Gagal panen yang terjadi membuat warga terpaksa memakan umbi-umbian yang telah busuk untuk bertahan yang justru membuat mereka terkena diare. Hal tersebut membuat kondisi kesehatan masyarakat terus-menerus menurun hingga kondisi ini menelan korban jiwa sebanyak 6 orang yang salah satu diantaranya adalah bayi berusia 6 bulan dengan gejala.
Para korban yang berjumlah 6 orang ini meninggal setelah mengalami lemas, diare, panas dalam dan sakit kepala.
Menurut data dari Kementrian Sosial sementara ada 7.500 jiwa warga di kedua distrik akibat kekeringan dan juga gagal panen.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Kemensos Adrianus Alla mengatakan;
“Fenomena hujan es yang terjadi pada awal Juni menyebabkan tanaman warga yaitu umbi yang merupakan makanan pokok menjadi layu dan busuk. Setelah itu tidak turun hujan sehingga tanaman warga mengalami kekeringan."
BMKG Mengklaim Sebelumnya Telah Mengingatkan Pemerintah Daerah
Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) berdasarkan hasil analisisnya mengatakan bahwa kondisi kekeringan yang terjadi saat ini diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih dua bulan kedepan.
Selain kemarau BMKG juga mengatakan kemarau ini akan disertai pula dengan transisi pada suhu panas yang drastis dan pada malam hari suhu udara dapat menurun secara drastis mencepai dibawah 10oC. Hal ini disampaikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Jayapura Sulaiman.
Menanggapi kondisi kekeringan yang melanda provinsi Papua yang menyebabkan 6 warga meninggal dunia, BMKG mengatakan bahwasanya sebelumnya telah mengingatkan pemerintah daerah yaitu tepatnya pada bulan Maret 2023, artinya sebulan lebih sebelum kondisi kekeringan di Papua memakan korban.
Peringatan dari BMKG ini dikeluarkan agar Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan berbagai hal untuk mengantisipasi berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari kekeringan.
Bantuan Kepada Warga yang Terlambat
Menanggapi hal ini dikutip dari detik.com maka Pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan status tanggap darurat dan menyiapkan sejumlah bantuan untuk warga. Namun penyaluran bantuan ini terkendala karena ancaman keamanan dan akses.
Alasan keamanan adalah ancaman serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) karena kedua wilayah ini merupakan kawasan perlintasan KKB yang sebelumnya juga telah melakukan penyanderaan terhadap pilot Susi Air.
Selain itu wilayah Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi hanya dapat diakses dengan berjalan dari Distrik Sinak. Oleh karena itu Distrik Sinak dipilih sebagai tempat penyaluran bantuan kepada warga.
Setelah Bupati Puncak Willem Wandik bersama warga di kedua distrik memberikan jaminan keselamatan kepada pilot dan juga pesawat bantuan akhirnya datang pada Sabtu, 29 Juli 2023, bantuan itu disalurkan dengan pesawat sewaan.
Adapun bantuan yang didatangkan dikutip dari kompas.id adalah berupa BBM sebanyak 1 drum, bantuan makanan sebanyak 400 kg yang berasal dari Panglima TNI, serta juga bantuan makanan sebanyak 200 kg dari Pemerintah Puncak.
Kelaparan di Papua yang Kaya Sumber Daya Alam
Sejatinya kondisi kelaparan yang terjadi di Papua adalah hal yang tidak wajar mengingat bahwasanya provinsi Papua merupakan provinsi yang memiliki SDA yang kaya dan berlimpah. Di dalam perut bumi Papua terdapat banyak bahan tambang seperti tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi dan gas alam.
Bahkan salah satu bahan tambang berupa emas telah lama dikelola oleh PT. Freeport selama kurang lebih 56 tahun yaitu sejak tahun 1967. Dari iNews.id disebutkan bahwa “Papua merupakan provinsi yang kaya akan hasil tambang karena disebabkan Papua yang terdapat daerah pegunungan sebagai hasil subduksi lempeng Benua Indo-Australia dan lempeng Samudera Pasifik-Caroline."
Begitu berlimpahnya kekayaan alam yang ada di Papua yang disebut sebagai “Bumi Cendrawasih” ini tak hanya dari segi pertambangan bahkan dari segi laut, darat, dan juga hutan.
Namun nyatanya kekayaan alam yang begitu berlimpah di Papua ini tidak cukup untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat disana. Bahkan kasus kematian warga di Papua saat ini bukan yang pertama kalinya. Hal ini menggambarkan adanya ketimpangan pembangunan yang sangat nyata. Pemerintah terbukti tidak bisa memberikan kesejahteraan secara merata kepada seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
Politik Demokrasi dan Ekonomi Kapitalisme
Sistem yang digunakan dalam bidang politik yaitu demokrasi dan sistem pada bidang ekonomi yaitu kapitalisme yang menjadi pilihan untuk digunakan dalam pemerintahan khususnya di Indonesia merupakan sistem yang tidak tepat untuk digunakan.
Hal ini dapat dilihat dari hasil penerapannya selama ini. Sistem politik demokrasi yang menjadikan pemerintah melonggarkan kebijakan investor sehingga membuat para pemilik modal dengan “sesuka hati” mengendalikan dan ikut mengintervensi berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Sistem ekonomi kapitalisme yang tidak membatasi perihal kepemilikan dan tidak intervensi dari pemerintah perihal ini, sementara pemerintah hanya digunakan sebagai regulator yang memuluskan berbagai usaha para korporat untuk bisa menguasai seluruh Sumber Daya Alam yang ada.
Kebijakan dari kedua sistem ini menjadikan kehidupan masyarakat di Papua terus-menerus mengalami kesusahan, terpuruk dan terus bergulat dalam masalah kemiskinan sekalipun mereka hidup di tempat dengan kekayaan alam yang kaya dan begitu berlimpah.
Kapitalisasi Sumber Daya Alam oleh swasta yang menguasai negeri ini menjadikan adanya kesenjangan yang sangat jauh dalam bidang ekonomi antara masyarakat dengan para korporat atau para pemilik modal. Kondisi ini tentu sangat merugikan masyarakat yang tak akan bisa bersaing dengan para pemilik modal.
Islam Kaffah Sebagai Jaminan Hidup Sejahtera
Kondisi masyarakat saat ini khususnya yang terjadi pada masyarakat Papua tentu akan berbeda ketika yang diterapkan adalah sistem Islam yang merupakan sistem yang diturunkan langsung dari Allah SWT. Sebab dalam sistem Islam kesejahteraan dan keamanan masyarakat merupakan jaminan dari pemerintah. Dalam Islam negara dan juga penguasa memiliki beban tanggung jawab yang sangat besar terhadap rakyatnya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw yang artinya:
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).
Selain itu dalam Islam kepemilikan memiliki peruntukanya masing-masing, individu tidak diberikan kebebasan untuk menguasai dan memiliki segala hal terutama SDA yang memiliki potensi besar. Hal ini sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw yang artinya:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Hadits tersebut menyatakan adanya larangan individu untuk menswastanisasi harta yang menjadi kepemilikan umum. yang artinya tiga perkara yaitu rumput, air, dan api tidak boleh dikuasai oleh individu, sebagaimana hari ini kepemilikan umum seperti pertambangan yang dikuasai oleh swasta.
Dalam islam pengelolaan SDA seperti pertambangan adalah dilakukan negara yang hasilnya digunakan sebagai peruntukkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang harus terpenuhi secara langsung adalah kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan lainnya yang bersifat terpenuhi secara tidak langsung adalah sandang, pangan dan papan.
Dalam hal kasus yang terjadi di Papua yang sejatinya adalah provinsi dengan SDA yang kaya dan berlimpah, maka dalam sistem Islam dalam naungan negara yang disebut Khilafah Islamiyah kekayaannya yang salah satunya adalah pertambangan menjadi kekuasaan dan akan dikelola negara yang hasilnya tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat Papua tetapi juga seluruh masyarakat yang berada dibawah naungan Khilafah Islamiyah.
Pengelolaan kepemilikan umum oleh Khilafah ini dilakukan melalui Baitul Maal dengan mekanisme anggaran belanja negara. Pendistribusian hasil dari pengelolaan kekayaan yang merupakan milik umum, yang tidak hanya berupa pertambangan saja yang disalurkan tanpa adanya pertimbangan apakah wilayah tersebut memiliki atau tidak potensi ekonomi.
Khilafah juga akan menciptakan adanya ketahanan bagi masyarakat agar tidak terjadi kelaparan bahkan sampai adanya korban jiwa. Dalam masalah ini termasuk juga permasalahan kekeringan yang mungkin saja terjadi ketika musim kemarau tiba.
Permasalahan kelaparan dapat diatasi Khilafah dengan mengkalkulasikan berapa jumlah yang menjadi kebutuhan pangan, kemudian melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang potensial untuk dilakukan kegiatan pertanian dan mendukung berbagai hal yang terkait dengannya, seperti benih, pupuk, serta juga alat-alat yang digunakan dalam proses pertanian.
Maka dengan penerapan sistem Islam dibawah naungan Khilafah Islamiyah kesejahteraan akan secara merata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan tidak akan ada kasus kelaparan ketika kekeringan terjadi apalagi sampai menelan korban jiwa. Karena dalam Islam nyawa setiap orang adalah berharga. Wallahu a’lam bishshawab.[]
Oleh: Hemaridani
0 Comments