Tintasiyasi.com -- Bagaikan agenda rutin tahunan, setiap musim kemarau tiba kekeringan, krisis air bersih melanda di berbagai daerah di negeri ini. Kondisi ini dialami oleh sekitar 800 jiwa dari 250 kepala keluarga (KK) warga lingkungan RT 03/RW04, Dusun Kebontaman, Desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. (Republika.id.12 Agustus 2023)
BMKG menyatakan musim kemarau tahun 2023 ini menjadi lebih kering daripada tahun sebelumnya dan curah hujan sangat rendah. Hal ini karena adanya fenomena El Nino dan Indian ocean Dipole (IOD) yang terjadi di samudra dalam kurun waktu bersamaan (Liputan6.com 2 Agustus 2023).
Namun, terlepas dari fenomena ini sebenarnya krisis air bersih merupakan problem tahunan yang berulang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, diantaranya disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementrian PUPR Jarot Widyoko, sebagai langkah antisipasi kekeringan pada musim kemarau tahun ini diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih konsumsi masyarakat, baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian (PU.go.id. 8 agustus 2023).
Sayangnya dari upaya ini, belum nampak langkah serius dan signifikan untuk mengatasi krisis air bersih ini. Terlihat dari terus berulangnya krisis, bahkan dengan intensitas yang lebih luas dan parah. Jika di telaah lebih dalam, selama ini pemerintah lebih mengandalkan kebijakan kuratif, seperti distribusi dan dropping air bersih pada daerah terkena kekeringan.
Pembangunan waduk, bendungan dan yang semisal dengan target bisa menjadi penampung air pada musim hujan tapi faktanya langkah tersebut terbukti tidak menyelesaikan masalah. Indonesia merupakan negara terkaya ke 5 dalam ketersediaan air tawar, yaitu mencapai 2,84 triliun meter kubik pertahun. Dari jumlah besar ini, kuantitas air yang dimanfaatkan baru sekitar satu pertiganya, yaitu 222,6 miliar meterkubik dari 691 miliar meter kubik pertahun (muslimahnews.net-fokus, 7 Juli 2023).
Potensi air yang melimpah ini, diperlukan konsep pengelolaan yang benar serta pembangunan infrastruktur den teknologi terbaik. Namun, buruknya konsep tata kelola sumber daya air dan lingkungan menyebabkan sumber air yang melimpah tidak memberikan manfaat besar bagi rakyat, sehingga jutaan rakyat harus merasakan krisis air bersih setiap tahunnya.
Saat ini konsep pengelolaan sumber daya air dijalankan dengan prinsip sekuler kapitalisme yang melahirkan kebijakan politik demokrasi neoliberal dan politik kkapitalisti. Paradigma kapitalisme neoliberal memposisikan air sebagai komoditas ekonomi, akibatnya air menjadi obyek bisnis yang bisa dikelola oleh siapapun untuk mencari untung.
Dengan kebijakan privatisasi, berbagai sumber mata air dilego ke korporasi penyedia air bersih dan air minum. Kooptasi sumber mata air oleh korporasi menyebabkan tertutupnya akses mayoritas rakyat terhadap mata air, rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan air bersih dan air minum.
Penerapan sistem kapitalisme liberal telah nyata menyebabkan krisis di bidang apapun termasuk sumber mata air. Untuk menyelesaikan krisis ini dibutuhkan sistem yang handal yaitu Islam. Islam mewajibkan negara mengurusi urusan rakyat, maka negara berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat termasuk air.
Negara Islam akan melakukan kebijakan mitigasi, maupun mengatasi kesulitan air mulai dari membiayai riset, pengembangan teknologi, hingga mengimplementasikannya untuk mengatasi Masalah. Tanggung jawab ini harus dijalankan oleh pemerintah, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain apalagi korporasi.
Negara Islam juga akan menerapkan ekonomi Islam yaitu menjadikan air sebagaimana hutan dan tambang merupakan harta kekayaan milik rakyat, negara mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat bukan untuk mengambil keuntungan. Inilah sistem negara Islam yang kita butuhkan yaitu khilafah. Wallahu a'lam bishshowab.[]
Oleh: Dewi Asiya
(Pemerhati masalah Sosial)
0 Comments