TintaSiyasi.com - Indonesia yang memiliki luas wilayah 8,3 km² dengan luas perairan 6,4 km² dan daratan 1,9 km² dilanda kekeringan mulai minggu terakhir Agustus 2023. (Tempo.co, 25/3/2023).
Dengan demikian, badan Meteorologi, Klimatologi, dan geofisika (BMKG) telah memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada Minggu terakhir bulan Agustus 2023 yang disebabkan oleh fenomena El Nino.
Di samping itu, kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut upaya menenangkan masyrakat bahwa, musim kemarau yang menimpa Indonesia tidak akan separah kondisi di Korea Selatan. (liputan6.com, 12/8/2023).
Krisis air yang melanda seluruh masyarakat Indonesia ini sangatlah mengkhawatirkan, sebab air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Berawal dari krisis air ini bisa menjalar ke permasalahan lainnya, seperti kesehatan salah satunya.
Kekeringan merupakan suatu keadaan defisit curah hujan pada suatu daerah pada periode tertentu, yang dari situ menyebabkan penurunan kelembaban tanah dan kerusakan tanaman.
Perlu digarisbawahi, krisis air ini masalah serius. Lantas bagaimana usaha pemerintah dalam menanggapi kebutuhan rakyat di tengah derita kekeringan ini?
Indonesia dengan 6,4 km² bagian lautan, memiliki ratusan bendungan dan waduk yang berguna menyimpan cadangan air, mencegah banjir, dan mencegah irigasi lantas lari kemana semua cadangan air itu? Mengapa di tengah meluapnya jumlah air Indonesia dapat menyicipi kekeringan?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia kini bernaung dengan sistem kapitalisme. Sistem yang membolehkan pemilik modal meraup kekayaan apapun tanpa kecuali satu pun. Memanglah Indonesia memiliki banyak perairan namun bagaimana dengan pengelolaan? Mata air boleh dimiliki suatu kelompok orang, keindahan alam habis digeser lalu difungsikan sebagai alternatif jalan, seperti air terjun kedung kandang yang diterjang proyek jalan alternatif Gunungkidul-Sleman.
Layak tak heran jika Indonesia mengalami kekeringan, masih banyak faktor yang mengakibatkan di samping kelimpahan kekayaan laut yang begitu luas.
Berbeda halnya dengan sistem Islam. Sistem Islam melarang tegas memiliki hal yang pemanfaatannya bersifat umum, seperti pulau atau mata air. Setidaknya Islam sangat memperhatikan tata kelola air menjadi 5 poin penting, yaitu:
Pertama. Islam melarang kapitalisasi air demi meraup keuntungan. Oleh karena itu, di dalam Islam air diposisikan sebagai kebutuhan publik kemudian menjadi milik umum.
Kedua. Tidak boleh ada pihak swasta yang menguasai sumber air yang mengakibatkan sulit bagi rakyat untuk mengakses air bersih. Dengan demikian negara akan melarang tegas kepada pihak swasta, sehingga rakyat akan mendapatkan air bersih yang berkualitas dan gratis.
Ketiga. Negara akan tegas mengatur masalah limbah sehingga tidak mencemari lingkungan dengan cara limbah yang akan dibuang diolah terlebih dahulu hingga level aman untuk dibuang.
Keempat. Untuk daerah pesisir yang airnya cenderung asin, peran negara dalam Islam akan menyediakan teknologi penyuling air, sehingga air yang semula asin dapat menjadi air tawar yang layak di konsumsi.
Kelima. Negara melarang tegas penebangan hutan liar dan dalam upaya mengembalikan ekosistem yang rusak agak kembali baik negara akan melakukan reboisasi dan adapun perlu melakukan penebangan, negara akan melakukan penebangan secara pilah.
Alangkah tegasnya aturan yang Islam tawarkan. Jadi faktor alam yang menimpa di dunia, khusunya di Indonesia bisa ditinjau dari siklus alam itu sendiri dan perbuatan tangan manusia yang sering usil berbuat ini-itu.
Marilah kembali kepada aturan Sang Rabb. Dengan sistem Islam kekeringan tak semudah itu eksis dan tak layak dinikmati dengan pahit oleh para rakyat. Wallahu a'lam. []
Oleh: Dinda M. Farhanah
Aktivis Muslimah
0 Comments