kemudian dijual kepada rakyat karena pemerintah hanya mengelola saja sementara kepemilikannya milik rakyat.
Pada akhirnya jika dikelola berdasar Islam, rakyat hanya dibebani biaya operasional saja sehingga bisa lebih murah. Tidak seperti sekarang menggunakan berbagai aturan yang menguntungkan pemerintah saja. Dengan terterapkan negar Islam yaitu Khilafah Islamiyah sehingga dapat menuntaskan problematika umat. Wallahua'lam bishshawab.[]
Oleh: Siti Hajar
(Pegiat Literasi)
0 Comments