TintaSiyasi.com - Tak kunjung usai. Persoalan kemiskinan yang menimpa negeri ini bagai gunung es yang terus meninggi. Tak ada solusi kecuali masalah lain yang datang silih berganti. Bahkan pemimpinnya berulang diganti, kebijakan yang berkali-kali diubah dan pejabat yang diharapkan amanah malah korupsi. Apa tidak hancur negeri ini.
Katanya negeri ini tanah surga, kayu dan batu bisa jadi tanaman. Ini menggambarkan bahwa Nusantara ini amatlah kaya raya dan menyimpan banyak hasil tambang yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mengapa kemiskinan dan kelaparan tak bisa diatasi. Padahal, dari hasil tambang emas di Papua saja sudah lebih dari cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan rakyat Indonesia.
Namun sebaliknya, jangankan untuk rakyat Indonesia, untuk masyarakat Papua pun tak bisa sejahtera dengan kehadiran PT Freeport di wilayahnya. Kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memakan korban jiwa enam warga dan berdampak pada sedikitnya 7.500 orang. Kondisi itu, membuat warga terpaksa mengonsumsi umbi-umbian busuk. Akibatnya, mereka terkena diare (Kompas, 27 Juli 2023).
Di samping ada ketimpangan pembangunan di wilayah Papua. Sampai dengan saat ini Papua masih dalam ketertinggalan. Baik dari segi teknologi maupun sarana dan prasarana dalam menunjang distribusi kebutuhan pokok masyarakat Papua yang masih sulit dijangkau.
Hal ini membuktikan bahwa investasi asing di Papua bukan solusi untuk mengentas kemiskinan di sana. Justru menaruh kerugian yang amat besar bagi negeri ini karena yang diuntungkan disini adalah para kapitalis saja sementara rakyat biasa hanya mendapat remah-remahnya saja dan tak lebih dari itu.
Belum lagi masyarakat yang hanya menjadi budak para kapitalis. Mereka berpikir bahwa bekerja dengan perusahaan atau menjual hasil penelitian kepada kapitalis, adalah suatu keuntungan yang besar padahal apa yang diambil kapitalis jauh berkali-kali lipat jumlahnya dengan apa yang diberikan kepada kita. Bahkan itu semua tak lebih dari rayuan dan tipuan muslihat mereka untuk menjarah kekayaan negeri ini.
Mereka senantiasa menjanjikan kesejahteraan bagi semua, tetapi faktanya sejahtera hanya berputar di lingkungan mereka saja, sementara rakyat biasa hanya bisa menyaksikan hasil pengelolaan SDA-nya dikeruk dan dinikmati hasilnya oleh para kapitalis dan para petinggi negeri ini yang agaknya telah berjabat tangan dengan mereka tanpa sepengetahuan rakyat.
Beginilah kehidupan dalam jeratan ekonomi dan politik ala kapitalis. Asasnya bukan mensejahterakan rakyat tetapi sejatinya hanya untuk kepentingan pribadi mereka saja. Rakyat hanya dijadikan tumbal saat akan berkuasa, ketika sudah berkuasa rakyat pun dilupakan. Hasilnya, di saat kemiskinan tak terbendung, negara tak mampu mengentaskannya kecuali hanya sekadar memberi solusi semu yang tak mampu menuntaskan persoalan dari akan masalahnya. Misalnya, pembagian bansos, kartu prakerja, PKH dan bantuan sejenisnya yang ini pun masih sempat dikorupsikan oleh pejabat negeri ini. Miris!
Pemberian bantuan kepada masyarakat miskin memang sedikit terasa lega, tetapi dengan harga kebutuhan hari ini yang amat tinggi ditambah sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan yang layak menjadikan bantuan itu hanya sekadar angin lewat yang tak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyat dalam waktu yang cukup lama.
Maka dari itu, akar masalah dari kemiskinan di Indonesia adalah karena negara ini menerapkan sistem kapitalisme demokrasi. Yang hanya menjanjikan kesejahteraan ilusi. Sehingga menjadikan kehidupan rakyat terhimpit dari segala sisi.
Kebijakan yang ada, sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Misalnya, jaminan kebebasan eksplorasi kepada asing dan kepada pihak yang bermodal menjadikan sumber APBN negara merosot tajam. Karena sumber APBN negeri ini terbesarnya hanya berkutat pada pajak dan hutang. Padahal dalam Islam pengelolaan SDA dikembalikan kepada negara dan hasilnya akan diberikan kepada rakyat secara gratis dan dengan ini rakyat bisa sejahtera tanpa menjadi budak para kapitalis.
Islam menjamin distribusi harta secara merata dan adil adalah hak seluruh warga. Tidak terkecuali wilayah kota maupun pedalaman. Sehingga semua masyarakat akan merasakan indahnya hidup dalam tatanan negara yang penuh dengan keadilan.
Semua ini hanya bisa terealisasi nyata dalam sistem kehidupan Islam yang bertolak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Yang dengannya ekonomi masyarakat akan terjamin karena sumber Baitul Mal akan diperoleh dari 12 sumber penghasilan negara dan tentunya cukup untuk menjamin hak-hak masyarakat dari segi kebutuhan hidup baik sandang, papan maupun pangan.
Di samping negara akan membuka lowongan pekerjaan secara besar-besaran karena dalam Islam seorang laki-laki baligh wajib mencari nafkah untuk keluarganya. Dan negara sadar betul akan kewajiban itu sehingga tidak akan ada satu manusia pun yang akan mati karena kelaparan. Wallahu a'lam. []
Oleh: Jumratul Sakdiah, S.Pd.
Aktivis Muslimah
0 Comments